Pekanbaru (SegmenNes.com)– Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat Edarannya No: 275/KPU/IV/2014, Hal : Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan Rekapitulasi di PPK dan PPS tertanggal 04 April 2014 melarang Pemilih untuk mendokumentasikan melalui kamera maupun Handphone selama proses pemungutan di dalam bilik suara.
Dalam poin 7 dijelaskan, dalam proses pemungutan suara di TPS, KPPS agar secara periodic menyampaikan sosialisasi tata cara mencoblos yang benar untuk menghindari adanya suara tidak sah, serta hal-hal lain yang perlu disampaikan kepada pemilih, atara lain penggunaan camera maupun Handphone dengan tujuan mendokumentasikan kegiatan selama di bilik suara.
Secara jelas, dalam hurup (a) disebutkan Dalam rangka menjamin asas rahasia dalam pemungutan suara, pemilih dilarang menggunakan kamera, telpon Genggam (HP) atau alat lain yang berfungsi sebagai alat perekam dibilik suara.
Semntara, Ketua KPU Riau, Nurhamin menyampaikan ini merupakan azas pemilu yang diatur oleh Undang-Undang Dasar yaitu Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia(Luber), Ketika proses pemungutan suara yang ada didalam bilik suara bisa di publikasikan kepada khalayak umum berarti sifat kerahasiannya sudah dilanggar oleh pemilih.
“Pemilih dilarang menggunakan alat dokumentasi selama berada di bilik suara,” tuturnya.***(rilis)
Wabup Membuka Acara MTQ PNS di Masjid Agung Madani Islamic Center
Rokan Hulu (SegmenNews.com)- Untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) KORPRI ke 11 tingkat Nasional tahun 2014 yang akan dilaksanakan di Provinsi Aceh pada bulan Juni mendatang. Kabupaten Rokan Hulu tengah mempersiapkan para Qori dan Qori’ah handal dari kalangan PNS.
Penyeleksian peserta tersebut di buka oleh Wakil Bupati, Ir Hafith Syukri MM, Selasa (8/4/2014) di masjid Agung Madani Islamic Center PasirPanaraian. Proses penyeleksian bakal dilaksanakan beberapa hari kedepan.
“PNS bukan harus biss dibidang pekerjaan saja namun juga hebat dibidang seni membaca al-quran, dan dengan adanya seleksi ini nantinya akan terpilih utusan korpri Rokan Hulu yang diharapkan dapat membawa nama satuan korpri Rokan Hulu ke tingkat Nasonal,” papar Hafith.
Provinsi Aceh ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) kedua tingkat Nasional Korps Pengawai Republik Indonesia tahun 2014.dimana Korpri Pusat telah menunjuk Aceh sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ kedua tingkat Nasional Kopri pada 19 sampai 23 Agustus 2014.
Pelaksanaan event nasional MTQ Korpri yang akan dilangsungkan di Kota Banda Aceh pada Juni mendatang itu akan menghadirkan sedikitnya 600 orang kavilah yang merupakan delegasi dari berbagai wilayah di Indonesia.
Wakil bupati rokan hulu ir hafit syukri juga menjelaskan dengan cabang-cabang yang akan diperlombakan pada MTQ Nasional Korpri di Aceh itu antara lain Tilawah, Tartil, Ipzil Quran, lomba pidato dari para Da’iyah dan kaligrafi Quran.
Maka Rokan Hulu juga ambil bagian untuk cabang tilawah putra dan putri Oleh karena itu, wakil bupati mengharapkan dukungan berbagai pihak terutama masyarakat Rokan Hulu, untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut sehingga berdampak positif bagi korpri di Rokan Hulu ini khususnya.
Sementara itu Sekretaris Korpri Rokan Hulu, Darmansyah, S,sos mengatakan bahwa seleksi ini di ikuti oleh 10 orang pns, dijajaran Pemkab Rokan Hulu dan akan dilaksanakan selama 2 hari ini dan pada jumat 11 April 2014 nanti sudah diketahui siapa yang akan menjadi utusan rokan hulu, yang akan ikut helatan mtq tingkat Nasional di Banda Aceh.
