Beranda blog Halaman 462

Polres Pelalawan Gelar Operasi Bina Kusuma

Polres Pelalawan Gelar Operasi Bina Kusuma

Pelalawan(SegmenNews.com)- Polres Pelalawan melalui Sat Binmas mengelar Operasi Bina Kusuma Lancang Kuning 2023, di Pasar Baru, kecamatan Pangkalan Kerinci, kabupaten Pelalawan, Selasa (28/3/2023) sekitar pukul 10.00 WIB.

Operasi yang mengedepankan kegiatan preemtif, telah melaksanakan sambang, penyuluhan, dan pemasangan spanduk Ops Bina Kusuma Lancang Kuning 2023 serta himbauan kepada masyarakat yang lagi ramai di pasar tradisional tersebut.

Kapolres Pelalawan, AKBP Suwinto SH, SIk, melalui Kasat Binmas, AKP Budi Ikhsani, SH menyebut bahwa digelar operasi ini bertujuan menciptakan serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban mayarakat (Harkamtibmas).

“Kita menyambangi masyarakat yang sedang beraktifitas di Pasar Baru, sekaligus menyampaikan pesan pesan kamtibmas serta cegah premanisme,” ungkap Kasat Binmas.

Dalam operasi Bina Kusuma, juga dilakukan himbauan, kontrol dan cek terhadap tukang parkir yang ada di pasar Baru Pangkalan Kerinci.

“Disamping melakukan sosialisasi juga memasang spanduk himbauan Op Bina Kusuma Lancang Kuning 2023 di Wilayah Hukum Polres Pelalawan  yang rawan premanisme dan kejahatan jalanan,” tutur AKP Budi.

Ditambahkan Kasat Binmas, dalam operasi Bina Kusuma, membuktikan dengan hadirnya Polri ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga terjalinnya kemitraan serta publik trust.

“Dengan segala upaya antisipasi dan pencegahan yang telah dilakukan, hendaknya bisa menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Pelalawan. Serta tetap terjaganya situasi Harkamtibmas di Kota Bono, serta terbebas dari kejahatan preman dan premanisme,” pungkasnya.***(jr)

Disnaker Riau Buka Posko Pengaduan THR

Ilustrasi (net)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau akan membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) dua pekan sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah.

Posko pengaduan THR dibuka di Kantor Disnakertrans Riau, Jalan Pepaya Pekanbaru. Bagi karyawan yang tidak mendapatkan hak THR, bisa menyampaikan pengaduan secara langsung maupun melalui nomor pengaduan Disnakertrans Riau.

“Posko pengaduan THR kita buka dua Minggu sebelum hari H (Lebaran),” kata Kepala Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi, Selasa (28/3/2023).

Imron menyampaikan, posko pengaduan THR tidak hanya dibuka di Disnakertrans Riau, tapi juga bisa disampaikan Disnaker Kabupaten/Kota se-Riau.

“Kita berharap pekerja yang merasa berhak dengan THR, namun tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan, agar melapor H-7 Lebaran,” ujarnya.

Lebih lanjut Imron menyampaikan, prosedur pengaduan THR bisa dilakukan melalui surat disampaikan ke kantor Disnakertrans Riau atau via WhatsApp ke nomor pengaduan.

“Prosedur pengaduan THR bisa pakai surat atau via WhatsApp, nanti nomor hotline pengaduan kami sebarkan saat posko pengaduan dibuka,” sebutnya.

Imron menyatakan, setiap laporan pengaduan yang masuk akan ditindak pihaknya agar perusahaan dapat membayar hak pekerja.

“Kami hubungi dulu melalui pihak perusahaan agar segera memenuhi hak THR pekerja, jika tidak ditindaklanjuti, baru kami buat panggilan. Kalau juga dipenuhi hak pekerj, maka perusahaan bisa kena sanksi administratif berupa teguran sampai pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan ijin perusahaan,” tukasnya.***(mc)

Pemkab Bengkalis Siap Sukseskan Pilkada Serentak

Pekanbaru(SegmenNews.com)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis komitmen menyukseskan pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak, 20 November 2024.

Sebagai wujud dukungan dan komitmen tersebut, Senin, 27 Maret 2023, di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Bupati Bengkalis diwakili Plt. Sekretaris Daerah Ersan Saputra, mengikuti Rapat Pembahasan Komitmen Persiapan Pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH Serentak 2024 sekaligus Penandatanganan Komitmen Bersama 2024.

Rapat ini dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmy, diikuti seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Kepala Kesbangpol se-Provinsi Riau.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmy menyampaikan, Pilkada serentak November 2024 harus dipersiapkan sejak dini. Mengingat Pilkada 2024 bersamaan antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota maka perlu dibicarakan bersama terkait komponen biaya dan mekanisme pembiayaannya.

