Siak (SegmenNews.com) – Wakil Ketua DPRD Siak, H. Azwar meminta agar proyek pembangunan jaringan listrik ke arah Simpang Gelombang hingga pos terpadu kecamatan Kandis sepanjang kurang lebih 5 KM, yang hingga kini masih terbengkalai, untuk kembali dilanjutkan Pemkab Siak melalui pengajuan anggaran di APBD Siak tahun 2014.

“Supaya masyarakat sekitar segera menikmati penerangan listrik PLN maka Pemkab Siak melalui Dinas Pertambangan dan Energi agar menganggarkan dana untuk kelanjutan pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut di APBD 2014 mendatang,” katanya, Kamis (7/11-2013) di kantor DPRD Siak Gedung Panglima Ghimbam.

Menurut Azwar, seharusnya pembangunan jaringan listrik di daerah tersebut selesai tahun 2013 ini. Namun entah kenapa, pengerjaannya melebar ke simpang Belutu sehingga jaringan ke wilayah simpang Gelombang menjadi tidak tuntas.

Saat ini, kata Azwar lagi, PLN sudah menyediakan daya, dan tinggal lagi Pemkab Siak untuk menyiapkan jaringan listriknya. Hal ini penting karena listrik menyangkut hak dasar masyarakat yang pemenuhannya menjadi kewajiban pemerintah sebagaimana kebutuhan air bersih, pemukiman layak huni dan lain-lain.

“Bila hak dasar masyarakat sudah terpenuhi, maka hal ini akan menjadi indikator suksesnya pemerintah dan menjadi sarana bagi peningkatan kualitas masyarakat karena sangat erat kaitannya dengan sektor perekonomian, kesehatan dan lain-lain” tuturnya.

Kemudian, dalam hal pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terusnya, juga sangat berhubungan dengan peningkatan pelayanan masyarakat. Apalagi kebutuhan listrik di era kekinian sudah menjadi hal yang sangat penting guna mengimbangi kemajuan teknologi, dan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah ke masyarakat mengingat di tengah masyarakat ada kantor desa, kantor camat, UPTD, Puskesmas dan lain-lain yang sangat memerlukan listrik dalam memberikan pelayanan.

Siak (SegmenNews.com) – Ketua LSM Barisan Perjuangan Masyarakat (Bapermas) Kabupaten Siak, Tengku Romainur, mendesak Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak agar segera menyelesaikan dan menuntaskan berbagai sengketa lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Siak. Sengketa yang terjadi di Kabupaten Siak ini menurutnya sangat memprihatinkan.

“Komisi II DPRD Siak harus punya nyali kuat untuk menyelesaikan kasus sengketa lahan yang terjadi di daerah Kabupaten Siak. Sengketa lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Siak sudah masuk pada tingkat yang sangat kritis,” kata Romainur Senin (5/11) di Siak.

Catatan Bapermas, semenjak komisi-komisi di DPRD Siak berganti, belum ada pembahasan soal sengketa tanah yang rampung dan diselesaikan tuntas. Contoh saja sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Langkai dan Desa Buantan Besar Kecamatan Siak dengan Acai alias Darmawan, hingga kini sengketa tersebut belum juga ada titik temunya.

“Laporan dan berbagai bukti jauh-jauh hari sebelumnya sudah kita sampaikan kepada Dewan. Termasuk beberapa kasus sengketa lahan lainnya yang terjadi di Kabupaten Siak ini, baik itu sengketa lahan koperasi, Hak Guna Usaha (HGU) pada perusahaan dan sebagainya terus berlanjut,” ulasnya.

Oleh sebab itu, DPRD bersama dinas berkompeten di lingkungan Pemkab Siak harus segera membahas dan mencari solusinya,” tutur Ketua Bapermas.

Terkait hal ini, Ketua Komisi II DPRD Siak, H. Sunardi, SP ketika dikonfirmasi wartawan mengungkapkan, untuk penyelesaian soal sengketa lahan yang ada, sudah ada beberapa berkas yang masuk ke komisi II. Sementara Komisi II DPRD Siak baru saja dilakukan perombakan.

Untuk menyikapai masalah ini, menurut Sunardi sangat perlu sekali berhati-hati dan kita harus mengikuti mekanisme melalui Badan Musyawarah (Banmus) dahulu. Sudah ada petunjuk dan disetujui baru dilakukan pembahasan.

“Apalagi kasus sengketa lahan yang terjadi ini termasuk Pekerjaan Rumah (PR) komisi II yang sebelumnya, sebelum diri saya menjabat sebagai ketua komisi II sekarang. Tapi kami tetap komit untuk menyelesaikan segala PR yang ada itu,” Tutur Sunardi optimis.