Dalam acara turut hadir ketua dewan pengurus korpri Rokan Hulu, Drs.M Munif Msi, ketua Korpri Rokan Hulu dan sekretaris Korpri Rokan Hulu.(adv/hum/r4n)
Selatpanjang (SegmenNews.com) – M Tartib, calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra dari Dapil III, No urut 1, dilaporkan ke Panwascam karena diduga terlibat politik uang.
“Pelanggaran itu terjadi pada Jumat (4/4/2014) dan laporan dibuat masyarakat setempat ke Panwascam Kecamatan Tebingtinggi Barat. Berhubung Panwascam belum mampu melakukan kajian hukum terhadap kasus ini, maka dilimpahkan ke Panwaslu Meranti. Besok kita akan layangkan surat pemanggilan,” kata Ketua Panwascam Kepulauan Meranti Imam Basori, Selasa (8/4/2014).
Kasus politik uang ini dilaporkan masyarakat Dusun Telagabaru, Desa Tanjung Darul Takzim, Tebingtinggi Barat. Dalam laporan tersebut diindikasi bahwa M Tartib telah membagi-bagikan uang kepada 75 KK yang masing-masing mendapatkan Rp100 ribu.
Sebagai barang bukti, Panwascam juga sudah berhasil mengumpulkan foto dan bukti pendukung berupa rekaman pengakuan masyarakat setempat tentang kasus itu. Panwaslu juga akan terus melakukan kajian terhadap kasus tersebut.
Berdasarkan barang bukti dan saksi yang diperoleh, kata Imam, berarti syarat formil dan materil sudah terpenuhi untuk dilakukan kajian. Karenanya, Panwaslu langsung melayangkan surat pemanggilan kepada M Tartib.
Jika hasil klarifikasi nanti terdapat cukup bukti dan ada unsur kesengajaan melakukan politik uang dan menjanjikan sesuatu guna mempengaruhi orang agar memilihnya, maka kasus tersebut akan tetap dilanjutkan ke proses hukum. Bahkan Panwaslu juga berencana mengundang saksi hukum jika memang dipandang perlu.
“Bila perlu kasus ini akan kita teruskan ke penyidik Polri selaku Gakumdu. Kalau diberikan atas nama tim, maka kita ingin tahu siapa tim tersebut karena harus didaftarkan ke Panwaslu dan KPU,” tambah Imam.
Sementara itu, M Tartib yang dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (8/4/2014) membenarkan hal itu. Namun, dia membantah kalau uang tersebut diberikan kepada masyarakat, melainkan kepada tim pelaksana kampanye Gerindra yang sebelumnya sudah terbentuk.
“Uang tersebut untuk operasional tim yang selama ini membantu kita, bukan untuk masyarakat lainnya,” kata M Tartib.***(Mrt)
Rokan Hulu (SegmenNews.com)- Jembatan Mentawai sebagai penghubung Desa Cipang Kiri dengan tiga Desa di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu ambruk. Akibatnya perekonomian masyarakat lumpuh, harga sawit turun drastis hingga 30 persen.
Jembatan tersebut sudah ambruk sejak dua pekan lalu. Kondisi jembatan yang berada di Desa Cipang kiri Hilir itu memiliki panjang 25 meter, material-material jembatan berjatuhan ke sungai. Baik kendaraan roda dua maupun roda empat tidak bisa melintas diatasnya lagi.
Tokoh masyarakat, Asri T SOS, Selasa (8/4/14) juga menjabat sekretaris Komisi III DPRD Rokan Hulu saat kunjungan mengatakan bahwa jembatan Mentawai itu dibangun Pemerintah Riau tahun 2000 lalu, jembatan itu merupakan urat nadi bagi empat Desa. Sejak dibangun jembatan itu tak pernah mendapat perawatan maupun perbaikan. Bahkan hingga runtuhpun belum ada upaya perbaikan.
“Jembatan itu tak pernah diperbaiki, sementara Pemkab Rokan Hulu juga sudah mengetahui kondisi jembatan yang ambruk saat ini,” tukasnya.