“Hari ini kita akan membahas rencana kebutuhan biaya, dukungan fasilitasi Pemda dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 dan memastikan alokasi anggaran kegiatan pemilu disiapkan sedemikian rupa,” terangnya.

Plt. Ersan Saputra mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis bertekad menjadikan Pilkada serentak 2024, menjadi  Pilkada yang aman, kondusif dan sukses.

“Pemkab Bengkalis akan berupaya semaksimal mungkin menyukseskan helat demokrasi, khusus di bidang anggaran, akan diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkap Ersan.***(imam/hms)

Sekda Inhil Ikuti Persiapan Pemilihan di Kantor Gubernur

Sekda Inhil Ikuti Persiapan Pemilihan di Kantor Gubernur

Inhil(SegmenNews.com)- Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir H. Afrizal didampingi kepala Kesbangpol Kabupaten Inhil menghadiri komitmen pembahasan persiapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk Pilkada serentak Th. 2024 dalam Provimsi Riau yang di laksanakan di ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (27/03/2023).

Acara yang dipimpin oleh Sekda Prov. Riau yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Riau ini bertujuan membangun sebuah komitmen bersama tentang kepastian dukungan pendanaan pelaksanaan pilkada serentak th. 2024 yang berasal dari APBD Th. 2023 dan Th. 2024 serta hal – hal yang dianggap penting lainnya.

Dalam rapat ini Sekda Prov. Riau meminta kepada seluruh pemerintah Kabupaten / Kota untuk mengalokasikan 40% kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada di Th. 2023 dan 60% kebutuhan anggaran di tahun 2024.

Sementara Kab. Inhil melalui Sekda H. Afrizal melalui kesempatan ini menyampaikan harapannya agar pendanaan Pilkada serentak di Th. 2024 nanti bisa melalui budget sharing.

“Mengingat terbatasnya kondisi APBD Kab / Kota khususnya di Kab. Inhil maka kami mengusulkan agar pendanaan Pilkada serentak Th. 2024 nanti bisa melalui budget sharing dimana untuk seluruh honorarium PPK dan PPS ditanggung oleh Pemerintah Provinsi”, ucap Sekda.

Diakhir acara juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Sekda Prov. Riau dengan seluruh Sekda Kab / Kota se Prov. Riau tentang kesiapan dana antara Pemprov dan Kab / Kota se Prov. Riau untuk pemilihan kepala daerah se Prov. Riau.***(sup)

Bupati Inhil Sholat Berjamaah di Halaman Rumdis

Tembilahan(SegmenNews.com)- Di malam ke 6 Ramadhan 1444 H, Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM. Wardan laksanakan sholat Isya dan sholat Taraweh berjamaah bersama keluarga besar Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir dan Bagian Umum Setda Kab. Inhil beserta masyarakat Kecamatan Keritang, di halaman rumah dinas Bupati Tembilahan, Senin (27/3/2023).

Turut hadir beberapa Kepala OPD, Kabag Kesra, Kabag Prokopim, Camat Keritang, Ketua Baznas Inhil, serta masyarakat sekitar yang hadir.

Bertindak sebagai Imam Taraweh M. Faisal Fajri serta bilal Taraweh M. Alwi Akbar.***(sup)

PLN Beri Diskon Tambah Daya Rumah Ibadah Hanya 150 Ribu

Jakarta(SegmenNews.com) – Bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, PT PLN (Persero) kembali memberikan promo tambah daya untuk rumah ibadah melalui program Ramadhan Berkah 2023. Hanya dengan Rp 150 ribu rumah ibadah bisa menaikkan daya hingga 5.500 Volt Ampere (VA).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan di momentum bulan Ramadhan, PLN ingin memberikan layanan maksimal kepada masyarakat agar ibadah semakin khusyuk selama bulan suci ini.

“Dalam momen bulan Ramadhan ini, PLN juga memberikan diskon tambah daya bagi rumah ibadah, sehingga masyarakat bisa beribadah dengan lebih nyaman tanpa harus khawatir kekurangan daya listrik,” ujar Darmawan.

Darmawan mengatakan semua kenaikan daya untuk rumah ibadah baik itu dari 450 VA hingga 5.500 VA, PLN memberikan promo harga khusus. Ia mensimulasikan, sebelumnya tambah daya dari 450 VA ke 5.500 VA pelanggan butuh merogoh kocek hingga Rp 4.893.450, tetapi melalui promo Ramadhan Berkah ini, pelanggan cukup membayar Rp150 ribu saja.

