Beranda blog Halaman 16

Perdana BRK Syariah Inisiasi Praktik Manasik Haji, Perkuat Layanan Spiritual Nasabah

Perdana BRK Syariah Inisiasi Praktik Manasik Haji, Perkuat Layanan Spiritual Nasabah

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Bank Riau Kepri (BRK) Syariah menggelar kegiatan praktik dan bimbingan manasik haji bagi nasabah jemaah calon haji wilayah Pekanbaru di Kantor Pusat BRK Syariah, Sabtu (11/4/2026) pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam mendampingi nasabah tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga spiritual menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.

Agenda diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Imam Masjid Ar Rahman Rawamangun Pekanbaru, Ali Ahmad Nasution, dilanjutkan dengan penyampaian materi manasik haji oleh Ustaz H. Oktri M. Sastrawan. Para peserta kemudian mengikuti praktik langsung, termasuk tata cara mengenakan pakaian ihram.

Dalam pelaksanaannya, jemaah calon haji dibagi ke dalam dua kelompok untuk mengikuti sesi praktik yang dipandu langsung oleh Ustaz Oktri bersama tim. Pendekatan praktik ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih komprehensif kepada jemaah terkait rangkaian ibadah haji.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Fajar Restu Febriansyah, Komisaris Independen Roy Prakoso, Dewan Pengawas Syariah Zulhendri Rais, Pemimpin Divisi Dana dan Digital Banking Edi Wardana, serta Pemimpin Sekretariat Perusahaan T.M. Fadhly Kholis serta seluruh Pemimpin Kantor BRK Syariah di Wilayah Pekanbaru. Hadir pula perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Riau, Kabid Bina Penyelenggara dan Pengendalian Haji dan Umrah Zulfadi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Pekanbaru, Hj Haryanti.

Dalam sambutannya, Helwin Yunus menyampaikan bahwa kegiatan manasik dengan metode praktik langsung merupakan pengembangan dari kegiatan sebelumnya yang lebih bersifat teoritis. Menurutnya, pendekatan ini penting agar calon jemaah memiliki kesiapan yang lebih matang dalam menjalankan ibadah haji.

“Sebagai lembaga keuangan syariah, kami tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual dalam mendampingi nasabah menuju Baitullah,” ujarnya.

Ia menambahkan, BRK Syariah sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH) terus berupaya memberikan layanan yang mudah, aman, dan sesuai prinsip syariah.

Helwin juga memaparkan, pada tahun 2026 jumlah nasabah calon jemaah haji BRK Syariah di Provinsi Riau yang telah melunasi biaya haji mencapai 1.206 orang. Khusus wilayah Pekanbaru, tercatat 427 calon jemaah dengan 270 di antaranya telah melunasi. Sementara secara keseluruhan di wilayah Riau dan Kepulauan Riau, jumlah calon jemaah mencapai 1.953 orang dengan 1.381 jemaah telah melunasi.

“Angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat kepada BRK Syariah sebagai mitra strategis dalam perjalanan ibadah haji,” katanya.

Sementara itu, Kabid Bina Penyelenggara dan Pengendalian Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Riau, Zulfadi, mengapresiasi peran BRK Syariah dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pada tahap pendaftaran dan pelunasan.

Menurutnya, sinergi antara perbankan syariah dan pemerintah menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran proses haji. Ia juga mengingatkan bahwa ibadah haji merupakan puncak dari rukun Islam yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman manasik yang baik.

“Manasik haji menjadi bekal penting agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan sempurna dan meraih haji mabrur,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan apresiasi kepada sejumlah pihak, termasuk perwakilan Kementerian Haji dan Umrah Riau, mitra travel, serta jemaah calon haji tertua di Pekanbaru, Zaimar (81), dan termuda, Muhammad Nazib Habibullah (19).