Lanjutnya, besar harapan masyarakat sekitar 8000 keluarga disana agar Pemerintah memperbaiki jembatan itu, jika tak diperbaiki maka, kedepan perekonomian masyarakat akan semakin parah.***(r4n/acce)
Rokan Hulu (SegmenNews.com)- Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, kesalkan data pasangan suami istri (pasutri) yang tidak akurat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat, sehingga mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum bagi aparatur Kemenag, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
Demikian disampaikan kakan Kemenag Rohul ketika membahas masalah ini secara khusus dengan Kepala KUA Kec se Rohul, Senin (7/4/2014) bertempat di aula Kemenag Rohul, Pasir Pengaraian.
Dikatakannya, saat ini terjadi sengketa masalah pernikahan yang dilakukan oleh salah seorang Kepala KUA, sebagai akibat dari data pasutri yang tidak akurat atau bahkan tidak sesuai sama sekali, yang dikeluarkan oleh Kades/Lurah bersangkutan, akibatnya terjadi protes dari masyarakat.
“Baru-baru ini terjadi pernikahan oleh anggota masyarakat, namun ketika dicek dalam berkas administrasinya, calon suami dinyatakan perjaka. Setelah dilakukan akad nikah beberapa hari kemudian, tiba-tiba datang seorang perempuan yang menyatakan bahwa dirinya adalah istri sah dari si laki-laki tadi, disertai dengan bukti buku nikah,“ tegasnya.
Ahmad Supardi Hasibuan menyatakan, secara prinsip yang mengetahui persis tentang seseorang, apakah masih perjaka ataukah sudah menikah ataukah sudah janda, adalah Kades/Lurah yang bersangkutan, sedangkan pihak Kepala KUA tidaklah mengetahuinya secara persis.
Ketidak akuratan dalam pemberian data tentang pasutri, akan menyebabkan terjadinya masalah dalam perkawinan seseorang, seperti terjadinya protes dari istri sebelumnya. Akibatnya terjadi sengketa hukum, yang pada akhirnya bisa berujung ke ranah hukum, baik perdata maupun pidana.
Ahmad Supardi berpesan kepada Kepala KUA Kecamatan se Rohul, agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan pernikahan, dengan meneliti berkas-berkas administrasi yang dipersyaratkan, serta dengan memanfaatkan masa tunggu 10 hari sebelum dilaksanakan pernikahan.
JIka ada masalah dalam perkawinan, sekalipun masalah itu bukan berasal dari pihak KUA, tetapi berasal dari orang lain umpanya, maka Kepala KUA juga yang akan kerepotan dibuatnya, sebab yang meneliti dan mencatat perkawinan itu adalah Kepala KUA, maka tanggungjawabnya kembali kepada Kepala KUA, tandas Ahmad Supardi.***(acce)
Masyarakat dan umat beragamadiharuskan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan, untuk mencoblos atau memilih calon wakil rakyat, pada tanggal 9 April 2014, Besok.
Kedatangan ke TPS ini adalah untuk menyalurkan hak suaranya, dengan memilih wakil rakyat secara cerdas, bertanggungjawab, dengan mengedepankan hati nurani dan kualitas calon wakil rakyat yang akan dipilih, serta berserah diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa.
Langkahkan kaki dari rumah dengan mendahulukan kaki kanan, sebab anda menuju ke tempat penentuan nasib dan masa depan bangsa ini. Nasib dan masa depan bangsa ini ditentukan dengan memilih wakil rakyat. Datanglah ke TPS dan lakukanlah pencoblosan dengan terlebih dahulu membaca Bismillahirrahmanirrahiem.
Datang ke TPS dan mencoblos wakil rakyat, berarti kita telah menunaikan hak dan kewajiban kita untuk bangsa, Negara, dan bahkan agama.
Jika hal ini dilakukan, maka akan lahir wakil-wakil rakyat yang berkualitas, yang mampu menyerap aspirasi rakyat, mampu menyuarakan kepentingan dan kebutuhan rakyat, mamu dan mampu memperjuangkan kepentingan umat, sebab mereka dipilih dengan dasar dan landasan asma Allah.
