Beranda blog Halaman 3042

Petani Desak Pemerintah Tuntaskan Konflik Agraria di Riau

Penulis
Redaksi
-
PEKANBARU (RS) Ratusan petani berunjuk rasa di Pekanbaru, Kamis (12/1). Warga dari sejumlah daerah ini menuntut pemerintah menuntaskan konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Riau.

Sekitar 200 petani, buruh, mahasiswa dan aktivis LSM menggelar aksi di Jl Cut Nyak Din, Pekanbaru. Petani dari Kabupaten Kampar, Siak dan Bengkalis ini umumnya bekerja di areal perkebunan kelapa sawit.

Pengunjuk rasa menuntut pemerintah menyelesaikan sejumlah konflik agraria yang merugikan masyarakat di Riau. Antara lain kasus sengketa lahan di Pulau Padang, Kabupaten Meranti antara masyarakat dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Warga juga menuntut pemerintah mengungkap pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya buruh tani bernama Yusniar yang tertembak di Desa Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Insiden penyerangan polisi tahun 2010 ini terjadi saat warga menuntut keadilan atas tanah mereka yang dikuasai PT Tribakti Sari Mas.

“Hingga kini, penyelidikan kasus tersebut masih gelap. Itulah yang dituntut masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Hariansyah Usman.

Pengunjuk rasa juga mengecam Gubernur Riau Rusli Zainal karena sering menerbitkan rekomendasi izin kehutanan di kawasan hutan dilindungi sehingga memicu kerusakan lingkungan dan sengketa lahan. Menurut Hariansyah, kasus kekerasan yang dipicu sengketa lahan di Riau belum mendapat perhatian serius pemerintah dan aparat hukum selama ini.

Pengunjuk rasa minta aset-aset asing di Riau diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat, seperti tambang minyak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Massa melanjutkan aksi dengan berjalan kaki dari Tugu PON menuju Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, Jl Cut Nyak Din dan Kantor Dinas Kehutanan Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru. Massa membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan aspirasi. (asr)

Polisi Kehutanan Riau Sita Ribuan Kayu Ilegal di Kampar

Penulis
Redaksi
-
KAMPAR [RS] Polisi Kehutanan Riau menemukan ribuan kayu ilegal dan dua alat berat dalam operasi pembalakan liar di Kampar, Sabtu [7/1]. Kasus illegal logging ini diduga melibatkan mantan pejabat daerah.

Polisi kehutanan menyisir lokasi yang menjadi tempat penimbunan kayu ilegal di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar. Operasi pembalakan liar ini dilakukan setelah petugas mendapat informasi tentang adanya aksi perambahan hutan.

20 anggota polisi kehutanan dikerahkan untuk menemukan kayu ilegal. Petugas akhirnya mendapatkan lebih 1000 kayu jenis mahang yang ditimbun di sebuah kanal di sekitar perkebunan kelapa sawit. Kayu dilindungi ini dirambah dari hutan produksi terbatas Teso Nilo seluas 629 hektare. Kerugian diperkirakan hampir Rp 1 milyar. Aktivitas illegal logging di Kampar ini melanggar Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Riau Said Nurjaya, aksi penebangan liar tersebut diduga dilakukan sebuah koperasi dengan hanya mengantongi rekomendasi mantan Bupati Kampar Burhanuddin Husin. Koperasi tersebut mengalihfungsikan status hutan produksi terbatas [HPT] menjadi hutan tanaman rakyat [HTR] tanpa izin Menteri Kehutanan.

“Kami akan usut kasus ini sampai tuntas. Jika ada pejabat yang terlibat, tidak akan ditoleransi karena kerusakan hutan ini merugikan Negara,” kata Said.

Polisi kehutanan sempat melepaskan tembakan ke udara saat penebang liar berusaha menghindari petugas. Aparat menemukan dua alat berat yang digunakan untuk membuat kanal.