“Jadi pelanggan bisa mendapatkan penghematan yang besar jika memanfaatkan promo Ramadhan Berkah ini,” tuturnya.

Tidak hanya untuk rumah ibadah, sebelumnya PLN juga memberikan promo diskon tambah daya bagi pelanggan tarif rumah tangga. Lewat promo bertajuk Terangi Ramadhan 2023 ini pelanggan cukup membayar Rp 202.300 untuk tambah daya mulai dari 450 VA hingga ke 5.500 VA.

Darmawan menambahkan bagi pelanggan yang ingin menikmati promo tambah daya ini tidak perlu datang ke kantor, cukup lakukan pengajuan melalui aplikasi PLN Mobile yang telah ter- _install_ pada _smartphone_ . Promo ini berlaku hingga 30 April 2023.

“Kami terus berupaya memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mendapatkan akses layanannya, salah satunya melalui layanan perubahan daya lewat aplikasi PLN Mobile,” pungkas Darmawan.***(rl)

Plt Sekwan DPRD Riau Hadiri Safari Ramadhan Pemprov

Plt Sekwan DPRD Riau Hadiri Safari Ramadhan Pemprov

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Plt Sekretaris DPRD Provinsi Riau Roni Rakhmat, menghadiri kegiatan Safari Ramadhan 1444 H/2023 Pemerintah Provinsi Riau, di Mesjid Raya Pekanbaru Kecamatan Senapelan, Jumat (24/3/2023).

Sesuai jadwal, safari akan dimulai pada malam kedua Ramadhan yang diawali dari Masjid Raya Senapelan di Kecamatan Senapelan.

Selain bersilahturahmi secara langsung dengan masyarakat, Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution yang hadir dalam kegiatan ini, juga menyerahkan bantuan sebanyak 40 paket kepada jama’ah duafa dan fakir miskin yang mana setiap paket berisi 500 ribu.

Bukan hanya itu saja, Pemerintah Provinsi Riau juga menyerahkan bantuan dari Bank Riau Kepri Syariah sejumlah 50 juta rupiah kepada pengurus Masjid Raya Pekanbaru Kecamatan Senapelan.

Di sela-sela kegiatan Safari Ramadhan, Gubri dan Wagubri juga meninjau pembangunan infrastruktur yang ada di setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terutama infrastruktur jalan yang akan digunakan masyarakat untuk jalur mudik.***(rn)

PLN Buka Kolaborasi Pengembangan 9 Wilayah Kerja Panas Bumi

PLN Buka Kolaborasi Pengembangan 9 Wilayah Kerja Panas Bumi

Jakarta(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) membuka kolaborasi dalam membangun 9 (sembilan) Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dengan total kapasitas diperkirakan mencapai 260 megawatt (MW). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, langkah ini sebagai bentuk dukungan penuh kepada Pemerintah dalam mengakselerasi transisi energi demi mencapai target _net zero emission_ di tahun 2060.

Adapun 9 lokasi geothermal yang akan segera dikembangkan PLN, yakni Tulehu di Maluku Tengah, Atadei di Nusa Tenggara Timur, Songa Wayaua di Halmahera Selatan, Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Ungaran di Jawa Tengah, Kepahiang di  Bengkulu, Oka Ile Ange di NTT, Gunung Sirung di NTT, Danau Ranau di Sumatera Selatan dan Lampung Barat.

“Jika ditotal, dari 9 lokasi yang potensinya telah kami kaji tersebut, bisa mencapai 260 MW. Pada pengadaan tahap pertama, kami membuka kerja sama WKP untuk pengembangan di Tulehu, Songa Wayaua, Atadei dan Tangkuban Perahu,” kata Darmawan.

Darmawan mengatakan, PLN selaku pemegang Izin Panas Bumi (IPB) di Indonesia telah mendapat mandat dari undang-undang untuk mengembangkan potensi geothermal sebaik-baiknya. Saat ini, PLN telah menyiapkan detail studi 3G _(Geology, Geochemistry dan Geophysics)_ untuk pembangunan WKP.

“PLN berkomitmen untuk mendukung program transisi energi melalui pengembangan geothermal. Untuk mengakselerasi potensi geothermal kita, PLN juga terus menjalin kolaborasi lebih luas,” ungkap Darmawan.

Darmawan melanjutkan, kolaborasi menjadi kunci penting pengembangan potensi panas bumi yang tersebar di berbagai wilayah. Hal ini menyangkut studi kelayakan, pembangunan fasilitas panas bumi dan konversi energi dari sumber panas bumi.

“Melalui kerja sama semacam ini, nanti kita akan mendapati adanya kolaborasi para ahli, _sharing_ pengetahuan, serta kesempatan untuk meningkatkan portofolio energi hijau bersama-sama,” ujar Darmawan.