Memilih seperti model ini, dapat dipastikan bahwa memilih tersebut bukanlah memilih sembarangan, bukanlah memilih atas dasar uang sogok, serangan pajar dan atau serangan siang, dan bukan pula atas dasar tekanan orang lain. Dengan demikian maka akan lahir wakil rakyat yang berkualitas.
Ahmad Supardi kembali mengingatkan, bahwa memilih wakil rakyat dalam perspektif hukum Islam, hukumnya adalah wajib, sebab memilih pemimpin dan atau wakil rakyat itu merupakan sebuah kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh setiap warga Negara.
Menurutnya, kedudukan DPR setara dengan Ahl al-Hall wa al’Aqdi dalam fiqh siyasah, yang diartikan, “Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.” Tugasnya antara lain adalah menetapkan peraturan perundang-undangan, tegasnya.***
Oleh: Kakan Kemenag Rokan Hulu, Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA.
Pelalawan (SegmenNews.com)- Seorang siswi salah satu SMA di Langgam berinisial Sk (17) di jadikan budak sek oleh Abang Iparnya Ag (33). Tapi aksi terungkap setelah istrinya Er (31) memergoki Sabtu (5/4/14) subuh sekitar pukul 04.00 WIB lalu.
Data yang berhasil dirangkum di kepolisian menyebutkan bahwa aksi itu sudah berlangsung sejak Januari 2014 silam, Rumah korban dan abang iparnya bersebelahan di sebuah rumah petak di desa Langkan, kecamatan Langgam, kabupaten Pelalawan.
Namun dari pengakuan korban kalau aksi itu berawal saat korban yang tinggal bersama orang tuanya lagi sendiri di rumah di datangi abang iparnya yang juga merupakan suami dari kakak kandungnya tersebut. Tanpa ada perasaan, tiba-tiba di hampiri oleh Ag.
Korban yang masih duduk di bangku kelas satu SMA itu di raba-raba oleh abang iparnya. Walau sempat berontak tapi dengan bujuk rayu tubuh gadis berkulit hitam manis berhasil digerayangi.
”Awalnya tidak langsung melakukan hubungan badan, karena saya sempat menolak,” ujar korban kepada polisi.
Tetapi aksi kian berani, setelah berulang kali mengerayangi dan mencium korban. Hingga nekat masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Mendapat kesempatan pertama, pelaku makin ketagihan dan rutin mendatangi adik iparnya itu.
Hingga akhirnya pada malam hari, diam-diam pelaku meninggalkan istri dan anaknya yang lagi tidur di kamar dan lewat pintu dapur masuk ke rumah adik iparnya yang bersebelahan tersebut. Tapi saat usai mengenjot adik iparnya di pergoki oleh istrinya yang kebetulan lagi buang air kecil di wc belakang rumahnya.
Curiga suaminya bergegas masuk ke dalam rumah, Er segera masuk ke rumah adiknya dan melihat Sk masih terbaring di kamar dengan kondisi ditutup selimut. Ketika selimut dibuka tubuh adiknya terlihat bugil. Dengan suara lantang Er mencerca pertanyaan pada adiknya apa yang telah di lakukan pada suaminya.
Dengan mata berkaca-kaca, Sk mengaku kalau telah ditiduri oleh Ag yang merupakan abang iparnya tersebut. Mendegar pengakuan adik kandungnya tersebut Er bagaikan disambar petir di siang bolong dan segera menemui suaminya yang berpura-pura ingin tidur di kamar.
Tidak terima kejadina itu, Er segera memberitahkan pada orang tuanya, kalau adinya telah disetubuhi oleh suaminya. Mendapat khabar saat orang tuanya yang kebetulan sedang di luar segera bergegas pulang. Setelah keluarga berembuk akhirnya Ag yang telah tega mengauli adik iparnya di laporkan ke polisi.
Mengetahui dirinya telah di laporkan ke Polsek Subsektor Pelalawan dan di limpahkan ke Polres Pelalawan, Ag langsung kabur dari rumah. Sedangkan korban usai melapor di dampingi orang tuanya dibawa ke RSUD Selasih untuk di lakukan visum.
Kapolres Pelalawan AKBP A Supriyadi SIK MH melalui Paur Humas Ipda Edy Haryanto, Selasa (8/4/14) membenarkan adanya laporan kasus persetubuhan anak dibawah umur tersebut. ”Laporanya telah kita terima dan pelaku yang sudah kabur kini dalam pengejaran,” ujar Paur Humas.***(fin)
Pangkalan Kerinci (SegmenNews.com)- Belasan rumah warga di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, roboh diterpa angin puting beliung saat terjadi hujan lebat disertai angin dan petir yang terjadi Minggu (6/4) malam lalu.
Kapolres Pelalawan AKBP A Supriyadi SIK MH melalui Kapolsek Pangkalan Kerinci Kompol Arwin SH, Senin (7/4) kemarin membenarkan adanya rumah warga yang terkena agin puting beliung tersebut.
“Ada beberapa rumah yang terkenak angin, tapi tidak ada korban jiwa hanya kerugian materi,” ujar Kapolsek.
Sementara data yang berhasil dirangkum menyebutkan bahwa angin kencang yang melanta kota Pangkalan Kerinci disertai hujan lebat. Hingga listrik di kota Pelalawan padam total, tapi setelah kondisi redah kembali lampu hidup seperti biasa.
Namun imbas dari angin kencang yang tejadi membuat 11 rumah warga roboh dan atap berterbangan, hingga penghuninya berhamburan keluar menyelamatkan diri. “Setidaknya ada 11 rumah yang roboh. Tapi sebahagian sudah kosong,” kata Syahruddin, warga Desa Mekar Jaya.
Sedangkan rumah yang roboh di terpa angin puting beliung sudah tua dan hanya terbuat dari papan. Hingga angin dengan mudah menerbangkan atap rumah tersebut. Tidak itu saja tembok rumah beserta atap jati ambruk akibat di sapu angin kencang tersebut.
“Selain ada yang roboh, puluhan rumah warga juga mengalami kerusakan. Jadi sekarang kita sedang melakukan gotong royong untuk membantu memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan,” tambahnya.***(fin)
Seorang prajurit TNI AL berjaga di depan 32 nelayan Thailand yang tertangkap karena melakukan ilegal fishing.(Antara)
SegmenNews.com – Dua anggota TNI Angkatan Laut dibunuh oleh nelayan Thailand pada 8 Maret 2014. Mereka dibunuh saat berada di dalam kapal pukat harimau bernama Sor Nattaya 7 yang tengah berlayar ke Pulau Talampa, sebelah selatan Selat Malaka.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Untung Suropati menjelaskan ikhwal keberadaan anggotanya bertemu nelayan Thailand.
Kata Untung, saat itu anggotanya memergoki para nelayan Thailand tengah melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Natuna. Empat anggota TNI AL melihat dua kapal milik nelayan Thailand.
Untung menjelaskan, satu kapal yang digunakan oleh dua nelayan Thailand itu berbendera Indonesia dan bernama KM Laut Jaya 05.
“Sementara satu kapal lagi tidak diketahui namanya, karena ketika dicek kapalnya, nama kapal samar dan tidak terlihat jelas. Lalu, ketika anggota kami ingin meminta dokumen, mereka tidak memilikinya. Oleh sebab itu, kami anggap mereka melakukan tindakan ilegal,” ujar Untung saat dihubungi VIVAnews Senin malam, 7 April 2014.
Empat anggota TNI AL yang saat itu memergoki kedua kapal Thailand, kata Untung, yakni Serda Mes Syamsul Alam, Bujang, Sersan Mayor Afriansyah dan Edi. Keempatnya lalu ingin membawa kedua kapal itu ke Landasan AL di Tarempa, Kabupaten Anambas di Kepulauan Riau.
“Mereka dibagi menjadi dua tim. Serda Mes Syamsul Alam dan Bujang naik dan mengawal kapal KM Laut Jaya 05. Sementara Sersan Mayor Afriansyah dan Edi, naik kapal yang tidak bernama itu,” papar Untung.