Melalui kegiatan ini, BRK Syariah berharap seluruh calon jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, serta kembali ke Tanah Air dengan predikat haji mabrur.***(rl)

Sentuhan CSR BRK Syariah, UMKM KUBE Lengkuas Jaya Makin Naik Kelas

Sentuhan CSR BRK Syariah, UMKM KUBE Lengkuas Jaya Makin Naik Kelas

Bintan(SegmenNews.com)- Aroma kue kering rasa kacang dengan motif kacang yang khas tercium dari dapur produksi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lengkuas Jaya. Toples-toples aneka kue kering yang dibanderol mulai Rp75 ribu itu tersusun rapi, siap dipasarkan ke pelanggan tetap hingga pembeli daring.

Di balik geliat itu, ada peran program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari BRK Syariah yang menjadi pemantik semangat para pelaku UMKM di wilayah tersebut.

Sri Kurniawati, Ketua KUBE Lengkuas Jaya, menuturkan bahwa usaha kue kering sebenarnya telah lama ia jalankan secara mandiri. Berbekal hobi dan peralatan produksi yang cukup lengkap, ia memulai dari rumah. Namun, kegelisahan muncul saat melihat pelaku UMKM di daerah lain kerap mendapat bantuan dan pelatihan, sementara di lingkungannya belum tersentuh program serupa.

“Awalnya saya bergerak sendiri. Tapi saya berpikir, kenapa di daerah kami tidak ada pelatihan dan bantuan untuk UMKM? Dari situ saya termotivasi mengajak ibu-ibu di sini supaya bisa berkembang bersama,” ujarnya.

Berbekal diskusi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Bintan, lahirlah KUBE Lengkuas Jaya dengan 10 anggota. Sejak itu, mereka aktif mengikuti berbagai pelatihan, termasuk demo pembuatan kue di Kecamatan Bintan Timur. Sepanjang 2025 saja, Sri sudah tiga kali menjadi narasumber bagi ibu-ibu setempat untuk mengajarkan pembuatan kue yang bisa dijual dan menjadi sumber penghasilan.

Kesempatan emas datang ketika ada informasi mengenai program CSR BRK Syariah. Sri langsung memotivasi anggota untuk menyiapkan produk dan meningkatkan kualitas produksi. Upaya itu membuahkan hasil. KUBE Lengkuas Jaya memperoleh bantuan peralatan produksi makanan berupa oven besar, kompor gas, mesin penggiling, mesin pengadon, blender, kukusan besar, serta alat pemotong keripik tempe.

Bantuan tersebut membawa perubahan signifikan. Jika sebelumnya adonan kerupuk harus dihempas-hempaskan hingga kalis dengan tekstur yang masih kasar, kini proses menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih lembut berkat mesin pengadon. Produksi kerupuk ikan Jampung yang dijual Rp70 ribu per kilogram pun meningkat kapasitasnya, terutama saat pasokan ikan dari nelayan melimpah.

Tak hanya kue kering, KUBE Lengkuas Jaya kini memproduksi aneka makanan seperti stik keju, bolu, cake dan dessert, keripik ubi original dan pedas, Mustofa keladi pedas, renginang, dimsum, empek-empek, gelombang Malaysia, peyek, hingga otak-otak. Bahkan, mesin pengadon yang awalnya diperuntukkan bagi produksi donat kini dimanfaatkan untuk berbagai olahan makanan, termasuk oleh Ibu Kartini yang memproduksi otak-otak.

Sebagian anggota juga mulai memasarkan produk secara daring untuk memperluas jangkauan pasar. Hasilnya, permintaan terus meningkat dan kelompok mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih konsisten.

Lurah Gunung Lengkuas Jaya, Anggi, mengakui bahwa program CSR BRK Syariah sangat berarti bagi masyarakatnya. “Dengan bantuan peralatan ini, pekerjaan jadi lebih cepat dan praktis. Produksi meningkat, kualitas lebih baik, dan warga bisa memenuhi permintaan konsumen. Dampaknya benar-benar terasa,” ujarnya.

