Bupati Rohul, Drs H Achmad Msi dan Bupati Kuansing saling bertukar cindera mata
Rokan Hulu (SegmenNews.com)– Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Sukarmis beserta Ketua DPRD, Asisten III Frederik, serta ratusan pejabat Pemda Kuansing disambut Bupati Rokan Hulu, Drs H Achmad Msi, wabup Bupati Rohul Ir. H. Hafith Syukri, MM, Setdakab Rohul Ir. H. Damri, MM, Wakapolres Rohul Kompol Arsyad Nur Siregar, pimpinan SKDP serta ratusan masyarakat Rohul saat berkunjung ke Negeri seribu suluk, Jum’at (22/3/2013) malam.
Penyambutan Rombongan KuansingBupati Rohul, Drs H Ahmad Msi, Wabup Rohul Ir Hafith Syukri MM, Bupati Kuansing Sukarmis Waka Polres dan rombongan photo bersamaBupati Achamad, Wabup Hafith Syukri, Bupati Kuansing Sukarmis usai olahraga tenisWabup Rohul Ir Hafith Syukri MM usai bermain tenisBupati Rohul, Drs H Achmad Msi photo bersama peserta lomba futsalBupati Rohul Drs H Achmad msi dan Bupati Kuansing H Sukarmis berphoto bersama marching bandBupati Rohul dan Wabup ,Bupati Kuansing, Kapolres Rohul serta rombongan menari randai khas masyarakat Kuansing
Siak (SegmenNews.com)– Tak kunjung di bayarnya uang kompensasi pesangon sesuai nota kesepakatan dan pembayaran Jamsostek yang tidak sesuai dengan kesepakatan, membuat mantan karyawan PT Siak Raya Tumber (SRT), Senin (25/3/13) mengadukan pihak perusahaan ke DPRD Siak.
Kedatangan mereka di sambut DPRD Siak komisi I, Hearing dipimpin ketua Komisi I, Muhtarom,S.Ag, juga menghadiri Asisten 1, Kepala Dinas Kesehatan (kadiskes), kabag Hukum dan Pihak perusahaan PT. Siak Raya Tumber serta pihak dari jamsostek.
Dalam pertemuan tersebut, Muhtarom sangat menyayangkan pihak manajemen PT.SRT yang kerap melalaikan kesepakatan padahal telah dilakukan pertemuan berkali-kali. Melalui hearing ini, Muhtarom berharap kepada pihak perusahaan untuk menepati janji agar karyawan dan karyawati tidak selalu menerima kekecewaan.
“Kita sangat menyayangkan sikap perusahaan tersebut, padahal pertemuan dan kesepakatan antara perusahaan dan mantan karyawannya yang menuntut uang pesangon telah dilakukan beberapa kali, namun perusahaan belum juga merealisasikannya,” ujar Muhtarom.
Hal senada juga diungkapkan Asisten I, Fauzi Hasni, ia menegaskan jika tetap tidak ditemui kesepakatan mantan karyawan tersebut berhak untuk melanjutkan ke Pengadilan karena perkara ini telah didaftarkan ke PN Siak.
“Apabila perusahaan tidak juga merealisasikan kewajibannya, atas tuntutan mantan karyawannya tersebut maka mereka berhak untuk melanjutkannya ke pengadilan” ungkap Fauzi Hasni.
Menanggapi hal tersebut perwakilan dari PT.SRT , Hermanto mengakui adanya pengingkaran kesepakatan selama ini yang telah dilakukan pihak mereka, namun hal ini bukan berarti mengabaikan kewajibannya kepada mantan karyawannya tersebut.
“Secara prinsipnya, pihak manajemen tetap akan membayarkan kewajibannya baik pesangong atau pun jamsostek yang telah dijanjikan, namun pihak perusahaan meminta waktu untuk melakukan prosedur pencairan dalam waktu dekat,” ungkap Hermanto mewakili perusahaan. (rinto)
Dumai (SegmenNews.com)– Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Dumai H Joni Amdani mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan penghitungan aset pada proyek pengadaan air bersih yang terhenti pekerjaannya sejauh ini.
