Beranda blog Halaman 364

Ketua DPRD Riau Yulisman : Hidupkan Budaya Melayu di Riau

Penulis
Redaksi
-
Ketua DPRD Riau Yulisman

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, hadiri acara Penutupan Lomba Cerdas Cermat Budaya Melayu Jenjang SMA dan SMK Tingkat Provinsi Riau Tahun 2023 di Hotel Furaya, Kamis (2/11/2023).

Kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa yang bertemakan “Dengan Budaya Kita Tingkatkan Kecintaan Terhadap Negeri” ini, diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau Bidang Pembinaan SMA & SMK.

Turut hadir dalam kesempatan ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kamsol, Rektor Universitas Lancang Kuning Junaidi, beserta Perwakilan Kepala SMA dan SMK se-Provinsi Riau.

Acara yang diikuti oleh 180 peserta dari siswa SMA dan 170 peserta dari SMK ini dilaksanakan selama 4 hari, yakni dari 31 Oktober hingga 3 November 2023. Program yang digagas oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman ini diharapkan bisa menghidupkan dan menjaga nilai-nilai budaya Melayu pada generasi muda penerus bangsa di tengah derasnya perkembangan teknologi.

“Pak kadis tadi sudah menyampaikan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian kami sebagai wakil rakyat, untuk tetap menghidupkan budaya Melayu yang ada di Riau. Terima kasih untuk Dinas Pendidikan yang sudah menjalankan kegiatan ini dengan baik,” ujar Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman.

Kegiatan ini juga merupakan program prioritas yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Riau atas inisiatif DPRD Provinsi Riau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Riau.

“Bagaimana mengisi kepala kita dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi tetap ada nilai-nilai lain yang harus kita jaga seperti budaya dan agama. Tunjuk Ajar Melayu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar lebih memahami apa itu budaya Melayu. Semoga ini dilaksanakan secara rutin, karena ini penting,” tutupnya.***(adv)
.

Dirut PLN Paparkan Pengembangan Hydropower di Tanah Air

Penulis
Chardian CH
-

Nusa Dua(SegmenNews.com) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengunjungi booth PT PLN (Persero) dalam rangkaian World Hydropower Congress (WHC) 2023 di Nusa Dua Bali pada Selasa (31/10). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memaparkan strategi perseroan dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/ _Hydropower_) di tanah air.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia menyimpan beragam sumber energi baru terbarukan. Khusus energi air, sebagai salah satu sumber energi terbesar, Air memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan hingga mencapai 95 GW, namun baru dimanfaatkan hanya sebesar 5,8 GW,” papar Darmawan.

Menurutnya, hal itu disebabkan tantangan berupa ketidakcocokan antara sumber energi baru terbarukan berskala besar, seperti air yang berada di daerah terpencil dan jauh dari episentrum kebutuhan listrik yang berada di wilayah lain.

Oleh karena itu, Darmawan mengatakan, PLN di bawah arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan strategi _Accelerated Renewable Energy Development_ (ARED) yang mampu meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan hingga 75% pada tahun 2040.

“Dengan ARED, pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik di Indonesia mampu meningkatkan pemanfaatan air menjadi 25,3 GW pada tahun 2040 atau meningkat sebesar 185 % dibandingkan _Business as Usual_ (BaU),” papar Darmawan.

Selaras dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, pemanasan global adalah ancaman nyata bagi seluruh dunia. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh mempercepat transisi energi, melalui penambahan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam skala besar.

Menurutnya total potensi EBT di tanah air diperkirakan mencapai 3.600 Gigawatt (GW), baik dari matahari, angin, panas bumi, ombak, bio energi dan _hydropower_. Khusus untuk _hydro_, Indonesia memiliki lebih dari 4.400 sungai potensial, di mana 128 di antaranya adalah sungai besar.

“Seperti sungai Mamberamo yang memiliki potensi 24 ribu Megawatt (MW) di Papua. Kemudian Sungai Kayan di Kalimantan Utara memiliki potensi 13 ribu MW yang nantinya akan digunakan sebagai sumber listrik untuk Green Industrial Park di Kalimantan. Ini adalah potensi besar yang bisa kita manfaatkan untuk masa depan bumi dan masa depan generasi penerus,” paparnya.