Kini, dapur produksi KUBE Lengkuas Jaya bukan sekadar tempat mengolah makanan, tetapi juga ruang tumbuhnya kemandirian ekonomi perempuan. Dari semangat kebersamaan dan dukungan CSR, usaha rumahan itu perlahan naik kelas, menguatkan ekonomi keluarga sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal.***(rl)

Di Milad ke-60, Bupati Zukri Titip Harapan Agar BRK Syariah Terus Hadir Untuk Masyarakat Kecil

Pelalawan(SegmenNews.com)- Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 BRK Syariah, sebuah harapan yang tulus datang dari Bupati Pelalawan yang menaruh kepercayaan besar pada peran bank daerah tersebut dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput.

Dalam pernyataannya, Bupati Zukri menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa agar BRK Syariah terus tumbuh menjadi lembaga keuangan yang tidak hanya kuat secara bisnis, tetapi juga dekat dengan masyarakat.

“Enam puluh tahun adalah perjalanan panjang yang penuh dinamika. Kami berharap BRK Syariah semakin matang, semakin profesional, dan tetap berkomitmen melayani masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah,” ujarnya.

Lebih dari sekadar institusi keuangan, BRK Syariah dinilai telah menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat di daerah. Di Kabupaten Pelalawan, kehadiran bank ini tidak hanya dirasakan melalui layanan perbankan, tetapi juga lewat berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Bupati menekankan pentingnya peran BRK Syariah dalam mendorong inklusi keuangan syariah di daerah. Menurutnya, akses pembiayaan yang mudah dan sesuai prinsip syariah menjadi kunci bagi masyarakat untuk berkembang tanpa terbebani.

“Banyak masyarakat kita yang bergantung pada usaha kecil. Kehadiran BRK Syariah dengan pembiayaan yang ramah dan berkeadilan sangat membantu mereka untuk bertahan, bahkan berkembang,” katanya.

Ia juga berharap, di usia yang ke-60 ini, BRK Syariah semakin inovatif dalam menghadirkan layanan digital tanpa meninggalkan sentuhan humanis yang selama ini menjadi kekuatan bank daerah.

“Teknologi penting, tapi kedekatan dengan masyarakat tidak boleh hilang. Itulah yang membuat BRK Syariah tetap dipercaya,” tambahnya.

Di penghujung pernyataannya, Bupati Pelalawan menitipkan doa agar BRK Syariah terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Selamat milad ke-60 BRK Syariah. Semoga terus membawa manfaat, menjadi kebanggaan daerah, dan selalu hadir untuk masyarakat kecil yang membutuhkan,” tutupnya.***(rl)

PLN Borong 11 PROPER Emas KLH 2025

PLN Borong 11 PROPER Emas KLH 2025

Jakarta(SegmenNews.com)- Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Green Leadership PROPER dalam ajang Anugerah Lingkungan PROPER 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Penghargaan ini menjadi yang ketiga kalinya diraih, sekaligus menegaskan konsistensi kepemimpinannya dalam mendorong transformasi hijau di tubuh PLN.

Di bawah navigasi Darmawan, kinerja lingkungan PLN juga menunjukkan capaian yang positif. Sepanjang 2025, PLN berhasil meraih 11 PROPER Emas dan 35 PROPER Hijau dalam penilaian kinerja pengelolaan lingkungan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan perseroan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam operasional bisnis.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang mengapresiasi para pemimpin perusahaan atas kontribusinya dalam mendorong praktik bisnis berkelanjutan.

“Kepada teman-teman pimpinan perusahaan, CEO (Chief Executive Officer), diucapkan terima kasih yang luar biasa dari kami. Bagian dari _compliance_ yang telah Bapak lakukan berkontribusi serius dalam rangka membangun banyak hal, mulai dari efisiensi sumber daya kita, kemudian pencegahan pencemaran, dan banyak kemudian kegiatan-kegiatan yang mampu membangun ekonomi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung,” ungkap Hanif di Jakarta (7/4).

Menurut Hanif, PROPER berperan sebagai kompas yang mengarahkan dunia usaha dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan dengan prinsip ekonomi hijau. Ia menambahkan bahwa penganugerahan ini turut mendorong kinerja industri untuk melampaui standar kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup.

