Meranti(SegmenNews.com)- Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, didampingi Kepala Dinas Perindagkop Meranti H. Azza Fahroni, menyerahkan Dana Bantuan Kemitraan PT. Timah Tbk kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kepulauan Meranti, pada kesempatan itu Bupati berharap kepada para pelaku usaha dana yang digulirkan itu dapat benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan usaha  dalam upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan, bertempat di Aula Kantor Bupati Meranti, Selasa (6/10/2020).

Turut hadir dalam kegiatan itu, Asisten II Sekdakab. Meranti Drs. H. Asroruddin M.Si, Asisten III Sekdakab. Merati H. Rosdaner, Kepala Dinas Perindag Meranti Drs. Azza Fahroni, Sekretaris Dinas Perikanan Meranti Heldi, Kabag Humas dan Protokol Sekdakab. Meranti Rudi MH, Perwakilan PT. Timah Tbk Waka Unit Produksi Wilayah Riau-Kepri Ruddy Nur Salam bersama Dodi Susanto, dan sejumlah Pengelola UKM, Koperasi, penerima dana program Kemitraan PT. Timah Tri Wulan Ke-3 Tahun 2020.

Sekedar informasi, penyaluran dana Kemitraan PT. Timah Tbk tersebut sudah memasuki tahun ketiga, bermula ditahun 2018 dengan jumlah dana 2.1 Miliar lebih dengan total penerima 63 orang, dilanjutkan ditahun 2019 dengan jumlah 1.1 Miliar lebih dengan total penerima 56 orang dan kini ditahun 2020 sedikit menurun yakni 749 Juta Rupiah dengan jumlah penerima 38 orang.

Untuk Tri Wulan Ketiga ditahun 2020 kali ini, seperti dijelaskan Pihak Perusahaan Dodi Susanto dari 23 berkas proposal yang diterima oleh PT. Timah dengan total usulan dana 1 Miliar Lebih terealisasi sebanyak 470 Juta Rupiah yang akan diberikan kepada 17 Mitra Binaan dengan sektor usaha Perdagangan, Industri dan Jasa yang tersebar di Kepulauan Meranti.

“setelah dilakukan peninjauan dan evaluasi dilapangan maka ditetapkan total penyaluran dana sebesar 420 Juta Rupiah yang akan diberikan untuk 17 Mitra Binaan yang tersebar diseluruh wilayah Meranti,” ujar Dodi.

Menyikapi penyaluran dana kemitraan PT. Timah Tbk ini, mendapat apresiasi dari Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, menurutnya upaya ini sangat tepat diperuntukan bagi para pelaku usaha yang sangat membutuhkan stimulus berupa dana akibat Pandemi Covid-19.

“Pemkab. Meranti sangat megapresiasi prgram ini terlebih ditengah Pandemi Covid 19 yang berdampak pada lesunya dunia usaha, dimana transaksi seperti oleh-oleh para pelaku usaha sangat semakin berkurang karena minimnya perjalanan orang, bahkan agar tetap eksis para pelaku usaha terpaksa menurunkan harga produksi seperti tepung Sagu dari 6000-an rupiah/Kg menjadi 4000-an saja,” jelas Bupati.

Menurutnya lagi penyaluran dana pinjaman ini memang sangat dinanti masyarakat sebagai stimulus kepada UMKM untuk tetap eksis dan mampu mengembangkan usahanya.

“Semoga penyaluran dana kemitraan ini dapat berkelanjutan dan ditingkatkan pada tahun tahun yang akan datang,” harap Bupati.

Seperti diketahui, UKM dan UMKM di Meranti sangat besar jumlahnya, tercatat 98 persen dari selruh wira usaha di Meranti merupakan UKM, dan sektor ini dinilai sangat dominan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat apalagi jika melihat sektor usaha yang cenderung tahan terhadap pesang surut ekonomi global.