Namun, Presiden menekankan, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan untuk mengembangkan potensi besar hidro tersebut, salah satunya terkait lokasi sumber hidro yang posisinya jauh dari pusat kebutuhan listrik. Sehingga, pemerintah Indonesia membuat blue print percepatan jalur transmisi yang menyambungkan listrik dari lokasi _hydropower_ yang dibawa menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pertumbuhan industri.

Selain itu, tantangan juga muncul dari sisi investasi dan alih teknologi. “Ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan membutuhkan kolaborasi dengan seluruh kekuatan ekosistem hidro di dunia,” tambah Presiden.***(rl)

DPRD Bengkalis Sahkan APBD 2024 Rp 4,165 Triliun

Penulis
Imam R
-
DPRD Bengkalis Sahkan APBD 2024 Rp 4,165 Triliun

Bengkalis(SegmenNews.com)- DPRD Kabupaten Bengkalis mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4,165 triliun.

Pengesahan tersebut dilakukan melalui sidang paripurna di gedung DPRD Bengkalis, Rabu (1/11/2023).

Rangkaian Paripurna tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Sofyan, didampingi Wakil Ketua III Syaiful Ardi dan dihadiri 33 anggota DPRD serta Sekwan DPRD Rafiardi Ikhsan.

Sementara dari Eksekutif menghadirkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr Ersan Saputra dan Kepala Perangkat Daerah.

Dalam sambutannya Bupati Kasmarni mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas pelaksanaan sidang paripurna terkait laporan badan anggaran tentang Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2024, sekaligus pengambilan keputusan.

Sebagaimana keputusan yang telah dibacakan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tambah Bupati Kasmarni, bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp.4.165.901.040.451,-

Rincian APBD tahun anggaran 2024 sebagai berikut: pertama, Pendapatan Daerah sebesar Rp.3.626.160.805.381,- . Terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kedua, belanja daerah sebesar Rp.4.135.901.040.461,- terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Ketiga, pembiayaan daerah. Dimana, pembiayaan daerah sebesar Rp.509.740.235.080,- yang terdiri dari: penerimaan pembiayaan sebesar Rp rp.539.740.235.080,-  dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp30.000.000.000,-

Selanjutnya Kasmarni katakan, rincian APBD tahun anggaran 2024 tersebut, telah mencakup penyelenggaraan pembangunan dalam semua urusan yang menjadi kewenangan daerah terutama urusan konkuren sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Serta Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Serta tetap mengacu pada program rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2024, RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 dan disinergikan pula dengan arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Riau maupun program prioritas nasional.

“Dengan telah ditetapkannya anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2024 malam ini, kami instruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku pengguna anggaran, untuk segera mempersiapkan seluruh administrasi, prosedur, teknis dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, karena apa yang telah dianggarkan menjadi kewajiban yang melekat pada masing-masing urusan yang akan dipertanggung jawabkan, baik progres, manfaat maupun dampaknya bagi pembangunan secara umum”, pungkasnya.***(imam/hm)

Luncurkan Buku ‘Riau Istimewa’, Berikut Harapan Gubri Syamsuar

Penulis
Redaksi
-
Luncurkan Buku ‘Riau Istimewa’, Berikut Harapan Gubri Syamsuar

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi Riau berkerja sama dengan UIR Press menerbitkan buku “Riau Istimewa”

Peluncuran buku Riau Istimewa oleh Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar tersebut bertempat di Balai Pauh Janggi Komplek Kediaman Gubernur. Rabu, (1/11/2023).

Buku pusparagam dengan lebih kurang 900 halaman tersebut memuat cerpen, puisi dan esai karya penulis asal Riau. Pada sampul buku berwarna hitam dengan corak emas tersebut terdapat logo keris melayu yang berarti kehormatan .

Dalam sambutannya, Gubri Syamsuar mengucapkan terima kasihnya kepada para penulis atas karya yang telah mereka sumbangkan untuk Bumi Melayu ini.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para penulis dan orang tua-tua kita yang telah menyiapkan buku yang istimewa ini,” ujarnya.

Rencananya, orang nomor satu di Riau itu akan mendigitalisasi buku tersebut. Tujuannya agar buku hasil karya anak Riau ini dapat diakses oleh masyarakat luas.