“Hari ini tentu menjadi hari yang berbahagia untuk kita semua. Yang hadir di depan saya ini sejatinya adalah tokoh-tokoh yang kemudian memberi arah lingkungan hidup di nasional. Sekali lagi terima kasih,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Darmawan Prasodjo menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada perseroan. Ia menegaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, PLN terus mempercepat transisi energi bersih melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penurunan emisi, serta pengolahan limbah bernilai ekonomi.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup atas penghargaan yang diberikan. Bagi PLN, PROPER bukan sekadar kepatuhan, melainkan akselerasi transformasi. Komitmen kami adalah menyediakan listrik andal yang memberi nilai bagi lingkungan dan kesejahteraan,” ucap Darmawan.

Darmawan melanjutkan, ke depan PLN akan terus memperkuat implementasi prinsip _Environmental, Social, and Governance_ (ESG), mempercepat target _Net Zero Emissions_ 2060, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas program pemberdayaan masyarakat.

“Kami terus mendorong inovasi teknologi hijau, kolaborasi global, dan menjadikan keberlanjutan sebagai budaya kerja. PROPER adalah momentum untuk bertransformasi dari sekadar _compliance_ menjadi _lead_ dalam transisi energi. Kini tugas PLN bukan hanya menyediakan listrik yang andal, tapi juga memastikan listrik tersebut semakin bersih, ramah lingkungan, dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, PLN terus menjalankan berbagai inisiatif penurunan emisi gas rumah kaca, mulai dari dekarbonisasi, hingga pengembangan pembangkit EBT. Tercatat pada periode 2021 hingga 2025, PLN berhasil meningkatkan angka reduksi emisi dari 12,9 juta ton CO2 menjadi 51,1 juta ton CO2.

Perseroan juga mencatat kemajuan dalam pengembangan energi baru terbarukan yang telah mencapai sekitar 9,4 gigawatt (GW) pada 2025. Bukan hanya itu, PLN juga melakukan ekspansi pembangkit berbasis gas dengan produksi mencapai 33,7 terawatt hour (TWh) pada 2025.

Sementara itu, sebagai salah satu inisiatif dekarbonisasi, sejak 2023 PLN telah mengembangkan hidrogen dengan mengoperasikan Green Hydrogen Plant (GHP) pertama di Indonesia yang berada di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta. PLN juga menjadi pionir dengan menghadirkan GHP pertama di Asia Tenggara yang memanfaatkan energi panas bumi, berlokasi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Jawa Barat pada 2024.

Kini, kelebihan produksi hidrogen di pembangkit listrik PLN yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, telah dikembangkan dan menjadi GHP yang tersebar di 22 lokasi di seluruh Indonesia dengan total kapasitas mencapai 203 ton per tahun. Ke depan, pemanfaatan _green hydrogen_ dapat semakin dioptimalkan sebagai _co-firing_ Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), bahan bakar transportasi ramah lingkungan, serta kebutuhan di sektor industri.

”Harapannya, inisiatif-inisiatif yang kami jalankan ini bukan hanya berdampak positif terhadap pelestarian lingkungan, namun juga dapat memberikan _multiplier effect_ dengan mendorong terciptanya lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan infrastruktur nasional,” pungkas Darmawan.***(rl(

Optimalkan PAD, Pansus DPRD Riau Kunjungan Insidentil ke PT Meskom Agro Sarimas

Optimalkan PAD, Pansus DPRD Riau Kunjungan Insidentil ke PT Meskom Agro Sarimas

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau yang membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menggencarkan langkah konkret dalam menggali potensi penerimaan daerah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan insidentil ke PT Meskom Agro Sarimas yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis,Selasa(7/4/2026).

Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Pansus PAD DPRD Provinsi Riau, Nur Azmi Hasyim. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi pengawasan aktif terha­dap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Riau, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak daerah.

Dalam agenda tersebut, rombongan Pansus melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai aspek operasional perusahaan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Fokus utama pengawasan mencakup Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP), yang selama ini dinilai memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan PAD.