Untuk itu, Darmawan mengajak setiap pihak yang berminat termasuk perusahaan lokal, perusahaan luar negeri dan investor dalam maupun luar negeri untuk menjadi _partner_ strategis PLN dalam pengembangan WKP di Indonesia.

“Kami di PLN membuka kolaborasi seluas-luasnya untuk seluruh pihak yang berminat bisa bergabung. Di sini kita akan bersama-sama tidak hanya membangun bisnis yang saling menguntungkan tetapi juga memproduksi energi yang ramah lingkungan,” tutup Darmawan.***(rl)

Pekanbaru Dilanda Hujan Es, Ini Kata BMKG

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Sejumlah wilayah di kota Pekanbaru dilanda hujan es, Sabtu sore 25 Maret 2023.

Angin kencang dan petir disertai hujan deras membawa butiran-butiran es kecil yang jatuh di pekarangan dan atap rumah warga membuat heboh.

Kondisi tersebut langsung dijawab oleh BMKG melalui situs resminya, penyebab terjadinya fenomena hujan es adalah karena dipicu oleh adanya pola konvektifitas di atmosfer dalam skala lokal-regional yang signifikan.

Menurut BMKG, hujan es salah satu fenomena cuaca ekstrem yang terjadi dalam skala lokal dan ditandai dengan adanya jatuhan butiran es yang jatuh dari awan. Hujan es dapat terjadi dalam periode beberapa menit.

Hujan es terbentuk dari sistem awan konvektif jenis Cumulonimbus (Cb) yang umumnya memiliki dimensi menjulang tinggi.

Hal ini menandakan bahwa adanya kondisi labilitas udara signifikan dalam sistem awan tersebut. Sehingga, hal ini dapat membentuk butiran es di awan dengan ukuran yang cukup besar.

Besarnya dimensi butiran es dan kuatnya aliran udara turun dalam sistem awan CB atau yang dikenal dengan istilah downdraft dapat menyebabkan butiran es dengan ukuran yang cukup besar yang terbentuk di puncak awan CB tersebut turun ke dasar awan hingga keluar dari awan dan menjadi fenomena hujan es.***(rn)

OPINI: Dilema Over Limit Jabatan Pelaksana Tugas Disdik Riau

Patrison, Mahasiswa Fakultas Hukum Lancang Kuning

Sebagai pejabat negara, mestinya mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) Indonesia.

Bukan sebaliknya, melakukan over limit jangka atau masa jabatan pelaksana tugas atau disingkat Plt yang termaktub dalam Surat Edaran (SE) BKN.

Pengabaian aturan ini bisa dilihat dari masa jabatan Plt Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Padahal, BKN sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 2/SEA/1v2019 tentang kewenangan pelaksanaan Pelaksana harian dan Pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.

Sesuai SE tersebut, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan. Kendatipun sudah habis, Kepala Daerah masih diberikan kewenangan melakukan perpanjangan penugasan paling lama 3 bulan.

Namun, kenyataannya masa jabatan Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan Provinsi Riau, M Job Kurniawan yang ditunjuk oleh Gubernur Riau Syamsuar masih berlanjut hingga 10 bulan.

Penunjukan Pelaksana Tugas tersebut, pasca Kepala Dinas Pendidikan Defenitif Kamsol ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kampar berdasarkan Menteri Dalam Negeri nomor : 131.14-1222/2022 yang dilantik pada tanggal 23 Mei 2022.

Bersamaan dengan itu, Gubernur Riau Syamsuar langsung menunjuk jagoan pejabatnya untuk mengisi kekosongan kursi pemegang tampuk kepemimpinan di Dinas Pendikan Provinsi Riau, dengan menunjuk M Job Kurniawan sebagai Plt Kepala Dinas.

Sebagai pejabat negara, seharusnya Gubernur Riau Syamsuar mematuhi peraturan berlaku. Pembuatan SE oleh BKN itu sendiri digodok BKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

Aturan yang terkesan dilanggar ini, akan menjadi dilema oleh pejabat lainnya di Indonesia, dimana mereka harus mematuhi aturan yang telah diterapkan, namun disisi lain, Gubernur Riau sendiri masih memPlt kan pejabat dilingkungan Pemerintahannya yakni Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Gubernur Riau sudah seharusnya mematuhi peraturan dalam SE dengan mendefinitifkan pejabat pemimpin Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Bukan mengabaikan regulasi dengan memberikan over limit jabatan Plt kepada M Job Kurniawan. Sehingga kepatuhan itu menjadi contoh terhadap pejabat lain atau para penyelenggara negara dalam mematuhi hukum administrasi negara.

Penulis: Patrison
[Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning]