Beranda blog Halaman 356

Ratusan “Emak-emak” Tangkerang Tengah Dukung Bacaleg DPRD Pekanbaru Yuliawati

Penulis
Putra Rizky
-

VIDEO:
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Ratusan emak-emak di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru antusias menyambut dan memberikan dukungannya kepada bakal calon legislatif DPRD Kota Pekanbaru Dapil V Marpoyan Damai, dari Partai Demokrat, Yuliawati,SE.

Yuliawati kepada segmennews.com, Rabu (1/11/23), saat melakukan Silaturahmi bersama masyarakat di Kelurahan Tangkerang Tengah mengatakan, ia menargetkan perolehan 3000 suara pada pemilihan legislatif 2024 mendatang, dengan mengusung tema Perempuan UMKM.

Yuliawati, anak dari Mantan Gubernur Riau, Saleh Djasit telah menjalankan program Perempuan UMKM sejak tahun 2029 lalu. Dirinya bersama komunitas telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam mendukung, mengembangkan UMKM seperti memberikan bantuan gerobak untuk jualan, memberikan modal usaha kecil dengan sistem bagi hasil, dan usaha lainnya.

Bersama tim relawan Yuliawati juga memberikan bantuan berupa bibit cabe kepada kaum ibu-ibu yang ingin menanam cabe di pekarangan rumah.

Disamping itu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dirinya juga memberikan bantuan ijazah paket C kepada anak yang putus sekolah.

“Kegiatan sosialisasi ini kita sampaikan program-program memberdayaan masyarakat yaitu membantu UMKM, membantu Ijazah Paket, dan memberikan bantuan bibit cabe, serta visi misi kita,” ujar Yuliawati.

Sosialisasi ini disambut baik oleh ratusan ibu-ibu dari beberapa majelis pengajian di Tangkerang Tengah, mulai dari penyampaian program andalan disambut dengan sesi penyampaian aspirasi masyarakat.

Yuliawati berharap kepada masyarakat Pekanbaru khususnya Kecamatan Marpoyan Damai dapat memberikan do’a dan dukungan kepada dirinya dalam pemilihan legislatif 2024.

“Mohon doa dan dukungannya kepada masyarakat Pekanbaru khususnya warga Marpoyan Damai,” harap Yuli.***(put)

Kejati Riau Hadiri Launching Program Modul P5-BMR

Penulis
Hasran
-
Kejati Riau Hadiri Launching Program Modul P5-BMR (foto: penkum kejati riau)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau menghadiri kegiatan launching Program Modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Tematik Gambut dan Mangrove, Kurikulum Merdeka Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (BMR) dan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Diversifikasi Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Riau, Rabu (1/11/23).

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Provinsi Riau, Jalan Dipenogoro dihadiri oleh Kajati Riau, Akmal Abbas, S.H., M.H diwakili Kasi B Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Ali Rahim, S.H., M.H, Gubernur Riau, Drs. H. Syamsuar, M.Si,
Deputi Kontruksi Bidang Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia, Dr. Ir. Tris Tradistian, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kamsol, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Datum Marjohan Yusuf, serta para tamu undangan lainnya.

Tris Tradistian menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau beserta Instansi, yang membantu bergeraknya Program Modul P5 dan BMR.

Implementasi pelaksanaan diharapkan dapat menumbuhkan hasil yang positif untuk generasi muda di masa yang akan datang. Program yang diselenggarakan untuk pertama kali di tunjuk oleh pemerintah pusat adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai Model.

Kemudian, Gubri Syamsuar menyampaikan bahwa Program Modul P5 dan BMP bukan hanya untuk pelajar siswa SMA saja, akan tetapi di mulai dari pelajar SD dan SMP di karenakan pengetahuan terbentuk mental harus sejak dini.

“Suatu kebanggaan sebagai masyarakat Riau, dimana untuk program ini pemerintah Provinsi Riau di tunjuk oleh pemerintah pusat sebagai Model yang di launching kan saat ini,” kata Syamsuar.

Tak lupa pula dikesempatan itu, Syamsuar menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh instansi atas partisipasi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Riau.***(ran/Penkum Kejati Riau)

Pentingnya Kolaborasi Global Kembangkan PLTA

Penulis
Chardian CH
-

Nusa Dua(SegmenNews.com)- Presiden Republik Indonesia Joko Widowo (Jokowi) secara resmi membuka World Hydropower Congress 2023 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada Selasa, 31 Oktober 2023. Kali ini, Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan forum besar mengenai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA.

“Saya mengapresiasi terselenggaranya World Hydropower Congress 2023 ini yang memilih lokasi di Indonesia. Indonesia berkomitmen penuh mempercepat transisi energi melalui penambahan energi baru terbarukan (EBT) dalam skala besar karena Indonesia kaya potensi energi hijau,” jelas Jokowi dalam sambutan di Bali, Selasa (31/10/2023).

Jokowi menyampaikan potensi energi hijau Indonesia diperkirakan mencapai 3.600 Gigawatt (GW) baik dari matahari, angin, panas bumi, arus laut, ombak dari bio energi, dan juga dari tenaga hidro (air). Karena itu, salah satu upayanya dengan penambahan energi yang berasal dari sumber daya air atau _hydropower_.

“Terkait potensi hydro, Indonesia memiliki lebih dari 4.400 sungai yang potensial dan 128 di antaranya adalah sungai besar,” kata Jokowi.

Kendati begitu, tantangan seperti lokasi sumber hidro yang posisinya jauh dari pusat kebutuhan listrik, tetap ada. Berangkat dari situ, Pemerintah Indonesia telah membuat cetak biru _(blueprint)_ percepatan jalur transmisi yang menyambungkan listrik dari lokasi tenaga hidro menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pertumbuhan industri, sehingga nilai kemanfaatannya menjadi lebih tinggi.

Tantangan lainnya adalah pendanaan dan alih teknologi. Menurut dia, keduanya membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan membutuhkan kolaborasi dengan seluruh kekuatan ekosistem hidro di dunia.

“Saya berharap World Hydropower Congress ini dapat menjadi forum kolaborasi yang menghasilkan rekomendasi kebijakan dan meningkatkan investasi untuk pemanfaatan energi air bagi ekonomi hijau yang berkelanjutan,” tandasnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif berbicara pada pembukaan berharap, Kongres ini dapat digunakan untuk bertukar ide, informasi dan berbagi pengalaman yang bermanfaat untuk dapat mengatasi tantangan dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga air. Dia juga menekankan untuk meningkatkan kolaborasi konstruktif secara global.

PLTA, kata dia, merupakan salah satu energi terbarukan yang telah dimanfaatkan Indonesia untuk sistem kelistrikan selama lebih dari 100 tahun. Arifin mencatat, Indonesia memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 95 GW. Saat ini, kapasitas terpasang PLTA, baru mencapai 6,7 gigawatt (GW).

“Pembangkit listrik tenaga air akan dikembangkan sebesar lebih dari 10 GW pada tahun 2030 serta ditingkatkan lebih lanjut menjadi 72 GW pada tahun 2060, sementara kapasitas penyimpanan yang dipompa sebesar 4,2 GW,” ujarnya merinci.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo terkait hal ini menyampaikan, bahwa bumi ini sedang memanas, sehingga dia mengajak semua pihak untuk memastikan generasi penerus punya masa depan lebih baik dengan salah satunya mengurangi emisi gas rumah kaca. PLN pun, kata dia, berkomitmen penuh untuk melakukan percepatan dalam pengurangan tersebut.

“PLTA adalah “raksasa yang terlupakan” dalam pengembangan listrik rendah karbon dan memiliki peran penting dalam mempercepat transisi energi,” ungkap Darmawan.

Dari situ, Darmawan mengajak dunia Internasional berkolaborasi dalam mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan. Meski, dia mengakui masih ada tantangan yang telah disebutkan Presiden Jokowi, yaitu ketidaksesuaian antara lokasi sumber daya PLTA dengan pusat permintaan daya listrik.

Untuk itu, PLN akan bergerak cepat untuk membangun jalur transmisi guna menghubungkan sumber daya yang tersebar di berbagai pulau, mengintegrasikan sistem listrik nasional dan mengakomodasi masuknya berbagai sumber EBT secara efisien.

“Kami perlu memperluas sistem transmisi secara signifikan. PLN tidak dapat menyelesaikan tugas berat ini sendirian. PLN perlu membangun aliansi dan memperkuat kemitraan antar anggota di International Hydropower Assosiation (IHA) ini,” ujar Darmawan.

Senada dengan Darmawan, President of IHA Malcolm Turnbull mengatakan, planet Bumi harus diselamatkan. Dia menegaskan misi untuk menuju masa depan energi tanpa emisi, dan IHA hadir sebagai organisasi yang membawa dan mempertemukan industri _hydro_ bersama-sama.

Menurut dia, hal ini tidak dapat dilakukan tanpa _hydropower_, keahlian teknik dan kepemimpinan yang ditunjukkan pemerintah di seluruh dunia. “Yang terlihat di seluruh dunia di Indonesia menyadari ambisi komitmen pemerintah Indonesia terhadap PLTA, baik PLTA yang berasal dari run river maupun pumped storage,” kata dia mengakui.

“Sekarang kita bergerak ke dunia di mana hampir semua generasi utama kita akan berasal dari tenaga angin dan matahari. PLTA di beberapa negara seperti Indonesia akan memainkan peran yang sangat besar. Sehingga kongres ini sangat penting untuk menguatkan dan sebagai pertumbuhan berkelanjutan,” pungkas Turnbull.***(rl)

Polbeng Perkuat Pendidikan Anti Korupsi

Penulis
Imam R
-
Polbeng Perkuat Pendidikan Anti Korupsi (foto;humas)

Bengkalis(SegmenNews.com)- Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng) kembali memantapkan diri dalam menghadapi Link and Match, dengan melakukan penandatanganan (Memorandum of Understanding) MoU atau Nota Kesepakatan dengan Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Riau (Forpak Riau).

MoU ini dilakukan langsung oleh Direktur Polbeng Johny Custer diwakili oleh Wakil Direktur III Akmal Indra dengan Ketua Fopak Riau H. Eduar, di Aula Gedung Bahasa, Senin, 30 Oktober 2023.

Dalam kesempatan itu, Akmal Indra mengatakan penandatanganan MoU ini merupakan bentuk kerjasama Polbeng dalam menjalankan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi vokasi.

Lebih lanjut Akmal Indra juga menjelaskan, MoU ini mencakup beberapa bidang di antaranya pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, penyuluhan, sosialisasi, pendidikan Anti Korupsi, bimbingan teknis, lokakarya atau seminar dan bidang lain yang relevan.

Pada kesempatan yang sama di adakan juga seminar anti korupsi ”Membentuk Budaya Anti Korupsi Demi Terciptanya Generasi Muda Yang Berintegritas dan Bersinergitas.

Adapun, sebagai narasumber dalam seminar tersebut Ketua FORPAK RIAU, H.Eduar, dan Koordinator PAK Kabupaten Bengkalis Rahmad Akmal.

Ada banyak pandangan terkait gambaran pendidikan antikorupsi khususnya di bidang pendidikan tinggi yang dibahas dalam seminar tersebut. Tentunya, Polbeng yang mempunyai beragam program studi mempunyai pendekatan yang berbeda-beda pula.

Diharapkan kerja sama ini dapat terjalin dengan baik dan memberikan manfaat bersama bagi kedua pihak.

Turut hadir dalam penandatangan MoU tersebut, Ketua FORPAK Riau Eduar, Koordinator Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Bengkalis Rahmad Akmal Pembina HMM Firman Alhaffis dan sejumlah sivitas akademika lainnya.***(imam/hm)

Dukung Instruksi Jaksa Agung, Komjak: Jika Terlibat Berpolitik Praktis, Laporkan!

Penulis
Hasran
-

Jakarta(SegmenNews.com)- Dalam rangka persiapan dan kesiapan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan (Pemilihan Umum 2024), Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis dalam menyukseskan gelaran Pemilu Serentak Tahun 2024, yakni tidak hanya terbatas pada penanganan perkara tindak pidana pemilu atau pemilihan semata, melainkan juga dalam perkara perselisihan hasil pemilu yang mungkin timbul dalam semua tahapan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan pelaksanaan pesta demokrasi 2024 itu, Jaksa Agung, ST Burhanuddin minta jajarannya menjaga dan memelihara netralitas selama tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

“Laksanakan penanganan tindak pidana pemilu secara aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), karena kita dituntut berhati-hati dan cermat dalam menindaklanjuti laporan pengaduan tindak pidana pemilu dengan tetap berkoordinasi dengan sub-sistem Gakkumdu,” demikian disampaikan Jaksa Agung, ST Burhanuddin saat pelantikan sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kejaksaan, pada Selasa (31/10/23).

Disampaikan Jaksa Agung, upaya untuk menjaga netralitas itu dapat dilakukan dengan tidak menunjukkan keberpihakan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk menyampaikan dukungan kepada Pasangan Calon di media sosial, apalagi menyalahgunakan jabatannya dalam memenangkan Pasangan Calon tertentu.

Untuk itu, Jaksa Agung memerintahkan untuk pedomani Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

“Sekali lagi saya tegaskan, jaga netralitas dan imparsialitas. Jangan coreng nama baik Kejaksaan,” ujar Jaksa Agung.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Dr Barita Simanjuntak menegaskan akan mengawasi kejaksaan agar jajaran Kejaksaan tetap bersikap netral dalam setiap tahapan Pemilu 2024. Ia pun mengajak peran serta masyarakat melaporkan bila ada ditemukan oknum kejaksaan yang tidak netral atau terlibat dalam tahapan Pemilu 2024.

“Kami juga melakukan pemantauan melalui pelacakan informasi, pengecekan media, termasuk media sosial, apakah ada indikasi amanat Jaksa Agung tidak dilakukan karena terjadi dugaan tidak netral,” kata Dr Barita Simanjuntak

Dikata Dr Barita Simanjuntak, terkait netralitas ini sudah disampaikan berulang kali di berbagai kesempatan. Bahkan dengan tegas Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan akan menindak Tegas oknum kejaksaan ikut terlibat politik praktis.

“Menyikapi arahan Jaksa Agung itu, Komjak membuka ruang pengaduan bagi publik memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan publik yang masuk ke Jaksa Agung,” tegas Barita.

Termasuk dalam penegakkan Hukum terkait tahapan pemilu, Jaksa Agung juga minta jajarannya agar dalam proses penegakan hukum tetap menjaga kondusifitas dalam proses tahapan pemilu yang berjalan.

Dijelaskan Dr Barita Simanjuntak, Jaksa Agung meminta agar sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan jangan sampai ditunggangi kepentingan pihak lain, seperti melakukan kampanye hitam atau kriminalisasi pihak tertentu.

“Tidak boleh ada kepentingan, tetapi harus murni penegakan hukum,” tegas Dr Barita Simanjuntak.

Lebih lanjut Dr Barita Simanjuntak menyampaikan, bahwa Kejaksaan memiliki peranan sentral dalam penegakan hukum terutama dalam mengawal negara dan pemerintah untuk melaksanakan agenda konstitusional negara. Sebab secara yuridis sesuai amanat UU 11/2021 Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan UU serta Kejaksaan juga memiliki kewenangan sebagai intelijen penegakan hukum.
“Secara sosiologis tingkat kepercayaan Publik terhadap Kejaksaan yang demikian tinggi khususnya empat tahun terakhir di bawah Jaksa Agung Burhanuddin menjadi landasan kuat untuk mengawal, menjaga dan mengamankan agenda konstitusional bangsa dalam pesta demokrasi.Di pundak Kejaksaan dibebankan harapan rakyat agar terlaksana pemilihan umum yang demokratis, adil dan berkualitas,” tutup Dr Barita Simantunjak.***(rl)

Gubri Luncurkan Kurikulum Merdeka Muatan Lokal Budaya Melayu Riau

Penulis
Redaksi
-
Gubri Luncurkan Kurikulum Merdeka Muatan Lokal Budaya Melayu Riau

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar meluncurkan Kurikulum Merdeka Muatan Lokal Budaya Melayu Riau. Momentum ini dilakukan agar Budaya Melayu Riau terus membumi di Bumi Melayu.

Gubri Luncurkan Kurikulum Merdeka Muatan Lokal Budaya Melayu Riau

Hal ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 262/M/2022 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terhadap SK No 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Pemulihan Pembelajaran.

Dalam penyusunan muatan lokal budaya melayu Riau, Disdik Provinsi Riau melalui tim pengembangan kurikulum bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).

Suasana peluncuran Kurikulum Merdeka Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari sekian banyak pulau, budaya, suku, bahasa yang bermacam-macam. Maka ini harus dijaga,” kata Syamsuar di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Rabu (1/11/2023).

Suasana peluncuran Kurikulum Merdeka Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.

Gubri Syamauar ingin menjaga budaya dan bahasa daerah menjadi bagian dari kehidupan. Sehingga, identitas suatu daerah akan terus terjaga.

Gubernur Riau, Drs Syamsuar MSi menyerahkan SK No 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Pemulihan Pembelajaran.

“Maka saya ingin menjaga budaya ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Harapan kami ini tidak hanya diluncurkan, tapi harus dilaksanakan dengan baik demi kemajuan Riau dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang,” imbuhnya.

Terpisah sebelumnya, Penyelaras Bidang Pendidikan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau Datuk Syaiful Anuar kepada wartawan di Balai Adat LAMR mengatakan, mulai tahun ajaran 2022/2023 satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing.

“Mulai tahun ajaran baru nanti guru boleh memilih, Kurikulum K13, atau Kurikulum Merdeka,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau, Kamsol katakan nilai-nilai Budaya Melayu Riau diharapkan dapat menjadi satu diantara pemicu dalam perkembangan pola pikir peserta didik. Serta menjadikan peserta didik mampu menghadapi tantangan di lingkungan daerahnya.

“Semoga Budaya Melayu Riau tumbuh dan tertanam pada peserta didik kita, sehingga mereka memiliki karakter nilai-nilai budaya,” ucapnya.***(Galeri)

Pemprov Gesa Kabupaten Bentuk Mal Pelayanan Publik

Penulis
Redaksi
-
Pemprov Gesa Kabupaten Bentuk Mal Pelayanan Publik

Pekanbaru(SegmenNews.com) – Berkaitan dengan instruksi Presiden RI, pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) telah dilakukan percepatan dalam realisasi pelaksanaannya. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggesa seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Riau untuk secepatnya membentuk MPP agar tercipta kemudahan serta kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

“Terima kasih kepada Kota Pekanbaru dan Kota Dumai atas prestasi dan komitmennya kepada daerah, sudah menjadi contoh dalam membuat Mal Pelayanan Publik yang baik. Kabupaten lain juga harus segera menggesa pembentukan Mal Pelayanan Publiknya,” ujar Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Masrul Kasmy saat menghadiri acara Riau Investment Award di Hotel Prime Park Pekanbaru, Selasa(31/10/2023).

Atas nama Pemprov Riau, Masrul mengucapkan selamat kepada seluruh pimpinan daerah dan pelaku usaha yang telah berpartisipasi pada acara tersebut. Prestasi ini, lanjutnya, adalah sebuah apresiasi kepada perusahaan yang terus berinovasi dan berpartisipasi secara aktif bersama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan investasi.

“Kita salah satu daerah tertinggi angka investasinya, bahkan tertinggi di kawasan Sumatera. Ini capaian luar biasa, terima kasih kepada kabupaten, kota, pelaku usaha, UMKM, dan stake holder yang selalu mendukung,” terang Masrul.

Masrul berharap, kegiatan ini dapat mengembangkan investasi daerah Riau lebih baik lagi. Dimana, jika hal tersebut terjadi, kesejahteraan masyarakat nantinya dapat terwujud.

“Investasi ini dekat dengan promosi kaitannya, semoga dengan ini investasi yang ada di Riau semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,” harapnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Helmi menyampaikan, DPMPTSP menggelar acara ini sebagai bentuk apresiasi pada pelaku usaha atas kinerja dan prestasi yang diraih.

“Kita mampu melakukan pelayanan publik lebih baik, mampu juga lakukan investasi lebih tinggi dari yang ditargetkan pusat,” ucap Helmi.

Selain apresiasi, lanjut Helmi, acara ini juga sebagai upaya mendorong inovasi-inovasi baru pada pelayanan publik serta menguatkan komitmen pembangunan MPP secara kolaboratif antara Provinsi dan Kabupaten Kota yang ada di Riau.***(adv)

Bupati Kasmarni Paparkan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kemenpan RB

Penulis
Imam R
-

Jakarta(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Bengkalis paparkan tindak lanjut hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) bertempat di kantor Kemenpan RB Jakarta, Selasa 31 Oktober 2023.

Paparan tersebut disampaikan langsung  oleh Bupati Bengkalis Kasmarni dihadapan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Satu, Kemenpan RB Akhmad Hasmi.

Pemaparan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Implementasi SAKIP 2023 kali ini, merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Tim Evaluator Kemenpan RB sebelumnya yang mana menambah perbaikan atas catatan hasil evaluasi SAKIP 14 September lalu.

Adapaun rekomendasi perbaikan tersebut terdiri dari memastikan aplikasi Si-CAKEB berjalan dengan baik, indikator perjanjian kinerja perangkat daerah yang masih output, target dan indikator pada sasaran strategis, justifikasi terhadap perubahan PK prototype serta membuat reward dan punishment.

Kemudian orang nomor satu di Negeri Junjungan itu juga memaparkan aksi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis, alur penggunaan Si-CAKEB, penjenjangan dan penyelarasan serta capaian indikator daerah.

Bupati Kasmarni dikesempatan itu turut mengapresiasi serta mendorong  Perangmat Daerah terkait untuk lebih meningkatkan capaian yang diraih sebelumnya.

“Tahun 2022 lalu, Alhamdulillah Bengkalis mendapat penilaian SAKIP dengan nilai 67,44 Predikat B. Kita berharap tahun ini Bengkalis dapat penilaian lebih baik lagi,” harapnya.

Lebih lanjut Bupati menambahkan, penetapan program kegiatan di seluruh PD harus berdasarkan pada SAKIP yang didalamnya merupakan penjabaran visi dan misi dengan program prioritas sebagai implementasinya.

“Semua rangkaian dimaksud mengamanatkan birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP.  Hal ini mengandung arti bahwa semua unit kerja birokrasi pemerintahan harus menetapkan Program dan Kegiatan berdasarkan Visi dan Misi, kemudian diuraikan ke dalam jenis kegiatan yang paling prioritas,” ungkap Bupati.

Diakhir paparannya Bupati Kasmarni berharap kepada Asisten Deputi dan Tim Evaluator untuk memberikan bimbingan agar Bengkalis bisa menjadi kabupaten yang mampu mewujudkan perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemetintahan yang semakin baik.

Sementara Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Satu, Kemenpan RB Akhmad Hasmi menyimak dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemkab Bengkalis.

“Kami senang jika Bengkalis bisa melakukan hal baik. Kami terima kasih atas tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan oleh Pemkab Bengakalis. Tata kelola yag baik akan membuat pertahanan  pemerintah daerah menjadi baik juga,” tuturnya.

Turut terlihat hadir Sekretaris Daerah Bengkalis Ersan Saputra TH, Inspektur Daerah Bengkalis Radius Akima, Kepala Dinas (Kadis) Kominfotik Hendrik Dwi Yatmoko, Kedis PUPR Ardiansyah, Kadis Dukcapil Ismail, Kadis Pendidikan Hadi Prasetyo, Kadis Parbudpora Edi Sakura, Kadis Perkim Supardi.

Lalu Kepala Bappeda Rinto, Kepala BPKAD Aready, Plt Kadisnaker Salman Alfarisi, Plt Kadis Kesehatan  Ermanto, Plt. Kadis Sosial Eji Marlina serta Tim SAKIP Kabupaten Bengkalis lainnya.***(imam/hm)

Rekam Jejak, Bacaleg Rahmat Handayani Sosok Energik dan Peduli Sesama

Penulis
Hasran
-
Eliyadi, saat bersama warga dan Rahmat Handayani

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Nama Rahmat Handayani, sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru. Ia dikenal sebagai tokoh pemuda yang peduli dengan sesama masyarakat disekitarnya.

Rahmat Handayani sosok pemuda yang aktif diberbagai bidang Kemasyarakatan. Seperti di ceritakan Eliyadi warga RT 01 RW 02 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim, didampingi warga lainnya. Rekam jejaknya bisa dilihat di berbagai media sosial dan media massa.

Salah satu kegiatan yang kerap dilakukan Rahmat Handayani, kata Eliyadi, yakni perlombaan olahraga sepak bola. Hal itu ia lakukan agar para pemuda hidup sehat dan terhindar dari pengaruh narkoba yang saat ini sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat.

“Rahmat Handayani, sering mengadakan perlombaan sepakbola, pembagian sembako, dan memberikan pengarahan di sekolah-sekolah untuk memotifasi siswa agar lebih giat belajar. Rekam jejaknya bisa dilihat di berbagai media sosial dan media massa,” ungkapnya.

Dilanjutkan Eliyadi, Rahmat Handayani juga aktif di organisasi kepemudaan, seperti karang taruna, KNPI dan lainnya.

Kegiatan sosial tersebut dilakukan Rahmat Handayani jauh-jauh hari sebelum memutuskan untuk menjadi salah satu Bakal Calon Legislatif Kota Pekanbaru dari Partai Nasdem.

Menurut Eliyadi, sosok Rahmat Handayani yang energik, teruji atas kepeduliannya terhadap masyarakat layak mendapat dukungan masyarakat Kulim dan sekitarnya. Jangan sampai masyarakat tergiur dengan uang atau money politik.

“Saya melihat beberapa program Rahmat Handayani, dibidang UMKM, sosial, olahraga dan lainnya. Saya yakin dia bisa memperjuangkan Aspirasi Masyarakat di kursi DPRD Kota Pekanbaru,” tegas Eliyadi.

Agar cita-cita masyarakat tercapai, Eliyadi mengajak masyarakat Kecamatan Kulim, khususnya Warga Kapau membulatkan tekad untuk mendukung penuh pencalonan Rahmat Handayani di Pemilihan Legislatif tahun 2024 mendatang.**(ran)

TP-PKK Riau Monitoring PKK Inhil

Penulis
Supian
-
TP-PKK Riau Monitoring PKK Inhil (foto: humas)

Inhil(SegmenNews.com)- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) TP PKK Provinsi Riau ke Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama tim Monev TP PKK Provinsi Riau, yang di laksanakan di Gedung Dharma Wanita Jl. Sungai Beringin Tembilahan, Senin (30/10/2023).

Turut mendampingi Ketua TP PKK Kab. Inhil Kepala Bappeda Drs. H. Tuah Muhammad Syaifullah, MM dan di hadiri oleh OPD terkait, Anggota TP PKK Kabupaten, ketua TP PKK Kecamatan se-Kab.Inhil.

Ketua tim Monitoring dan Evaluasi TP PKK Provinsi Riau Hj. Erlina Khairul mengatakan, bahwa program TP PKK provinsi Riau monitoring dan evaluasi bisa dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan Kabupaten ke 9 yang sudah di kunjungi.

Dirinya juga mengungkapkan keberhasilan TP PKK dibentuk oleh pemimpin yang baik, baik di tingkat provinsi, kabupaten, tingkat kecamatan hingga tingkat desa dan kelurahan,”ungkapnya

Sementara itu, Ketua TP PKK Kab. Inhil Hj. Zulaikhah Wardan menyampaikan Ekspose TP PKK Kab. Inhil bahwa gerakan PKK menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan khususnya dalam perannya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan,”katanya

Dia berharap keberadaan TP PKK benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia, menanggulangi kemiskinan, menekan kasus stunting dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat.

Hj. Zulaikhah juga menyampaikan bahwa Dhasa Wisma di desa/kelurahan banyak tidak aktif lagi jadi perlu revitalisasi Dhasa Wisma sehingga di peroleh data akurat.

“Beliau juga menyampaikan agar PKK kecamatan segera melaksanakan pembinaan tertib ADM sesuai hasil Rakernas. Untuk keseragaman tertib Administrasi PKK setiap kepengurusan agar menjabarkan program-program unggulan dan prioritas berdasarkan hasil Rakernas IX PKK tahun 2021 dengan melaksanakan supervesi, pembinaan, evaluasi, dan monitoring,” tutupnya.***(sup/hm)

1...355356357...3,053Halaman 356 dari 3,053
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media