Nur Azmi Hasyim menegaskan, kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari langkah serius DPRD dalam memastikan optimalisasi pendapatan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, setiap perusahaan yang beroperasi di Riau memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah melalui kepatuhan pajak.

Optimalkan PAD, Pansus DPRD Riau Kunjungan Insidentil ke PT Meskom Agro Swrimas

“Kami ingin memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau benar-benar menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai de­ngan ketentuan yang berlaku. Ini penting agar potensi PAD dapat dimaksimalkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Nur Azmi Hasyim di sela-sela kegiatan.

Ia menambahkan, optimalisasi PAD menjadi salah satu fokus utama DPRD Riau, mengingat peran strategisnya dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk menjalankan berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.

Optimalkan PAD, Pansus DPRD Riau Kunjungan Insidentil ke PT Meskom Agro Sarimas

Dalam kunjungan tersebut, Pansus tidak hanya melakukan dialog dengan pihak manajemen perusahaan, tetapi juga melaksanakan penyisiran data serta verifikasi lapangan. Langkah ini dilakukan untuk mencocokkan laporan administrasi yang disampaikan perusahaan dengan kondisi riil di lapangan.

Optimalkan PAD, Pansus DPRD Riau Kunjungan Insidentil ke PT Meskom Agro Sarimas

Menurut Nur Azmi, verifikasi langsung menjadi penting untuk mencegah potensi kebocoran pajak daerah. Ia menilai bahwa ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi aktual dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan daerah.

“Melalui pengecekan langsung di lapangan, kami dapat melihat secara objektif apakah data yang dilaporkan sudah sesuai dengan realitas operasional. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk meminimalisasi potensi kebocoran PAD,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menciptakan sistem perpajakan daerah yang sehat dan berkeadilan. Dengan adanya komunikasi yang baik, diharapkan setiap kendala yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak dapat dicarikan solusi bersama.

Pihak PT Meskom Agro Sarimas menyambut baik kunjungan tersebut. Perwakilan perusahaan, Didit, bersama jajaran manajemen menyatakan komitmen mereka untuk terus mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak daerah.

Didit mengungkapkan, perusahaan selalu berupaya menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga mengapresiasi langkah DPRD yang turun langsung ke lapangan untuk memberikan pengawasan sekaligus pembinaan.

“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk perhatian dan pengawasan dari DPRD. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kepatuhan terha­dap kewajiban perpajakan serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD,” ujarnya.

Kunjungan tersebut turut didampingi oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pe­ngelolaan Pendapatan Bengkalis dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rumbaizal, beserta jajaran. Kehadiran pihak Bapenda dinilai penting untuk memberikan pendampingan teknis serta memastikan proses verifikasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan itu, Rumbaizal menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pelayanan kepada wajib pajak, termasuk perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD. Ia berharap, dengan adanya kolaborasi antara DPRD dan Bapenda, pengelolaan pendapatan daerah dapat menjadi lebih optimal.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret DPRD Provinsi Riau dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap sektor-sektor yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Selain itu, kunjungan lapangan juga menjadi sarana untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi operasional perusahaan, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran.

Ke depan, Pansus PAD DPRD Provinsi Riau berencana untuk terus melakukan kunjungan serupa ke berbagai perusahaan di wilayah Riau. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh potensi pajak daerah dapat tergarap secara maksimal serta tidak terjadi kebocoran yang merugikan daerah.***(Galeri)

Bupati Siak Tetapkan WFH Setiap Hari Rabu

Bupati Siak, Afni

Siak(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Siak resmi mengeluarkan surat edaran terkait himbauan bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN satu hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Siak nomor 008/bkpsdmd-binwas/275 tahun 2026 tentang pelaksanaan pengaturan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

Pengaturan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam mendorong transformasi budaya kerja ASN yang lebih adaptif dan berbasis kinerja. Pemerintah Kabupaten Siak akan melakukan penyesuaian tugas kedinasan bagi ASN dan Non ASN melalui penerapan Work From Home (WFH) pada hari Rabu tanggal 08 April 2026.

“Jika pusat tetapkan WFH hari Jumat, kita WFH mulai Rabu besok. Kebijakan WFH atau WFA oleh pusat satu hari selama sepekan, namun harinya bisa disesuaikan masing-masing Daerah,” ujar Bupati Siak Afni, Selasa (7/4/2026).

Meski, bekerja dari rumah, kata Bupati Afni, tidak mengurangi kewajiban selaku ASN dan Non ASN untuk memenuhi target kinerja, kehadiran dan disiplin kerja. Tidak boleh pelayan publik terganggu tetap berjalan seperti biasa.

Selain itu, kebijakan ini dilaksanakan melalui penerapan penilaian kinerja yang terukur dengan optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta pertimbangan efektivitas pelayanan dan efisiensi biaya operasional Perangkat Daerah serta individu ASN dan Non ASN.

Dalam himbauan tersebut Bupati Afni juga menegaskan, bahwa seluruh ASN dan Non ASN di unit kerja untuk tidak keluar daerah kecuali penugasan khusus dengan Surat Perintah Tugas, tetap mengisi daftar hadir melalui aplikasi e-gov dengan titik lokasi berada dalam Kabupaten Siak dan menyampaikan produk layanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline.

“WFH langkah pemerintah mendukung gerakan hemat energi serta merubah budaya kerja ASN yang biasanya hadir di kantor Work From Office (WFO) kini pemerintah mulai menerapkan Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA) bekerja dimana saja, dalam mendukung SPBE,” kata Bupati Afni.

Ia memastikan tidak ada aktivitas pengoperasian sarana dan prasarana kantor di unit kerja kecuali untuk penjagaan dan keamanan serta mendukung jalannya pelayanan langsung kepada masyarakat.

Agar penerapan WFH berjalan lancar, pemerintah daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan publik esensial yang melaksanakan layanan dasar dan berdampak langsung kepada masyarakat seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Layanan Darurat Medis, Sekolah, Pustaka Daerah, Pelayanan Kependudukan Tertentu, Pelayanan Perizinan, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintahan Kampung, Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Penanganan dan Penanggulangan Bencana, Pendapatan Daerah, Operasional Lapangan Pengaturan Lalu Lintas, Over Dimension dan Over Load (ODOL), Pelabuhan dan Penerangan Jalan Umum, Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Pertamanan serta unit lapangan/teknis Perbaikan Jalan, Jembatan dan Sistem Penyediaan Air Bersih harus tetap beroperasi optimal seperti biasanya atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik jenis layanan.

“Kita pastikan Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak boleh ada yang terganggu. WFH tidak boleh menurunkan kualitas layanan,” tegas Bupati Afni.

Kebijakan transformasi budaya kerja melalui penerapan WFH ini, terutama penghematan biaya operasional kantor, listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), air, telepon, termasuk operasional pegawai dan lain-lain. Sesuai arahan pemerintah pusat agar dapat dihitung penghematan anggarannya, dan disampaikan kepada Bupati.

“Saya minta Perangkat Daerah menghitu penghematan yang telah kita lakukan selama pelaksanaan WFH paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga dan menjamin kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat,” tutupnya.***(vil/hm)

Docomo Akui Dugaan Pelanggaran, KPPU Lanjutkan Perkara ke Pemeriksaan Cepat

Docomo Akui Dugaan Pelanggaran, KPPU Lanjutkan Perkara ke Pemeriksaan Cepat

Jakarta(SegmenNews.com)- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melanjutkan penanganan perkara keterlambatan notifikasi akuisisi yang melibatkan Docomo Inc. ke tahap pemeriksaan cepat setelah Terlapor mengakui substansi Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dalam sidang yang digelar di Jakarta, Selasa 7 April 2026.

Sidang perkara Nomor 16/KPPU-M/2025 tersebut dipimpin Anggota KPPU Mohammad Reza selaku Ketua Majelis Komisi, bersama Hilman Pujana dan Eugenia Mardanugraha sebagai Anggota Majelis.

Dalam persidangan, Docomo Inc. melalui kuasa hukumnya menyatakan menerima dan mengakui LDP yang disampaikan Investigator.

Selain itu, Terlapor mengajukan permohonan keringanan sanksi dengan alasan telah bersikap kooperatif selama proses penyelidikan dan pemeriksaan.
Docomo juga menegaskan bahwa keterlambatan notifikasi tidak menimbulkan dampak anti persaingan di pasar relevan di Indonesia, serta menunjukkan itikad baik dan transparansi sepanjang proses berlangsung.

Menanggapi pengakuan tersebut, Majelis Komisi menetapkan melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan cepat, dan sidang pemeriksaan berikutnya dijadwalkan pada Senin, 13 April 2026 pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Terlapor.

Informasi perkembangan perkara dan jadwal persidangan tersebut dapat diakses melalui laman resmi KPPU.***(rl)

Karhutla di Desa Sekodi Berhasil Dipadamkan 5 Hari

Karhutla di Desa Sekodi Berhasil Dipadamkan 5 Hari

Bengkalis(SegmenNews.com)- Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Sekodi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, kembali membuahkan hasil. Setelah sebelumnya dilaporkan masih dalam penanganan, karhutla di Desa Sekodi, akhirnya dinyatakan padam, Selasa (7/4/2026) sore.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, menyampaikan bahwa status karhutla di Desa Sekodi dinyatakan padam setelah tim melakukan proses pendinginan menyeluruh di lokasi.

Ia menjelaskan bahwa pemadaman di Desa Sekodi melibatkan satu regu personel dari Daops Siak yang telah bekerja selama lima hari terakhir.

Proses tersebut turut terbantu oleh turunnya hujan pada subuh hari, sehingga mempercepat pengendalian api di lapangan.

“Setelah pemadaman selama lima hari ditambah dampak hujan subuh tadi, setelah mopping up dilakukan dan evaluasi, sore ini Karhutla di Desa Sekodi dinyatakan padam,” ujar Ferdian.

Sebelumnya, Desa Sekodi menjadi salah satu titik fokus penanganan karhutla di Bengkalis, bersama beberapa wilayah lain seperti Desa Palkun dan Kelemantan Barat.

Saat itu, tim menghadapi berbagai kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan sumber air hingga kondisi angin yang cukup kencang.

Dengan padamnya api di Desa Sekodi, progres penanganan karhutla di Bengkalis menunjukkan perkembangan positif.

Meski demikian, petugas tetap melakukan pemantauan lanjutan guna memastikan tidak ada titik api baru yang muncul.

“Upaya penanganan karhutla di wilayah Bengkalis sendiri masih terus dilakukan secara terpadu oleh tim gabungan, dengan fokus pada titik-titik rawan yang tersisa,” tandasnya.***(mr)

Tolitoli Sulteng Diguncang Gempa 4,3 Magnitudo

Tolitoli Sulteng Diguncang Gempa 4,3 Magnitudo (screenshot bmkg)

Tolitoli(SegmenNews.com)- Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Tolitoli, Sulawesi Tengah, Senin (7/4/2026) siang.

Getaran gempa dilaporkan dirasakan warga, sementara BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.

Berdasarkan informasi resmi BMKG, gempa terjadi pada 7 April 2026 pukul 14.44.18 Wita. Episenter gempa berada di koordinat 1,10 Lintang Utara dan 120,94 Bujur Timur, dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG mencatat, pusat gempa berada di darat, sekitar 32 kilometer timur laut Tolitoli.

Dalam laporan “Info Gempa Dirasakan”, guncangan tercatat dirasakan di wilayah Tolitoli dengan intensitas III MMI.

Pada skala III MMI, getaran umumnya dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti ada kendaraan berat yang melintas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meski magnitudonya tidak besar, gempa tetap cukup terasa oleh masyarakat di sekitar wilayah terdekat pusat guncangan.

Secara kebencanaan, wilayah Sulawesi Tengah memang dikenal sebagai salah satu kawasan yang rawan aktivitas seismik.***(rn)

BBM Langka, DPRD Bengkalis Panggil Pihak Terkait

BBM Langka, DPRD Bengkalis Panggil Pihak Terkait

Bengkalis(SegmenNews.com)- Menanggapi fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pulau Bengkalis, lintas komisi DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis, Senin (6/4/2026), di Ruang Rapat Komisi I DPRD Bengkalis.

Rapat dipimpin Anggota Komisi III DPRD Bengkalis, Fakhtiar Qodri, serta dihadiri Wakil Ketua III DPRD Bengkalis H. Misno dan Asisten I Setdakab Bengkalis Ed Efendi, SH., MH.

Turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Irmi Syakip Arsalan, Anggota Komisi II Firman, Sekretaris Komisi II Rendra Wardana (Iyan Kancil), Anggota Komisi II Laurensius Tampubolon, Anggota Komisi I H. Zamzami, Anggota Komisi IV Muhammad Isa, serta Kepala Disdagperin Bengkalis Zulpan.

Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret dalam mengatasi kelangkaan BBM di Kabupaten Bengkalis, melalui sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif serta penguatan pengawasan distribusi oleh Disdagperin.

Mengawali rapat, Anggota Komisi III Fakhtiar Qodri menegaskan bahwa kondisi kelangkaan BBM telah menjadi perhatian serius dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kami berharap Disdagperin turun langsung ke lapangan untuk memantau distribusi dan pasokan BBM di setiap SPBU. Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2025 juga perlu menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya.

Asisten I Setdakab Bengkalis, Ed Efendi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah berupaya mengatasi persoalan tersebut. Namun, kebijakan masih mengacu pada regulasi Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2025 adalah perubahan atas Peraturan BPH Migas No. 1 Tahun 2024 dimana migas tidak dibenarkan dijual secara eceran.

“Kami telah menyurati BPH Migas pada Bulan September untuk meminta kelonggaran, namun belum mendapat respons. Dalam waktu dekat, surat lanjutan akan kembali kami sampaikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterbatasan jumlah SPBU di Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan distribusi BBM.

Sementara itu, Kepala Disdagperin Bengkalis, Zulpan, menjelaskan bahwa sesuai aturan, SPBU tidak diperbolehkan menyalurkan BBM kepada pengecer. Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa terkait tidak berlakunya lagi surat rekomendasi untuk pembelian BBM.

“Penyaluran hanya dilakukan melalui SPBU, sehingga terjadi penumpukan antrean masyarakat,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan, menilai pendekatan normatif tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan.

“Kita tidak bisa hanya berpegang pada narasi normatif. Perlu langkah antisipatif dan penanganan yang cepat. Harus ada pemetaan kondisi serta koordinasi dengan pihak SPBU untuk mengurai masalah antrean BBM,” tegasnya.

Ia juga mendorong dilakukannya operasi pasar serta pengawasan terhadap kenaikan harga BBM di tingkat masyarakat dan menghindari adanya dugaan penimbunan BBM

Senada, Anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Firman, meminta Disdagperin memberikan imbauan tegas kepada pihak SPBU agar menjalankan aturan secara konsisten.

Laurensius Tampubolon dan H. Zamzami turut menekankan pentingnya kajian langsung di lapangan, tidak hanya berdasarkan data administratif. Harus turun langsung melihat kondisi riil masyarakat.

Sekretaris Komisi II DPRD Bengkalis, Rendra Wardana (Iyan Kancil), mendorong adanya penetapan status tanggap darurat distribusi BBM, disertai dasar hukum dan skema kerja sama yang jelas.

“Setiap kebijakan harus memiliki formulasi yang jelas, tidak sekadar wacana,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis, Muhammad Isa, menambahkan pentingnya pengawasan terpadu terhadap SPBU dan pengecer agar tidak terjadi lonjakan harga di luar ketentuan.

Dalam rapat tersebut, perwakilan pihak SPBU juga menjelaskan bahwa antrean terjadi akibat penerapan aplikasi XStar, yang membatasi penyaluran kepada pengecer.

“Ke depan, kami akan menambah jam operasional untuk mengurangi antrean,” jelas perwakilan SPBU.***(imam/hm)