Yang jadi masalah selama ini adalah cuma kurangnya modal untuk pengembangan usaha, sebagai solusi Bupati meminta kepada Dinas terkait dalam hal ini Dinas Perindagkop Meranti dapat memprioritaskan penguatan modal usaha untuk UKM/UMKM baik melalui KUR, Dana Bergulir maupun Penyaluran dana Kemitraan dari BUMN.

Selain itu yang tak kalah penting dikatakan Bupati adalah penyaluran dana itu hendaknya diiringi dengan pembinaan dari OPD terkait baik dari segi pengolahan produk maupun pemasarannya sehingga usaha masyarakat dapat berkembang sesuai harapan. Baik itu disektor perdagangan, pertanian, perikanan dan sektor produktif lainnya yang memiliki berpengaruh besar pada keberhasilan dari pelaku usaha itu sendiri. Untuk itu Ia meminta kepada OPD terkait untuk melakukan pembinaan konkrit kepada para pelaku usaha.
“pembinaan adalah salah satu yang utama disamping pemberian modal awal,” ungkapnya.

Kepada OPD juga diminta intuk membantu menfasilitasi hasil produksi UKM di Meranti, salah satunya dengan mengorder makanan ringan yang produksi dari para pelaku usaha.

“Bagi OPD dapat membantu memfasilitasi dengan cara mengorder hasil produksi UKM untuk sajian dalam acara rapat-rapat Pemda,” ujar Bupati.

Selanjutnya Bupati Irwan berharap kepada para pelaku usaha dapat memanfaatkan dana kemitraan ini dengan baik dalam upaya peningkatan usaha dan ekonomi masyarakat.

“Saya berharap jangan menyianyiakan dana bantuan ini, benar-benar gunakan untuk pengembangan usaha, sehingga UKM yang dikelola mampu berkembang dan bisa menyerap tenaga kerja yang kebih besar,” papar Bupati lagi.

Kemudian seiring era digital dan Pandemi Covid-19, Bupati menyarankan kepada pengusaha UKM untuk juga dapat memanfaatkan Media Sosial utuk promosi dan pemasaran produk, seperti yang sedang menggeliat di kota-kota besar pesanan antar jemput alamat.

Pada kesempatan itu, Pemkab. Meranti juga mengundang salah seorang peneliti ekonomi kawasan Gambut dari Badan Restorasi Gambut RI, Tengku Rifanda sebagai pembicara. Kepada para pengelola UKM di Meranti ia mengaku telah melakukan kajian ekonomi terkait apa saja yang bisa dilakukan masyarakat Meranti untuk meningkatkan usaha dan ekonomi masyarakat. Dan salah satu yang menarik perhatiannya adalah Repu Sagu yang dapat diolah menjadi pakan ternak Bebek.

“Sagu selain bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Repunya juga dapat diolah menjadi pakan ternak yang memiliki nutrisi tinggi, Repu ini dapat dimanfaatkan untuk Pakan Bebek petelur yang memiliki pasar bagus di Kepri yang membutuhkan 80 ribu telur bebek/hari, jika hal ini berhasil dikembangkan di Meranti maka pasokan telur Bebek tak perlu lagi dibawa dari Blitar, ini merupakan salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan,”jelas Tengku Rifandi.(Ags)

Meranti(SegmenNews.com)-Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau membuka layanan inovasi pembebasan lahan gambut. Hal ini dilakukan mengingat akhir-akhir ini zonasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) sangat meresahkan dinamika masyarakat khususnya dinamika perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kepala BPN Kepulauan Meranti, Budi Satria SSi MSi mengungkapkan bahwa dalam menyikapi banyak keluhan dari masyarakat karena tanahnya tidak dapat disertifikatkan, kemudian bagi yang sudah punya sertifikat tidak dapat melakukan permohonan layanan derivative di Kantor Pertanahan seperti jual-beli, hibah, lelang, hak tanggungan dan lainnya.

“Layanan ini merupakan inovasi dari kami diluar 38 layanan BPN Kepulauan Meranti yang sudah ada. Ini bertujuan untuk membantu mempermudah masyarakat, dalam layanan ini juga kita harus terbuka dan transparan,” ungkap Budi, Senin (5/10/2020).