Dari hasil penghitungan aset yang dilakukan pihaknya, total aset keseluruhan yang sudah terbenam dalam proyek tersebut diperkirakan sebesar Rp 146 miliar. Selanjutnya, DPU akan melaksanakan beberapa langkah yang telah dan sedang dilakukan berkaitan dengan berbagai material yang telah dibenam dalam proyek penyediaan air bersih itu.
“Kita telah melakukan penghitungan keseluruhan aset dalam proyek tersebut. Penghitungan aset ini dilakukan oleh konsultan,” kata Joni di ruangannya.
Penghitungan aset ini diakuinya sangat perlu. Apalagi nantinya dalam pengelolaannya Pemko akan menyerahkannya kepada pihak ketiga. Dengan demikian, keberadaan aset yang ada saat ini merupakan bagian dari modal Pemko Dumai yang disertai dalam pelaksanaan pengelolaan air bersih untuk masyarakat.
Beberapa aset yang sudah ada dalam kegiatan proyek tak selesai tersebut seperti pipa sambungan baik untuk saluran primer sebagai saluran distribusi utama dari sumber air ataupun pipa sekunder yang merupakan sambungan pipa pembagi sampai pada pipa sampai penyambungan kerumah termasuk juga alat pengolah air.
Namun diakuinya, persoalan tersebut tak hanya selesai sampai pada penghitungan aset saja, karena saat ini pihaknya juga sedang menyelesaikan seluruh proses administrasi terkait melanjutkan proyek tersebut di BPKP dan juga BP PAM di Jakarta.
Penyelesaian administrasi tersebut untuk menjelaskan batas pelaksanaan sejumlah proses yang telah dilakukan pada pengerjaan sebelumnya dan juga tentang kelanjutanya. Setelah menyelesaikan administrasi, Pemko akan melanjutkannya dengan proses lain berkaitan dengan pengelolaan.
“Administrasi ini untuk menjelaskan berbagai proses kegiatan yang telah dilakukan dengan yang akan melanjutkan. Kalau sudah selesai barulah memulai merencanakan pelaksanaan kegiatan lanjutan,” katanya.
Menurut Joni, sejauh ini, sudah ada tiga perusahaan yang menyatakan minatnya untuk mengelola usaha penyediaan air bersih untuk kebutuhan Dumai tersebut. Ketiga perusahaan tersebut semuanya dari Jakarta.
Nantinya dalam hal pengelolaan usaha air bersih tersebut akan dirancang bentuk kerja samanya. Tentunya dengan penghitungan-penghitungan seperti kepemilikan aset yang sudah dimiliki Pemko Dumai, tarif jual air, sampai kepada administrasi berkaitan dengan penerimaan daerah.
“Pemerintah tidak pernah bermaksud menghentikan proyek lanjutan, karena mesti dilakukan beberapa langkah untuk memastikan kelanjutan proyek air bersih ini tidak tersangkut perkara hukum nantinya,” ujar Joni. (hr/rn)
Indragiri Hulu (SegmenNews.com)– Limbah pabrik kelapa sawit (PKS) milik PT Inecda Plantations, diduga telah mencemati Sungai Hitam. Pasalnya, pipa saluran pada instalasi pengelohan limbah PKS milik anak perusahaan PT Samsung dan Ganda Grup itu tersumbat dan pecah, sehingga limbah kental di kolam I meluap ke kanal yang ada disekitarnya.
Kanal-kanal yang ada disekitar PKS tersebut bermuara ke Sungai Hitam, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida. Sungai Hitam itu sendiri bermuara ke Sungai Batang Cenaku, Kecamatan Seberida.
Informasi yang dirangkum kapurnews.com di lapangan, peristiwa itu terjadi pada Kamis malam (21/3). Limbah mengandung minyak yang belum melewati pengolahan pada Ipal itu tumpah dan meluap.