“Juga mengenai dokumen sejarah kerajaan di Riau, ini nanti akan ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Riau agar mendigitalisasinya. Sehingga masyarakat dapat melihat nanti apa saja yang bisa diambil dari buku Riau Istimewa ini,” terang Gubri Syamsuar.

Gubernur Syamsuar berharap buku Riau Istimewa dapat disukai oleh masyarakat Riau dan dapat memberikan manfaat pendidikan bagi generasi muda Riau dimasa yang akan datang.

“Semoga buku ini dapat menjadi motivasi SDM Riau untuk dapat bersaing dengan putra-putri lain ditanah air dan manca negara,” tutupnya.***(adv)

Korupsi Jembatan, Direktur PT BRJ Masuk Daftar Pencarian Orang

Penulis
Hasran
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memasukkan HM Fadillah Akbar ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Identitas tersangka dugaan korupsi pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok itu telah disebar untuk mempermudah proses pencarian.

Penanganan perkara itu dilakukan Tim Jaksa Penyidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau. Adapun proyek yang diusut adalah kegiatan yang dikerjakan tahun 2012 oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Adapun para tersangka itu adalah Budhi Syaputra. Dia merupakan mantan Direktur PT Bonai Riau Jaya (BRJ). Lalu, HM Fadillah Akbar yang merupakan Direktur PT BRJ. Perusahaan itu adalah rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.

Pada Kamis (7/9) kemarin, keduanya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Namun saat itu, hanya Budhi yang hadir memenuhi panggilan penyidik, sementara HM Fadillah mangkir.

Di hari yang sama, penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka, dan langsung melakukan penahanan terhadap Budhi Syaputra dan menitipkannya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

Sejak saat itu, penyidik berusaha melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap HM Fadillah. Namun hingga kini, dia tak kunjung menampakkan batang hidungnya ke kantor Kejati Riau.

Atas hal tersebut, Korps Adhyaksa itu akhirnya menetapkan HM Fadillah sebagai DPO.

“Benar. Yang bersangkutan (HM Fadillah) ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : PRINT-01/L.4.5/FD.1/TAP.DPO/10/2023 tertanggal 19 Oktober 2023,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Bambang Heripurwanto, Rabu (1/11).

Foto dan Identitas DPO pun telah disebar. Dikatakan Bambang, dia berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Tembilahan pada 23 April 1975. Yang bersangkutan merupakan warga Jalan Lingkar II Nomor 20A RT 003 RW 002 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, Inhil.

“Pekerjaan wiraswasta (Direktur PT Bonai Riau Jaya),” sebut Bambang.

Lanjut Bambang, HM Fadillah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yaitu, tinggi badan ± 165 centimeter, kulit sawo matang, bentuk muka oval dan berambut ikal.

“Jika menemukan informasi terkait keberadaan DPO tersebut, harap hubungi kami di nomor : 0812-6654-4068,” kata Bambang.

“Informasi sekecil apapun dari masyarakat, sangat membantu kami dalam menegakkan hukum yang berkeadilan,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengimbau agar HM Fadillah untuk segera menyerahkan diri dan menghadap kepada.tim penyidik guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Ingat, tidak ada tempat yang aman bagi para buronan,” tegas Bambang.

Sebelumnya, Bambang pernah memaparkan modus yang dilakukan para tersangka. Yakni bermula setelah pengumuman lelang Pokja II ULP Kabupaten Inhil pada tanggal 17 Mei 2012, dimana HM Fadillah dan Budhi Syaputra melengkapi persyaratan lelang/tender.

“Selanjutnya tersangka BS bersama-sama dengan tersangka HMF membantu mencarikan personel fiktif,” kata Bambang belum lama ini.

Setelah melengkapi persyaratan lelang tersebut, keduanya membuat dokumen berupa surat penawaran, rekap perkiraan pekerjaan, dan surat pernyataan dukungan alat. Hasilnya, PT BRJ dinyatakan sebagai pemenang lelang.

“Tersangka HMF masuk menjadi Direktur PT BRJ dengan alasan sebagai kontrol pekerjaan,” beber Bambang.

Setelah itu keduanya membuat draf kontrak dengan memalsukan tanda tangan saksi H pada dokumen Kontrak / Addendum I dan II sebesar Rp14.826.029.360 (17 Juli 2012 s/d 31 Desember 2012), Berita Acara (BA) Negosiasi dan BA Penyerahan Lapangan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, tersangka Budhi merekomendasikan saksi AP untuk bekerja di lapangan, dan Budhi juga yang membeli barang-barang material proyek.