Budi juga menjelaskan presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (LHK) nomor SK 7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 Tentang Penetapan Peta Indikatif Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019 (Revisi XVI).

“Setelah kami lakukan analisa secara spasial hanya sekitar 4,9 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Meranti terdapat areal arahan penggunaan lain yang tidak terkena peta PIPPIB. Artinya sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti ini terdiri dari kawasan hutan dan zonasi PIPPIB. Tentunya hal ini sangat berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujarnya.

Dibeberkan Budi, saat ini pihaknya dihadapkan pada dua kondisi yakni dinamika kegiatan perekonomian masyarakat mesti tetap berjalan terutama dimasa sulit pandemi virus Corona atau Covid-19 saat ini, disisi lain pelestarian ekosistem gambut juga perlu mendapat perhatian.

“Untuk itu kita mesti dapat menyikapi kondisi ini secara bijaksana dan tidak menyalahi atau melawan aturan. Lahan yang terkena Peta PIPPIB ini tidak dapat dilakukan layanan pertanahan pertama kali seperti penerbitan sertifikat hak atas tanah dan juga layanan pertanahan derivatif seperti jual beli, hibah, lelang, hak tanggungan, dan lainnya. Inilah yang saat ini sangat banyak dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk dari pihak perbankan maupun Notaris/PPAT,” bebernya.

Selanjutnya kata Budi, berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (LHK) nomor SK 7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 Tentang Penetapan Peta Indikatif Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019, yang pada butir ke 12 disebutkan bahwa masyarakat perseorangan dapat mengajukan permohonan klarifikasi terhadap Peta PIPPIB dan status lahannya kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan cq Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

“Artinya tanah masyarakat yang berada di dalam Peta PIPPIB masih dapat mengajukan permohonan klarifikasi PIPPIB atau dibebaskan dari Peta PIPPIB dengan tiga persyaratan. Pertama, dapat menunjukkan bukti riwayat kepemilikan tanah di bawah tahun 2011, kedua menyebutkan pemanfaatan dan penggunaan tanah, dan ketiga, melampirkan peta ploting areal dari Kantor Pertanahan. Sampai dengan saat ini belum ada juknis dari Kementerian ATR/BPN yang mengatur layanan klarifikasi terhadap peta PIPPIB.
Menindaklanjuti hal tersebut saat ini kami telah membuat inovasi layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yakni Layanan Analisa Penggunaan Tanah untuk klarifikasi PIPPIB,” ujarnya lagi.

Kemudian tambah Budi, layanan ini terintegrasi dengan KKP Kantor Pertanahan masuk pada kategori pelayanan informasi. Persyaratan yang dibutuhkan adalah fotocopy KTP, KK, bukti kepemilikan tanah, surat keterangan riwayat tanah dibawah tahun 2011 dan tarif biaya PNBP layanan sebesar Rp75.000, dan jangka waktu pelayanan paling lama 3 hari kerja. Sementara transportasi dan akomodasi ditanggung pemilik.

“Produk layanan berupa Peta Analisis Penatagunaan Tanah dan Surat Pengantar Peta Analisis Penatagunaan Tanah. Saat ini sudah ada sejumlah 35 bidang yang dimohonkan kepada kami dan alhamdulillah semuanya telah selesai dilaksanakan dan semuanya diproses dibawah 3 hari kerja,” ungkapnya lagi.

Untuk itu pihaknya mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang tanahnya berada dalam Peta PIPPIB untuk dapat memanfaatkan inovasi layanan ini dan selanjutnya dapat mengajukan permohonan klarifikasi PIPPIB kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan cq Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

“Apabila klarifikasi peta PIPPIB atas status lahannya telah didapatkan dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, maka selanjutnya semua layanan pertanahan dapat dilakukan di Kantor Pertanahan sebagaimana biasanya,” pungkasnya.(Ags)