Petugas langsung menyita alat berat sebagai barang bukti. Polisi juga menahan dua tersangka yang bekerja sebagai operator lapangan. Barang bukti kayu dan alat berat sudah disita dan dibawa ke Markas Polisi Kehutanan Riau, Jl Dahlia, Pekanbaru. [asr]

Dikecam, Bendera Merah Putih Koyak di Menara Bank Riau

Penulis
Redaksi
-
PEKANBARU (RS) Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Riau mengecam bendera merah putih yang dibiarkan koyak di Menara Bank Riau, Pekanbaru. Pemerintah daerah dan pengembang yang membangun gedung 15 lantai ini dinilai tidak menghormati simbol negara.

Bendera merah putih terlihat koyak di Menara Bank Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru, Jumat (30/12). Bendera kebangsaan ini terbelah dua di atas sebuah besi konstruksi. Meski kondisi bendera terlihat rusak, pemilik bangunan dan pengembang yang sedang membangun Menara Bank Riau tidak segera menggantinya.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari perusahaan konstruksi yang mengerjakan proyek Bank Riau maupun Pemerintah Provinsi Riau. Ormas Nasdem Provinsi Riau mengaku prihatin mengetahui adanya bendera rusak di atas bangunan pemerintah daerah.

Menurut Ketua Ormas Nasdem Riau Iskandar Hoesin, simbol negara seperti bendera merah putih seharusnya dihormati setiap warganegara.

“Itu simbol negara. Menghormati bendera itu kewajiban setiap orang yang tinggal di negeri ini,” kata Iskandar.

Nasdem Riau menyayangkan Pemerintah Provinsi Riau yang mampu membangun gedung dengan dana ratusan milyar rupiah, namun tidak menyediakan bendera yang harganya hanya beberapa puluh ribu rupiah.

“Harga bendera itu memang tidak mahal, tapi nilai yang terkandung di dalamnya sangat tinggi. Pejuang mempertaruhkan nyawa untuk bisa mengibarkan merah putih di zaman perjuangan. Masa kita tinggal menghormatinya saja tidak mampu,” kata Iskandar.

Mantan Kepala Kantor Wilayah Transmigrasi Provinsi Riau ini minta Pemerintah Provinsi Riau segera mengganti bendera yang rusak dengan bendera baru sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kebangsaan. (asr)

Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi Bakar Lilin untuk Sondang

Penulis
Redaksi
-
PEKANBARU (RS) Puluhan anggota Liga Mahasiswa Nasdem Provinsi Riau menggelar aksi bakar lilin untuk mengenang Sondang Hutagalung di Pekanbaru, Riau. Menurut mahasiswa, aksi bakar diri Sondang dilakukan karena pemerintahan SBY tidak mau lagi mendengar apa yang disuarakan rakyat.

Sekitar 50 anggota Liga Mahasiswa Nasdem Provinsi Riau berunjuk rasa di Bundaran Kantor Wali Kota Pekanbaru, Jl Sudirman, Kamis (15/12) malam. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyatakan berduka cita atas meninggalnya aktivis HAM Sondang Hutagalung, awal Desember lalu.

Aksi solidaritas ini dilakukan untuk mengingatkan pemerintahan SBY-Boediono agar mendengar tuntutan masyarakat. Selama ini, pemerintah dinilai tutup telinga pada ketidakadilan yang dirasakan warganegara, seperti di bidang hukum dimana sejumlah kasus besar tidak tuntas, antara lain mega skandal Bank Century.