Setiap pencairan uang muka dan termin dilakukan oleh tersangka HM Fadillah dengan memalsukan tanda tangan saksi H. Setelah uang tersebut masuk ke rekening PT BRJ, cek ditandatangani dan dicairkan olehnya sejumlah Rp1.374.000.000 pada tanggal 4 Januari 2013 atau setelah pekerjaan selesai.

“Menurut Ahli Fisik ITB (Institut Teknologi Bandung, red) dalam pelaksanaan fisik pekerjaan tidak sesuai volume dan spesifikasi sebagaimana kontrak / addendum I dan II. Sehingga menurut auditor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, red) telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.842.306.309,34,” imbuh Bambang.

“Terhadap kedua tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP,” sambung Bambang memungkasi.***(ran)

Ratusan “Emak-emak” Tangkerang Tengah Dukung Bacaleg DPRD Pekanbaru Yuliawati

Penulis
Putra Rizky
-

VIDEO:
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Ratusan emak-emak di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru antusias menyambut dan memberikan dukungannya kepada bakal calon legislatif DPRD Kota Pekanbaru Dapil V Marpoyan Damai, dari Partai Demokrat, Yuliawati,SE.

Yuliawati kepada segmennews.com, Rabu (1/11/23), saat melakukan Silaturahmi bersama masyarakat di Kelurahan Tangkerang Tengah mengatakan, ia menargetkan perolehan 3000 suara pada pemilihan legislatif 2024 mendatang, dengan mengusung tema Perempuan UMKM.

Yuliawati, anak dari Mantan Gubernur Riau, Saleh Djasit telah menjalankan program Perempuan UMKM sejak tahun 2029 lalu. Dirinya bersama komunitas telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam mendukung, mengembangkan UMKM seperti memberikan bantuan gerobak untuk jualan, memberikan modal usaha kecil dengan sistem bagi hasil, dan usaha lainnya.

Bersama tim relawan Yuliawati juga memberikan bantuan berupa bibit cabe kepada kaum ibu-ibu yang ingin menanam cabe di pekarangan rumah.

Disamping itu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dirinya juga memberikan bantuan ijazah paket C kepada anak yang putus sekolah.

“Kegiatan sosialisasi ini kita sampaikan program-program memberdayaan masyarakat yaitu membantu UMKM, membantu Ijazah Paket, dan memberikan bantuan bibit cabe, serta visi misi kita,” ujar Yuliawati.

Sosialisasi ini disambut baik oleh ratusan ibu-ibu dari beberapa majelis pengajian di Tangkerang Tengah, mulai dari penyampaian program andalan disambut dengan sesi penyampaian aspirasi masyarakat.

Yuliawati berharap kepada masyarakat Pekanbaru khususnya Kecamatan Marpoyan Damai dapat memberikan do’a dan dukungan kepada dirinya dalam pemilihan legislatif 2024.

“Mohon doa dan dukungannya kepada masyarakat Pekanbaru khususnya warga Marpoyan Damai,” harap Yuli.***(put)

Kejati Riau Hadiri Launching Program Modul P5-BMR

Penulis
Hasran
-
Kejati Riau Hadiri Launching Program Modul P5-BMR (foto: penkum kejati riau)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau menghadiri kegiatan launching Program Modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Tematik Gambut dan Mangrove, Kurikulum Merdeka Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (BMR) dan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Diversifikasi Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Riau, Rabu (1/11/23).

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Provinsi Riau, Jalan Dipenogoro dihadiri oleh Kajati Riau, Akmal Abbas, S.H., M.H diwakili Kasi B Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Ali Rahim, S.H., M.H, Gubernur Riau, Drs. H. Syamsuar, M.Si,
Deputi Kontruksi Bidang Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia, Dr. Ir. Tris Tradistian, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kamsol, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Datum Marjohan Yusuf, serta para tamu undangan lainnya.

Tris Tradistian menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau beserta Instansi, yang membantu bergeraknya Program Modul P5 dan BMR.

Implementasi pelaksanaan diharapkan dapat menumbuhkan hasil yang positif untuk generasi muda di masa yang akan datang. Program yang diselenggarakan untuk pertama kali di tunjuk oleh pemerintah pusat adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai Model.

Kemudian, Gubri Syamsuar menyampaikan bahwa Program Modul P5 dan BMP bukan hanya untuk pelajar siswa SMA saja, akan tetapi di mulai dari pelajar SD dan SMP di karenakan pengetahuan terbentuk mental harus sejak dini.

“Suatu kebanggaan sebagai masyarakat Riau, dimana untuk program ini pemerintah Provinsi Riau di tunjuk oleh pemerintah pusat sebagai Model yang di launching kan saat ini,” kata Syamsuar.

Tak lupa pula dikesempatan itu, Syamsuar menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh instansi atas partisipasi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Riau.***(ran/Penkum Kejati Riau)

Pentingnya Kolaborasi Global Kembangkan PLTA

Penulis
Chardian CH
-

Nusa Dua(SegmenNews.com)- Presiden Republik Indonesia Joko Widowo (Jokowi) secara resmi membuka World Hydropower Congress 2023 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada Selasa, 31 Oktober 2023. Kali ini, Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan forum besar mengenai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA.

“Saya mengapresiasi terselenggaranya World Hydropower Congress 2023 ini yang memilih lokasi di Indonesia. Indonesia berkomitmen penuh mempercepat transisi energi melalui penambahan energi baru terbarukan (EBT) dalam skala besar karena Indonesia kaya potensi energi hijau,” jelas Jokowi dalam sambutan di Bali, Selasa (31/10/2023).

Jokowi menyampaikan potensi energi hijau Indonesia diperkirakan mencapai 3.600 Gigawatt (GW) baik dari matahari, angin, panas bumi, arus laut, ombak dari bio energi, dan juga dari tenaga hidro (air). Karena itu, salah satu upayanya dengan penambahan energi yang berasal dari sumber daya air atau _hydropower_.

“Terkait potensi hydro, Indonesia memiliki lebih dari 4.400 sungai yang potensial dan 128 di antaranya adalah sungai besar,” kata Jokowi.

Kendati begitu, tantangan seperti lokasi sumber hidro yang posisinya jauh dari pusat kebutuhan listrik, tetap ada. Berangkat dari situ, Pemerintah Indonesia telah membuat cetak biru _(blueprint)_ percepatan jalur transmisi yang menyambungkan listrik dari lokasi tenaga hidro menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pertumbuhan industri, sehingga nilai kemanfaatannya menjadi lebih tinggi.

Tantangan lainnya adalah pendanaan dan alih teknologi. Menurut dia, keduanya membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan membutuhkan kolaborasi dengan seluruh kekuatan ekosistem hidro di dunia.

“Saya berharap World Hydropower Congress ini dapat menjadi forum kolaborasi yang menghasilkan rekomendasi kebijakan dan meningkatkan investasi untuk pemanfaatan energi air bagi ekonomi hijau yang berkelanjutan,” tandasnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif berbicara pada pembukaan berharap, Kongres ini dapat digunakan untuk bertukar ide, informasi dan berbagi pengalaman yang bermanfaat untuk dapat mengatasi tantangan dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga air. Dia juga menekankan untuk meningkatkan kolaborasi konstruktif secara global.

PLTA, kata dia, merupakan salah satu energi terbarukan yang telah dimanfaatkan Indonesia untuk sistem kelistrikan selama lebih dari 100 tahun. Arifin mencatat, Indonesia memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 95 GW. Saat ini, kapasitas terpasang PLTA, baru mencapai 6,7 gigawatt (GW).

“Pembangkit listrik tenaga air akan dikembangkan sebesar lebih dari 10 GW pada tahun 2030 serta ditingkatkan lebih lanjut menjadi 72 GW pada tahun 2060, sementara kapasitas penyimpanan yang dipompa sebesar 4,2 GW,” ujarnya merinci.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo terkait hal ini menyampaikan, bahwa bumi ini sedang memanas, sehingga dia mengajak semua pihak untuk memastikan generasi penerus punya masa depan lebih baik dengan salah satunya mengurangi emisi gas rumah kaca. PLN pun, kata dia, berkomitmen penuh untuk melakukan percepatan dalam pengurangan tersebut.

“PLTA adalah “raksasa yang terlupakan” dalam pengembangan listrik rendah karbon dan memiliki peran penting dalam mempercepat transisi energi,” ungkap Darmawan.

Dari situ, Darmawan mengajak dunia Internasional berkolaborasi dalam mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan. Meski, dia mengakui masih ada tantangan yang telah disebutkan Presiden Jokowi, yaitu ketidaksesuaian antara lokasi sumber daya PLTA dengan pusat permintaan daya listrik.

Untuk itu, PLN akan bergerak cepat untuk membangun jalur transmisi guna menghubungkan sumber daya yang tersebar di berbagai pulau, mengintegrasikan sistem listrik nasional dan mengakomodasi masuknya berbagai sumber EBT secara efisien.

“Kami perlu memperluas sistem transmisi secara signifikan. PLN tidak dapat menyelesaikan tugas berat ini sendirian. PLN perlu membangun aliansi dan memperkuat kemitraan antar anggota di International Hydropower Assosiation (IHA) ini,” ujar Darmawan.

Senada dengan Darmawan, President of IHA Malcolm Turnbull mengatakan, planet Bumi harus diselamatkan. Dia menegaskan misi untuk menuju masa depan energi tanpa emisi, dan IHA hadir sebagai organisasi yang membawa dan mempertemukan industri _hydro_ bersama-sama.

Menurut dia, hal ini tidak dapat dilakukan tanpa _hydropower_, keahlian teknik dan kepemimpinan yang ditunjukkan pemerintah di seluruh dunia. “Yang terlihat di seluruh dunia di Indonesia menyadari ambisi komitmen pemerintah Indonesia terhadap PLTA, baik PLTA yang berasal dari run river maupun pumped storage,” kata dia mengakui.

“Sekarang kita bergerak ke dunia di mana hampir semua generasi utama kita akan berasal dari tenaga angin dan matahari. PLTA di beberapa negara seperti Indonesia akan memainkan peran yang sangat besar. Sehingga kongres ini sangat penting untuk menguatkan dan sebagai pertumbuhan berkelanjutan,” pungkas Turnbull.***(rl)

Polbeng Perkuat Pendidikan Anti Korupsi

Penulis
Imam R
-
Polbeng Perkuat Pendidikan Anti Korupsi (foto;humas)

Bengkalis(SegmenNews.com)- Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng) kembali memantapkan diri dalam menghadapi Link and Match, dengan melakukan penandatanganan (Memorandum of Understanding) MoU atau Nota Kesepakatan dengan Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Riau (Forpak Riau).

MoU ini dilakukan langsung oleh Direktur Polbeng Johny Custer diwakili oleh Wakil Direktur III Akmal Indra dengan Ketua Fopak Riau H. Eduar, di Aula Gedung Bahasa, Senin, 30 Oktober 2023.

Dalam kesempatan itu, Akmal Indra mengatakan penandatanganan MoU ini merupakan bentuk kerjasama Polbeng dalam menjalankan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi vokasi.

Lebih lanjut Akmal Indra juga menjelaskan, MoU ini mencakup beberapa bidang di antaranya pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, penyuluhan, sosialisasi, pendidikan Anti Korupsi, bimbingan teknis, lokakarya atau seminar dan bidang lain yang relevan.

Pada kesempatan yang sama di adakan juga seminar anti korupsi ”Membentuk Budaya Anti Korupsi Demi Terciptanya Generasi Muda Yang Berintegritas dan Bersinergitas.

Adapun, sebagai narasumber dalam seminar tersebut Ketua FORPAK RIAU, H.Eduar, dan Koordinator PAK Kabupaten Bengkalis Rahmad Akmal.

Ada banyak pandangan terkait gambaran pendidikan antikorupsi khususnya di bidang pendidikan tinggi yang dibahas dalam seminar tersebut. Tentunya, Polbeng yang mempunyai beragam program studi mempunyai pendekatan yang berbeda-beda pula.

Diharapkan kerja sama ini dapat terjalin dengan baik dan memberikan manfaat bersama bagi kedua pihak.

Turut hadir dalam penandatangan MoU tersebut, Ketua FORPAK Riau Eduar, Koordinator Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Bengkalis Rahmad Akmal Pembina HMM Firman Alhaffis dan sejumlah sivitas akademika lainnya.***(imam/hm)

Dukung Instruksi Jaksa Agung, Komjak: Jika Terlibat Berpolitik Praktis, Laporkan!

Penulis
Hasran
-

Jakarta(SegmenNews.com)- Dalam rangka persiapan dan kesiapan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan (Pemilihan Umum 2024), Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis dalam menyukseskan gelaran Pemilu Serentak Tahun 2024, yakni tidak hanya terbatas pada penanganan perkara tindak pidana pemilu atau pemilihan semata, melainkan juga dalam perkara perselisihan hasil pemilu yang mungkin timbul dalam semua tahapan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan pelaksanaan pesta demokrasi 2024 itu, Jaksa Agung, ST Burhanuddin minta jajarannya menjaga dan memelihara netralitas selama tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

“Laksanakan penanganan tindak pidana pemilu secara aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), karena kita dituntut berhati-hati dan cermat dalam menindaklanjuti laporan pengaduan tindak pidana pemilu dengan tetap berkoordinasi dengan sub-sistem Gakkumdu,” demikian disampaikan Jaksa Agung, ST Burhanuddin saat pelantikan sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kejaksaan, pada Selasa (31/10/23).

Disampaikan Jaksa Agung, upaya untuk menjaga netralitas itu dapat dilakukan dengan tidak menunjukkan keberpihakan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk menyampaikan dukungan kepada Pasangan Calon di media sosial, apalagi menyalahgunakan jabatannya dalam memenangkan Pasangan Calon tertentu.

Untuk itu, Jaksa Agung memerintahkan untuk pedomani Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

“Sekali lagi saya tegaskan, jaga netralitas dan imparsialitas. Jangan coreng nama baik Kejaksaan,” ujar Jaksa Agung.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Dr Barita Simanjuntak menegaskan akan mengawasi kejaksaan agar jajaran Kejaksaan tetap bersikap netral dalam setiap tahapan Pemilu 2024. Ia pun mengajak peran serta masyarakat melaporkan bila ada ditemukan oknum kejaksaan yang tidak netral atau terlibat dalam tahapan Pemilu 2024.

“Kami juga melakukan pemantauan melalui pelacakan informasi, pengecekan media, termasuk media sosial, apakah ada indikasi amanat Jaksa Agung tidak dilakukan karena terjadi dugaan tidak netral,” kata Dr Barita Simanjuntak

Dikata Dr Barita Simanjuntak, terkait netralitas ini sudah disampaikan berulang kali di berbagai kesempatan. Bahkan dengan tegas Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan akan menindak Tegas oknum kejaksaan ikut terlibat politik praktis.

“Menyikapi arahan Jaksa Agung itu, Komjak membuka ruang pengaduan bagi publik memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan publik yang masuk ke Jaksa Agung,” tegas Barita.

Termasuk dalam penegakkan Hukum terkait tahapan pemilu, Jaksa Agung juga minta jajarannya agar dalam proses penegakan hukum tetap menjaga kondusifitas dalam proses tahapan pemilu yang berjalan.

Dijelaskan Dr Barita Simanjuntak, Jaksa Agung meminta agar sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan jangan sampai ditunggangi kepentingan pihak lain, seperti melakukan kampanye hitam atau kriminalisasi pihak tertentu.

“Tidak boleh ada kepentingan, tetapi harus murni penegakan hukum,” tegas Dr Barita Simanjuntak.

Lebih lanjut Dr Barita Simanjuntak menyampaikan, bahwa Kejaksaan memiliki peranan sentral dalam penegakan hukum terutama dalam mengawal negara dan pemerintah untuk melaksanakan agenda konstitusional negara. Sebab secara yuridis sesuai amanat UU 11/2021 Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan UU serta Kejaksaan juga memiliki kewenangan sebagai intelijen penegakan hukum.
“Secara sosiologis tingkat kepercayaan Publik terhadap Kejaksaan yang demikian tinggi khususnya empat tahun terakhir di bawah Jaksa Agung Burhanuddin menjadi landasan kuat untuk mengawal, menjaga dan mengamankan agenda konstitusional bangsa dalam pesta demokrasi.Di pundak Kejaksaan dibebankan harapan rakyat agar terlaksana pemilihan umum yang demokratis, adil dan berkualitas,” tutup Dr Barita Simantunjak.***(rl)

1...363364365...3,062Halaman 364 dari 3,062
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media