Luapan limbah itu mengalir ke kanal-kanal yang ada di sekitar PKS. Sementara, air pada kanal tersebut mengalir ke Sungai Hitam yang melintasi Desa Petala Bumi, Kelurahan Pangkalan Kasai dan bermuara ke Sungai Batang Cenaku.
Kemudian informasi lainnya, pada Jumat (22/3), karyawan PKS tersebut menyedot kembali limbah yang tumpah ke kanal menggunakan mesin pompa. Upaya itu, tentunya tidak membuahkan hasil yang maksimal dan pencemaran lingkungan tetap saja terjadi.
Tidak itu saja, ribuan ikan mati di kanal-kanal tersebut. Oleh karyawan perusahaan tersebut, ikan-ikan dipunggut kembali agar tidak diketahui masyarakat dan pihak berwajib.
Sementara pantauan kapurnews.com di lapangan, Senin siang (25/3), pihak perusahaan masih terlihat membersihkan kanal yang berada di depan PKS menggunakan alat berat. Bau menyengat masih tercium ketika melintas di depan PKS tersebut.
Suyana, Sekretaris Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, ketika diminta tanggapannya mengaku belum mengetahui terjadi pencemaran Sungai Hitam tersebut.(rn/knc/snc)
Jakarta (SegmenNews.com)– Masuk Rumah Tahanan Pondok Bambu pada Selasa (19/3) lalu, artis seksi Julia Perez, atau Jupe, langsung digilir tahanan lain.
Pengacara Minola Sebayang mengatakan, Jupe cepat berbaur dan tak jarang kekasih Gaston Castano itu diminta bernyanyi bergiliran.
“Dia diminta untuk menyanyi, digilir oleh teman-temannya di sel. Jupe cepat beradaptasi bersama yang lain,” ujar pengacara Minola Sebayang, usai jenguk Jupe di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (23/3).
Minola menegaskan, meski ini pertama kali Jupe masuk penjara, namun Jupe senang karena diperlakukan baik.
“Dia (Jupe) mengatakan tidak mendapat intimidasi, dia senang diperlakukan dengan baik oleh tahanan-tahanan lain,” ujarnya.(inc/snc)
Polisi identifikasi krusakan Mapolsek Barumun Tengah Palas (mso)
SIDIMPUAN (SegmenNews.com)– Polisi menetapkan 18 warga yang diduga dalang kerusuhan di Mapolsek Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas (Palas), sebagai tersangka. Sembilan ditahan, sedangkan sembilan lainnya masih dirawat.
“Sudah ada enam orang yang ditahan. Sebelumnya, tiga orang sudah lebih dulu ditahan. Lalu, ada enam orang masih dirawat inap di RSUD Psp, dan tiga warga dirawat intensif di RSUP H Adam Malik Medan, setelah dua lagi dirujuk dari RSUD Kota Psp,” kata Kasat Reskrim Polres Tapsel AKP Wilson Pasaribu, Minggu (24/3).
Hal senada disampaikan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro. Menurutnya, delapan belas warga yang diamankan itu diduga sebagai dalang pengrusakan kantor polisi. “Delapan belas warga akan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini.
Tapi, tiga di antaranya sudah dapat dipastikan menjadi tersangka, karena mereka terbukti merusak kantor polisi,” ungkap Kapolda. Kapolda menambahkan, pihaknya sedang mengusut keterlibatan pihak kepolisian dalam penembakan sembilan warga.
Meski belum dilakukan pemeriksaan, namun sebagai bentuk keseriusan mengusut kasus tersebut, kepolisian sudah membentuk tim.
“Saya sudah menurunkan Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda), untuk menyelidikan dugaan anggota polisi yang melakukan penembakan,” tambah Kapolda. Kapolda menegaskan, apabila ada pihak kepolisian yang terlibat, dia akan memberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikutip dari metrosiantar online.
Sementara itu, informasi dihimpun METRO dari seorang perempuan yang dijumpai di RSUD Kota Psp, usai membesuk suaminya yang ditahan di Polres Tapsel, menjelaskan, ada 9 orang yang sudah ditahan di Polres Tapsel, yaitu Banua Nasution (50), Maradoli Nasution (45), Zulmanan Nasution (30), Pembina Daulay (36), Ridwan Nasution (60), Saunan Harahap (35), Akhmad Jazudi Harahap (26), Tongku Nasution (22), Rakhmad Pulungan (20).
”Semua warga Aek Buaton. Selain itu, ada sekitar 29 unit sepeda motor dan 1 unit mobil L 300 yang diamankan di Polres Tapsel,” sebut perempuan itu. Terpisah, Kepala Desa Aek Buaton Hosni Mubarok Nasution menambahkan, setelah didata dan dicek, ternyata warganya yang mengalami luka tembak bukan sembilan melainkan sebelas.
Masing-masing; Asrian Harahap (34), Barunggam Harahap (47), Masdawiyah (45), Murni (46), Rustam (35), Amir Khotib (50), Sundut (35), Huala (19), Asrul (35), Zai Siregar (23) dan Zai Hasibuan(25). Kemudian ada 5 orang mengalami luka-luka, Harayan (60), Ali Gaga (60), Ermala (47), Tukma (46) Takma Siregar(52). **
Pekanbaru (SegmenNews.com)– Menyusul akan berakhirnya kerjasama Chevron dalam mengelola blok Siak (ladang minyak), Saat ini Pemerintah Provinsi Riau tengah mempersiapkan diri untuk mengambil alih pengelolaan.
Dikatakan Kabiro Administrasi dan Ekonomi Setdaprov Riau, Irvan Senin (25/3/2013) kepada wartawan, untuk mengambil alih blok siak tersebut Pemprov tengah mempersiapkan dokumen untuk proses tender.
“Kita masih menunggu proses tender dari Kementrian ESDM. Kita sudah usulkan dokumen yang diperlukan untuk mengikuti lelang,” sampainya.
Jelasnya, kerja sama chevron dalam mengelola blok siak akan berakhir November 2013 mendatang. Walaupun chevron masih siap untuk mengelolanya, namun Pemprov memiliki tekad dan keyakinan akan mengelola blok siak.
“Ya, kita ingin langsung kelola blok siak sendiri. Peminat bukan dari Riau saja. Kalau difikir itu kan sumur sudah tua tapi
kenapa chevron masih ingin kelola juga berarti kan disana ada peluang. Peluang itu yang ingin kita ambil,” tukas Irvan.
Disinggung mengenai besarnya modal untuk mengelola blok siak dengan tekhnologi yang canggih serta didukung SDM yang baik. Irhas membenarkan dan menyatakan sipa mengucurkan modal bagi perusahaan Daerah.
“Jika ada perusahaan daerah yang membutuhkan penyertaan modal, kenapa tidak. “Ya,kenapa tidak. Perusahaan
daerah juga harus bisa menggandeng pihak-pihak lain,” tutupnya. (rn/ur)
Rokan Hulu (Segmennews.com)– Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Drs H Anhmad msi mengharapkan Peran Organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dapat memberikan pembinaan yang lebih kepada para bidan. Sehingga bidan lebih profesional dalam menjalankan tugas hingga ke pedesaan.
Hal itu disampaikan Bupati saat membuka Pra Kongres IBI se-Riau dan seminar Ilmiah Kesehatan bertempat di hotel Sapadia, PasirPangaraian, Senin (25/3/2013).
Menurut dengan adanya peran IBI ini, tentunya sangat dibutuhkan bagi bidan sebagai tenaga medis dalam menjalankan tugas. Bidan juga harus bisa memanfaatkan peran IBI dalam penambahan wawasan dan meniti karir.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Rohul menyambut baik atas terlaksananya seminar ini, dalam rangka menuju keprofesionalisme, Supaya pelayanan Bidan dapat dijalankan lebih baik serta menanamkan dalam diri akan pelayanan harus lebih baik dari hari kemarin,” sampainya.
Seluruh bidan di Riau yang hadir pada acara ini di harapkan terus membenahi segala kekurangan untuk mencapai keprofesionalismean dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya dibidang kesehatan.
