Jakarta (SegmenNews.com)– Pemerintah Indonesia meminta Australia tidak menerapkan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan mewajibkan kemasan polos (plain packaging) terhadap produk tembakau asal Indonesia. Pasalnya, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menggugurkan keinginan Australia tersebut.

“Kalau soal rokok itu sudah salah kan Australia. Sudah tidak bisa lagi menerapkan itu. Dia sudah kalah dituntut oleh perusahaan rokok Amerika Serikat (AS),” ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta, Rabu (5/3/2014).

Jika Australia tetap ngotot memberlakukan hal tersebut, bisa saja diadukan kembali ke WTO. “Tapi kalau sudah kalah kan enggak bisa diulang lagi. maksudnya final and binding istilahnya,” kata Lutfi.

Mantan dubes RI untuk Jepang ?tu melanjutkan, hal yang sama juga berlaku untuk produk makanan asal Indonesia. “Pokoknya pada dasarnya kita gini, kita enggak setuju barang kita dituduh macam-macam. Jadi kita mesti lihat bahwa itu kejadian seperti itu maka tidak menguntungkan semua orang,” tuturnya.

Sekadar informasi, Australia berusaha membatasi penjualan rokok dan produk tembakau di negaranya dengan menerbitkan aturan the Tobacco Plain Packaging Act pada 2011.

Dalam peraturan tersebut seluruh rokok dan produk tembakau yang diproduksi sejak Oktober 2012 dan dipasarkan sejak 1 Desember 2012 wajib dikemas dalam kemasan polos tanpa mencantumkan warna, gambar, logo dan slogan produk. Australia tercatat sebagai negara pertama yang memberlakukan aturan tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pada 2012 ekspor rokok dari Indonesia mencapai 63.273 ton. Jumlah ini naik 9 persen dibanding volume ekspor di 2011 yang mencapai 58.030 ton. Sementara dari sisi nilai, terjadi kenaikan sekitar 11,8 persen dari USD543,9 juta menjadi USD608,3 juta.***(Sindoradio/okezone)

SegmenNews.com – Partai Golkar mendesak pemerintah melindungi petani buah lokal Indonesia. Sebab, petani buah lokal merupakan salah satu elemen yang harus dilindungi dan diberdayakan sebagai perwujudan dari ketahanan nasional. Terutama, kemandirian pangan nasional.

“Partai Golkar mendesak pemerintah untuk lebih serius melindungi petani buah lokal,” kata legislator Partai Golkar anggota Komisi IV DPR RI, Siswono Yudhohusodo, melalui siaran pers yang diterima VIVAnews, Selasa 4 Maret 2014.

Dia mengatakan, Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam kaya dan berpotensi. Salah satunya adalah buah-buahan. Dengan sumber daya yang melimpah itu, sudah seharusnya buah lokal mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Menurutnya, negara agraris seperti Indonesia ternyata tidak mampu menyediakan kebutuhan buah dalam negeri sehingga pemerintah masih harus mengimpor dari negara lain. Indonesia yang dikenal negeri gemah ripah loh jinawi (kekayaan alam yang berlimpah) seharusnya tidak bergantung pada negara lain, apalagi masalah buah.

“Persediaan buah lokal merupakan hak setiap rakyat. Untuk itu, pemerintah bertanggung jawab terhadap ketersediaan buah lokal,” kata Siswono.

Melimpahnya peredaran buah impor di pasaran merupakan ancaman serius terhadap buah lokal. Petani buah lokal menjadi semakin terpuruk dan sulit berkembang. Bukan hanya itu, peredaran buah impor kini sudah menyebar ke banyak pelosok Indonesia

Menurut laporan dari Gabungan Importir Hasil Bumi Indonesia, impor produk hortikultura (buah dan sayur) yang dilakukan Indonesia terhitung besar. Saat ini, 85 persen dari seluruh produk hortikultura yang beredar dan dinikmati konsumen di Indonesia merupakan produk impor. Selain itu, jumlah impor produk tersebut selalu meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, impor buah Indonesia dari China (sebagai negara pemasok buah impor terbesar ke Indonesia sepanjang 2011 dan periode Januari-Februari 2012) mengalami kenaikan dari angka US$46,7 juta pada Desember 2011 menjadi US$62,6 juta pada Januari 2012 dan dari angka US$30 juta pada Februari menjadi US$48,2 juta pada Maret di tahun yang sama.
Selain itu, impor buah dari Thailand juga mengalami kenaikan dari angka US$10,95 juta pada Juni 2012 menjadi US$35,07 juta pada Juli 2012 dan mencapai angka US$40,55 juta pada Agustus 2012.

“Kasihan petani buah lokal, pemerintah harus segera memikirkan pemberdayaan buat mereka. Sejatinya ini untuk kemandirian pangan negara kita,” ujarnya.****

Red: son

sumber: viva