Ternyata di tengah jalan saat menuju ke Tarempa, kapal yang tidak bernama itu, lanjut Untung mematikan lampu, sehingga KM Laut Jaya 05 yang berada di depannya kesulitan mencari. Suasana di sekeliling gelap.
“Kami saat itu terus berupaya mencari, namun hingga kini belum ketemu,” kata Untung.
Kapal yang di dalamnya terdapat dua anggota TNI itu dinyatakan hilang pada Sabtu, 8 Maret 2014. Sementara KM Laut Jaya 05 tiba di Tarempa Minggu, 9 Maret 2014.
Untung menjelaskan pihak TNI AL sudah meminta bantuan kepada Pemerintah Thailand untuk mencari keberadaan kapal tak bernama itu. Namun, hingga saat ini, dia mengatakan belum ada laporan apa pun yang dikirimkan oleh Polisi Kerajaan Thailand.
Dia pun mengetahui soal adanya laporan dari media di Bangkok dan dalam negeri, bahwa dua anggota TNI AL telah dibunuh oleh nelayan Thailand itu. Tetapi, kata Untung, TNI AL belum berani menyimpulkan demikian, karena belum ada laporan dari polisi Kerajaan Thailand bahwa anggota TNI AL telah dibunuh dan jasadnya dibuang ke laut.
“Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari Polisi Kerajaan Thailand. Kami masih terus berkoordinasi untuk mencari keberadaan kapal tersebut,” kata Untung.
TNI AL, lanjut Untung, masih memiliki harapan yang besar anggotanya masih hidup, karena jasad keduanya apabila benar dibunuh, belum ditemukan sampai saat ini. Dia mengaku telah mendesak Polisi Kerajaan Thailand agar memberi informasi terkait perkembangan kasus ini, namun belum ada masukan resmi dari mereka.
Menurut laporan harian Bangkok Post, yang mengutip seorang sumber, kedua anggota TNI AL itu telah dibunuh dengan cara kepalanya dipukul menggunakan palu, lalu tubuh keduanya ditusuk hingga tewas.
Jasad keduanya lalu dibuang begitu saja ke laut lepas. Polisi Kerajaan Thailand hingga saat ini telah menahan sembilan tersangka terkait peristiwa pembunuhan itu.
SegmenNews.com – Pemberian uang menjelang hari pencoblosan atau biasa disebut serangan fajar mulai marak.
Si Sibolga, Sumatera Utara, warga mulai resah karena aksi dari beberapa oknum caleg dan tim suksesnya menawarkan sejumlah uang agar memilih caleg tertentu.
Ilham Zeb Tumory, warga Kecamatan Sibolga Selatan mengaku sudah tiga kali didatangi beberapa oknum caleg dan tim sukses di rumahnya dan menawarkan uang Rp300 ribu untuk memilih caleg tertentu.
“Tapi tawaran itu saya tolak,” kata Ilham Zeb.
Warga lainnya, Agus Sitorus juga mengaku ditawari uang hingga ratusan ribu untuk memilih caleg tertentu. Namun Agus juga menolaknya. Sebab, Agus mengaku sudah memiliki calon sendiri.
Menurut Agus, beberapa oknum caleg mendatangi rumah warga berbeda waktu. “Kadang malam atau subuh,” katanya.
Selain itu, saat ini di Kota Sibolga juga marak beredar pesan singkat (SMS) yang berisi tawar menawar untuk membeli suara pada pencoblosan 9 April nanti.
Meski demikian, para warga hingga kini belum melaporkan teror politik uang itu ke panwaslu setempat.
Laporan Syaren Situmorang, Sibolga, Sumatera Utara
Pekanbaru (SegmenNes.com)– Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat Edarannya No: 275/KPU/IV/2014, Hal : Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan Rekapitulasi di PPK dan PPS tertanggal 04 April 2014 melarang Pemilih untuk mendokumentasikan melalui kamera maupun Handphone selama proses pemungutan di dalam bilik suara.