Mahasiswa mendesak SBY mundur karena gagal mewujudkan janji politiknya menegakkan hukum dan memberantas korupsi. “SBY harus bertanggung jawab terhadap carut marut bangsa saat ini. Jangan ada toleransi lagi untuk pemerintahan yang melindungi para koruptor,” kata juru bicara Liga Mahasiswa Nasdem Riau, Handukot Ismail. (asr)

Eka Hospital Larang Media Liput Korban Penembakan

Penulis
Redaksi
-
PEKANBARU (RS) Rumah Sakit (RS) Eka Hospital melarang sejumlah wartawan meliput kondisi tiga nelayan, korban penembakan di Selat Malaka, Riau. Pihak rumah sakit malah mengusir jurnalis yang ingin mengetahui keadaan tiga nelayan asal Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Tiga wartawan bermaksud mencari korban di lantai 5, Eka Hospital, Sabtu (10/12). Masing-masing wartawan Trans7 Zainul Tanjung, Metro TV Fitra Asrirama dan Riau Pos Syahrul. Namun, dua petugas satuan pengaman (satpam) minta wartawan tidak berada di lantai 5, lokasi perawatan tiga nelayan. Bahkan salah seorang satpam menutup paksa kamera wartawan Metro TV. Alasannya, belum ada izin dari manajemen rumah sakit.

“Tolong matikan kameranya pak,” tegas satpam perempuan itu.

Wartawan yang berniat mengabadikan gambar di luar ruang pasien pun tetap dihalangi satpam. Sebenarnya awak media sudah mencoba menghubungi Humas Eka Hospital Ina, via telepon. Namun, tidak berhasil karena telepon genggam Nia tidak aktif. “Kami tidak akan meliput jika itu bukan ruang publik. Mereka benar-benar melecehkan dan tidak menghargai pekerjaan jurnalis,” kata wartawan Trans7 Zainul.

Kasus penembakan tiga nelayan yang melintas di Selat Malaka, tepatnya perbatasan Rokan Hilir-Bengkalis, Jumat (9/12) masih diselidiki Polres Bengkalis. Belum ada keterangan resmi tentang motif penembakan ketiga warga Pulau Rupat itu. “Kami masih fokus menyelamatkan nyawa ketiga korban yang sedang dirawat. Polisi masih memburu para pelaku,” kata Kapolres Bengkalis AKBP Toni Ariadi Efendi. (asr)

IMD Somasi Gubernur Riau

Penulis
Redaksi
-

Dinilai Melanggar UU Keterbukaan Informasi

PEKANBARU (RS) Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Monitoring Development (IMD) mengajukan somasi terhadap Gubernur Riau Rusli Zainal. Surat somasi Nomor 138/IMD/ XII/ 2011 diterima Biro Umum Pemerintah Provinsi Riau, Senin (5/12). Gubernur dinilai melanggar Undang Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Direktur Eksekutif IMD Raja Adnan, Rusli sebagai kepala daerah seharusnya sudah membentuk Komisi Informasi Provinsi Riau sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Pasal 60 UU itu mensyaratkan komisi tersebut dibentuk paling lambat dua tahun sejak disahkan, yakni 2010. Namun hingga kini, Gubernur Riau belum juga membentuk Komisi Informasi Provinsi Riau.

“Saya menduga ada ketakutan gubernur jika komisi itu berdiri. Gubernur akan selalu berhadapan dengan masyarakat yang menuntut keterbukaan informasi publik. Kekhawatiran seperti itu menyebabkan sampai sekarang komisi informasi tidak terwujud,” kata Adnan.

Ia menjelaskan komisi informasi berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat melaporkan kasus-kasus pelanggaran UU Nomor 14 Tahun 2008. Seperti, penolakan pejabat maupun pegawai pemerintah daerah memberikan informasi tentang kepentingan publik.

“Kasus seperti ini sering ditemui, ketika masyarakat menanyakan tentang suatu kegiatan pembangunan sarana umum, pejabat yang berwenang menutup informasi, bahkan melarang masyarakat menanyakan hal itu. Hal ini sudah melanggar hukum, dan bisa dipidana,” kata Adnan.

Ia mengingatkan pejabat pemerintah yang menghalangi masyarakat dan wartawan menuntut informasi dan transparansi kepentingan publik dikenakan sanksi maksimal 2 tahun penjara dan denda Rp10 juta rupiah.

“Jadi masalah ini tidak main-main. Oleh sebab itu, kami , mensomasi Gubernur Riau. Dalam somasi itu dinyatakan jika gubernur tidak membentuk komisi informasi paling lambat 1 bulan, maka kami akan menggugat ke pengadilan,” tegas Adnan.

Ia menambahkan selain UU Nomor 14 Tahun 2008, gubernur juga melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) karena mengabaikan hak dasar warganegara memperoleh informasi sebagai salah satu ciri negara demokrasi. (asr)

Jalan Putus Akibat Hujan Deras, Puluhan Desa Terisolasi

Penulis
Redaksi
-
INDRAGIRI HULU (RS) Hujan deras yang mengguyur sebagian Provinsi Riau menyebabkan jalan antar kabupaten putus. Puluhan desa terisolasi dan ribuan warga terancam kelaparan di Kabupaten Indragiri Hulu.
Jalan lintas Selatan yang menghubungkan Indragiri Hulu dengan Kuantan Singingi putus, seminggu terakhir. Jalur perdagangan sepanjang 20 kilometer ini tidak bisa dilewati kendaraan barang dan pribadi.
Jalan putus menyebabkan 20 desa di Kecamatan Batang Cenaku, Indragiri Hulu terisolasi. Masyarakat setempat terancam kelaparan karena kesulitan mendapatkan sembako.
Untuk bisa menembus jalan putus, warga terpaksa menggunakan alat berat untuk menarik kendaraan. Sebagian besar kendaraan yang melintas di jalan vital ini adalah angkutan barang berupa bahan sembako, kelapa sawit, bahan bangunan dan peralatan rumah tangga.
Meski jalan lintas Selatan ini putus setiap musim hujan, belum ada upaya perbaikan dari Pemerintah Provinsi Riau. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat setempat karena sarana transportasi yang lumpuh mengganggu aktivitas ekonomi. “Apakah pemerintah menunggu masyarakat mati dulu baru jalan ini diperbaiki. Kami sudah letih menunggu,” kata tokoh masyarakat Indragiri Hulu Suharto. (asr)

Puluhan Tokoh Adat Datangi Polda Riau, Tuntut Polisi Netral Dalam Pemilukada Pekanbaru

Penulis
Redaksi
-
Kecam Penetapan Firdaus Sebagai Tersangka

PEKANBARU (RS) Puluhan tokoh adat mendatangi Markas Polda Riau, menuntut polisi netral dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Pekanbaru, Kamis (24/11). Warga mempertanyakan penetapan tersangka salah satu calon Wali Kota Pekanbaru Firdaus yang dinilai bermuatan politis.
Sekitar 30 tokoh adat, terdiri dari datuk dan ninik mamak dari Kabupaten Kampar memasuki Markas Polda Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru. Pucuk pimpinan suku tersebut ingin menemui Kapolda Riau Brigjen Suedi Husein.
Namun, warga hanya diterima Direskrim Polda Riau Kombes Diat Cardi. Saat dialog berlangsung, tokoh adat menuntut polisi profesional dalam pemilihan Wali Kota Pekanbaru.
Warga mempertanyakan netralitas Polresta Pekanbaru dan Polda Riau, terkait penetapan tersangka calon Wali Kota Pekanbaru Firdaus baru-baru ini. Mereka mengecam sikap polisi yang responsif terhadap Firdaus, buktinya baru satu hari diperiksa, langsung dinyatakan tersangka. Polresta Pekanbaru menduga Firdaus memalsukan dokumen persyaratan calon kepala daerah.
Warga curiga status tersangka Firdaus bermuatan politis karena ditetapkan saat proses pemilukada berjalan. Juru bicara tokoh adat Kampar Muhammad Zein mengungkapkan Firdaus adalah tokoh masyarakat Kampar, sekaligus berstatus anak kemenakan dalam adat setempat.”Kami minta polisi independen untuk menghindari kemarahan warga,” ujar Zein.
Sementara Direskrim Polda Riau Kombes Diat Cardi menyatakan polisi bertindak berdasarkan laporan Panswaslu Pekanbaru. Menurut Diat, pihaknya melakukan penyidikan sesuai prosedur hukum dan tidak dipengaruhi kepentingan politik.
“Tugas kami kan menerima laporan masyarakat. Proses hukum ini sudah sesuai aturan hukum. Setiap calon pemimpin harus mengedepankan kejujuran dalam memberikan data,” kata Joni di depan tokoh adat. Setelah menyampaikan aspirasi selama satu jam, tokoh adat meninggalkan Markas Polda Riau. (asr)

Bawa Narkoba, Lima Warga Pakistan Ditangkap

Penulis
Redaksi
-
PEKANBARU (RS) Polresta Pekanbaru menangkap lima warga Pakistan karena membawa narkoba. Polisi menemukan alat hisap dan satu paket shabu-shabu dalam mobil tersangka.

Kelima warga Pakistan digiring ke Markas Polresta Pekanbaru setelah ditangkap di Jl Riau, Pekanbaru, Kamis (24/11). Polisi memeriksa barang-barang yang dibawa kelima warga asing untuk menemukan narkoba.

Kelima imigran dicurigai saat melintas dengan mobil dari Kecamatan Dayun, Siak menuju Pekanbaru. Dua warga Indonesia yang ikut rombongan imigran berhasil kabur. Polisi menemukan alat hisap narkoba atau bong dan satu paket shabu-shabu yang disembunyikan di bawah jok mobil.

Petugas Dinas Perhubungan Siak Bambang mengaku sudah curiga gerak-gerik tersangka saat diperiksa di Jl Siak-Pekanbaru. “Kami dibantu polisi akhirnya menangkap mereka karena menemukan narkoba di mobil,” kata Bambang.

Kelima tersangka ditahan di Markas Polresta Pekanbaru. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Petugas Imigrasi Pekanbaru akan memeriksa paspor para tersangka untuk mengetahui status kewarganegaraan mereka. (asr)

Misteri RI 003, Sejarah yang Terabaikan

Penulis
Redaksi
-
“Bagaimana Pak Harto, apa jadi dilaksanakan rencana menguasai Halim,” demikian sepenggal dialog antara Komandan RPKAD Kol Inf Sarwo Edhie Wibowo dengan Pangkostrad Mayjen Soeharto dalam film G 30 S/ PKI yang fenomenal di era Orde Baru.

Halim Perdanakusuma, mungkin setiap hari orang menyebut nama pahlawan nasional tersebut. Begitu familiar karena mudah diingat. Paling tidak, bagi pejabat negara yang berangkat melalui sebuah bandara di Jakarta Timur.

Namun, tidak banyak orang tahu, perjalanan terakhir prajurit Angkatan Udara (AU) asal Sampang, Madura itu. Wikipedia mengisahkan pesawat Halim jatuh di Selat Malaka dalam penerbangan dari Thailand menuju Indonesia. Jenazah Halim ditemukan di pantai Malaysia.

Harian lokal di Sumatera Barat, Haluan edisi 9 April 2011 menceritakan panjang lebar tentang pesawat bersejarah tersebut. Pesawat jenis Avro Anson buatan Inggris ini dibeli dari emas yang dikumpulkan ribuan amai-amai (ibu-ibu) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kisah heroik ini ditulis seorang penulis Minang, Nofendri T Lare.

Pembelian pesawat diprakarsai Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai alat perjuangan rakyat. Atas instruksi Hatta pula 27 September 1947, dibentuk panitia pengumpul emas yang terdiri dari sejumlah tokoh. Mereka ikut Hatta dalam perjalanan dari Jogjakarta ke Bukit Tinggi. Ketua panitia itu adalah Direktur Bank Negara Mr Abdoel Karim, mantan Bupati Jawa Timur RS Suria Atmaja dan Residen Sumatera Barat Mr Muhammad Rasjid.

Seluruh elemen sosial terlibat dalam aksi penggalangan emas, masyarakat setempat menyebutnya Tali Tigo Sapilin (ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai). Dalam tempo hanya kurang dua bulan, emas berhasil terkumpul 14 kilogram di lapangan Kantin Bukit Tinggi. Kemudian perhiasan ibu-ibu itu dilebur menjadi emas batangan.

Akhir November 1947, Majelis Pertahanan Rakyat Sumatera Barat yang diketuai Khatib Sulaiman menyerahkan emas ke Hatta di Gedung Agung, Bukit Tinggi (saat ini Istana Bung Hatta). Seorang tokoh, Aboe Bakar Loebis ditunjuk mencari pesawat. Ia berhasil menemukan penjual lewat perantara pengusaha Burma, H Savage.

Savage bertemu pemilik pesawat, warga Australia Paul H Keegan, Aboe Bakar Loebis dan penerbang asal Sumatera Barat Letnan Pnb Muhammad Sidik Tamimi alias Dick Tamimi di Singapura. Keegan pernah menjadi penerbang AU Inggris (Royal Air Force/RAF) saat Perang Dunia II. Ia menawarkan pesawat buatan Inggris jenis Avro Anson.

Pesawat itu langsung dibawa ke Bukit Tinggi awal Desember 1947. Namun, Keegan minta pembayaran emas dilakukan di Songkhla, Thailand. Kepala Staf Umum AURI Wilayah Sumatera Komodor Muda Udara Halim Perdanakusuma ketika itu setuju. Halim menugaskan Marsekal Muda Iswahyudi menerbangkan pesawat dari lapangan Gadut ke Songhkla, Thailand.

9 Desember 1947, disaksikan tokoh adat Minangkabau, pesawat bertolak ke Thailand. Rombongan dalam penerbangan ini terdiri dari Halim Perdanakusuma, Aboe Bakar Loebis dan Keegan. Sebelumnya rombongan sempat transit di lapangan terbang Pekanbaru, Riau untuk mengisi bahan bakar.

Setibanya di Songkhla, rombongan menghadapi masalah. Aboe Bakar Loebis dituduh polisi Thailand sebagai penyelundup. Aboe keluar dari Thailand menuju Penang, Malaysia. Selanjutnya meneruskan perjalanan ke Singapura.

Sedangkan Halim dan Iswahyudi meninggalkan Thailand dengan pesawat yang sudah dibeli. Kedua penerbang itu bermaksud membawa amunisi dan peralatan perang hasil transaksi ke Bukit Tinggi. Sementara Keegan pergi dari Thailand ke Singapura dengan pesawat komersial dan melanjutkan perjalanan pulang ke Australia.

Ironisnya, sebelum sampai di Bukit Tinggi, pesawat Halim-Iswahyudi jatuh, 14 Desember 1947. Aboe Bakar Loebis mendapat kabar Avro Anson jatuh melalui telegram polisi Malaka, saat tiba di Singapura. Ia menerima informasi pesawat jatuh di Tanjung Hantu, Perak, Malaysia. Namun bangkai pesawat tidak ditemukan. Tidak lama setelah kejadian naas tersebut, jenazah yang diduga Halim Perdanakusuma ditemukan warga di sekitar Selat Malaka.

Sedangkan jenazah Iswahyudi tidak diketahui keberadaannya. Wikipedia mencatat jasad Halim sempat dikubur warga di Gunung Mesah, Perak. Beberapa tahun kemudian, makam Halim digali dan jasadnya dibawa ke Jakarta untuk dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pasca malapetaka 14 Desember 1947, pemerintah menamakan Avro Anson yang jatuh dengan kode register RI 003.

RI 003 ditemukan di Riau?

Situs berita detik.com pernah melaporkan seorang pencari kayu menemukan sebuah bangkai pesawat di belantara Sumatera. Tepatnya di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau, 26 Agustus 2003. Setelah mendapat laporan Polsek Kuala Kampar, tim Pangkalan TNI AU Pekanbaru yang dipimpin Letkol Pnb Gandhara Olivenca melakukan pelacakan ke lokasi.