Bidan juga harus jujur dalam menangani pasien. Jika masih bisa ditangani dan diobati hendaknya di sampaikan kepada pasien, namun jika debaliknya, maka bidan harus segera menyarankan pasien untuk di rujuk ke rumah sakit agar pasien terselamatkan.
Bupati berpesan kepada bidan, selain bertugas di bidang kesehatan bidan juga berperan sebagai kader pembangunan di pedesaan. Pasalnya, bidan juga adalah tokoh utama dipedesaan yang mempunyai peran penting dalam pencanangan keluarga Berencana (KB).
Pemda Rohul terus melakukan peningkatan di bidang kesehatan, baik itu sarana parasarana, insfrastruktur dan lainnya. Diharapkan peran bidan juga dapat membantu menekan angka kematian bayi dan ibu serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Bidan harus saling bahu membahu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Bupati.
Kegiatan Pra Kongres IBI se-Provinsi Riau dan Seminar Ilmiah Kesehatan yang bertema “Aksi nyata Bidan dalam mendukung percepatan pencapaian MDG`S 2015” tersebut di hadiri Ketua IBI pusat dan Riau serta Forkopimda, kepala badan dan kantor. (adv/humas)
Duri (SegmenNews.com)– Kanit Regident Satlantas Polres Bengkalis Iptu Meby Trisono SIP berhasil menggagalkan perampokan yang terjadi, Minggu (24/3) sekitar pukul 12.30 WIB di Dealer Kawasaki Jalan Hangtuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
Kanit Regident Iptu Meby Trisno SIP menuturkan, Minggu (24/3/2013) aksi perampokan itu terjadi saat dirinya hendak pulang usai makan siang bersama keluarganya. Dijalan depan dealer Kawasaki ia melihat seseorang yang menuntun sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc diseberang dealer kawasaki.
Mertasa curiga dirinye terus memperhatikan pria itu. tak lam kebudian terdengan suara berteriak perampok ternyata pemilik dealer.
“waktu saya hentikan pria itu (perampok), ia malah menantang, usai memarkirkan sepeda motor, ia mendekati saya dengan membawa pisau,” urainya.
Dilanjutkan Meby, saat dirinya mengancam akan menembaknya, maka perampok itu pun membuang pisaunya. Pelakupun ditangkap ddan digiring ke Mapolsek Mandau guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Perampok sepeda motor milik dealer motor kawasaki di ketahui bernama Babar (20) warga Dumai.
Sementara itu di akui penanggung jawab Dealer Kawasaki, Awi siang itu tersangka datang ke dealer berpura-pura menjadi pembeli dan menaiki motor kawasaki baru yang terparkir di gedung dealer. Tersangka juga ngoto meminta kunci sepeda motor dengan alasan akan dibeli.
Karena kunci sepeda motor tak dikasih, tersangka mengancam dengan pisau dan mendorong sepeda motor keluar, saat itulah Awi meminta tolong. (rn/ur)
Dumai (SegmenNews.com)– Dinas Perhubungan Kota Dumai akan melakukan pengaturan pendirian tower yang kini banyak berdiri tanpa berizin.
Kadishub Dumai Taufik Ibrahim mengatakan, dalam waktu dekat akan menggesa penyusunan detail enginering design sistem pengaturan hak pendirian tower untuk kepentingan penggunaan radius di udara.
“Banyak tower yang tidak berizin berdiri dan berusaha untuk kepentingan bisnis, namun tidak bisa kita lakukan pengutipan pendapatan asli daerah. Karena itu akan digesa penyiapan DED sistem pengaturannya,” kata Taufiq.
Dia menyebutkan, sejauh ini keberadaan tower tidak mendatangkan PAD dan tidak tertata dengan baik. Sehingga diperlukan suatu pengaturan dan produk hukum yang memungkinkan pemerintah menarik dana untuk kas daerah.
“Berapa potensi PAD dari pajak tower ini belum dapat diprediksi karena masih dalam penyusunan DED,” imbuhnya. (rn/knc/snc)