Hasilnya, pesawat yang ditemukan identik dengan pesawat terakhir yang membawa Halim dan Iswahyudi. Menurut Kepala Penerangan dan Perpustakaan TNI AU Pekanbaru Kapten Soetrisno ketika itu, posisi pesawat tertancap di rawa-rawa sedalam satu meter.

TNI AU menduga pesawat yang ditemukan berjenis Avro Anson dipersenjatai SMR kaliber 7,62 mm. Di sayap belakang masih terlihat bendera merah putih. “Karena itu, kami menduga bahwa kerangka pesawat yang ditemukan di hutan Kerumutan itu merupakan pesawat Avro Anson yang dipiloti Pak Halim,” kata Soetrisno, seperti dikutip detik.com.

Mabes TNI AU sudah menerima informasi tentang penemuan bangkai pesawat di Kerumutan. Sayangnya, entah kenapa hingga kini tidak ada rencana evakuasi benda bersejarah tersebut. Sejak ditemukan 2003, pesawat sumbangan rakyat Minangkabau untuk ibu pertiwi dibiarkan terkubur di tengah rimba, seperti tidak bermakna.

Masalah ini menimbulkan kegelisahan pemerhati sejarah David V. Ia mengaku pernah bertemu seorang anggota Pangkalan TNI AU Pekanbaru. Prajurit itu ikut ke lokasi penemuan pesawat 2003 silam.

Dalam perbincangan, terungkap TNI AU kesulitan mengevakuasi pesawat karena keterbatasan dana. Namun, yang mengejutkan, tentara itu mengaku melihat sesosok kerangka manusia saat meninjau Kerumutan. “Kerangka yang diduga pilot RI 003 Iswahyudi itu masih berada dalam bangkai pesawat,” ujar David.

Anehnya, seorang warga Pelalawan Toni yang mencari ikan di sekitar Kerumutan 2006 lalu, mengaku tidak menemukan kerangka manusia di kokpit Avro Anson. Keterangan ini disampaikan Toni kepada David dalam pembicaraan via telepon, 16 November 2011.

Akan tetapi, Toni yakin pesawat yang dilihatnya sama dengan ciri-ciri Avro Anson seperti digambarkan David. Toni juga mengaku melihat bendera merah putih di ekor pesawat. Bahkan ia masuk ke kokpit dan mengingat seluruh komponen di dalamnya. “Setidaknya butuh waktu tiga hari untuk sampai ke lokasi dari Teluk Meranti. Saya yakin pesawat itu masih disana. Tapi saya tidak melihat jasad manusia,” kata Toni.

Analisa tentang kemungkinan jatuhnya RI 003 di Kerumutan, Riau cukup masuk akal. Jika ditarik garis lurus rute Singapura-Bukit Tinggi, pesawat memang melintas di atas langit Riau dan sedikit melenceng ke arah Kerumutan. Diduga, pesawat keluar jalur karena cuaca buruk. Hal ini diperkuat buku sejarah Mabes TNI AU yang menginformasikan dugaan pesawat itu celaka akibat cuaca buruk.

Sebuah pertanyaan besar muncul, misteri apa di balik penemuan pesawat Halim di Riau delapan tahun silam? mengapa TNI AU belum mengevakuasi pesawat sebagai bentuk penghormatan pada pejuang? Mengapa kerangka manusia yang ditemukan 2003, kemudian raib? Adakah upaya mengaburkan fakta sejarah? Ataukah petinggi negeri ini semakin asyik dengan kekuasaan dan menganggap pengorbanan pahlawan di masa lalu hanya dongeng sebelum tidur ? (Tim riauspot.com)

KETERANGAN FOTO : Halim Perdanakusuma, Iswahyudi dan Paul H Keegan berfoto di depan pesawat RI 003 di Lapangan Gadut Bukit Tinggi, sebelum berangkat ke Songkhla, Thailand, akhir 1947. (Sumber : internet)

1...3,0413,0423,043...3,050Halaman 3,042 dari 3,050
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media