Beranda blog Halaman 51

Dorong Pertumbuhan Investasi, PLN-BKPM Perkuat Kolaborasi di Sektor Ketenagalistrikan

Penulis
Chardian CH
-
Dorong Pertumbuhan Investasi, PLN-BKPM Perkuat Kolaborasi di Sektor Ketenagalistrikan

Malang(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkuat sinergi dalam mendorong peningkatan investasi nasional melalui penyediaan solusi kelistrikan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan lewat penandatanganan Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyediaan Tenaga Listrik dan Percepatan Investasi di Sektor Ketenagalistrikan.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Tirta Nugraha Mursitama menyebut kolaborasi BKPM dan PLN menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem investasi nasional, dengan memberikan kemudahan bagi para investor potensial dalam mengakses layanan kelistrikan yang andal, efisien, dan terintegrasi guna mempercepat realisasi proyek.

“Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan koordinasi dan sinergi dengan semua pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun akademisi,” ujar Tirta pada agenda Penyusunan Bahan Posisi Perjanjian Investasi Internasional bertajuk Diplomasi Investasi dalam Peningkatan Realisasi Investasi, di Malang, Kamis (16/10).

Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Prianto menyampaikan bahwa sebagai tulang punggung ketenagalistrikan, PLN siap mendukung iklim investasi yang kondusif dan mempercepat proyek strategis nasional melalui penyediaan pasokan listrik andal bagi seluruh sektor bisnis.

“Sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para investor, PLN memastikan ketersediaan daya dan dukungan kelistrikan yang andal untuk menunjang kebutuhan investasi di tanah air,” ujar Adi.

Adi menjelaskan, adendum ini memperkuat PKS PLN-BKPM yang telah terjalin sejak 2024. Kedua pihak sepakat membentuk _Liaison Officer Desk_ PLN di kantor BKPM sebagai pusat _one-stop electricity solution_, yang memudahkan calon investor mengakses informasi ketenagalistrikan serta koordinasi terkait ketersediaan dan pembangunan infrastruktur listrik.

“Melalui integrasi ini, PLN bersama BKPM berupaya menghadirkan layanan yang efisien, transparan, dan memberikan kepastian bagi investor strategis dalam mengambil keputusan bisnis,” lanjutnya.

Kolaborasi ini juga membuka peluang investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT), sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 76% atau 52,9 GW berasal dari EBT dan storage. RUPTL ini menjadi fondasi strategis untuk pengembangan energi bersih di Indonesia, sekaligus memperkuat kemandirian energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“RUPTL hijau ini menghadirkan kepastian dan kemudahan bagi investor, sekaligus mendorong pengembangan proyek energi bersih yang berkelanjutan di seluruh Indonesia,” tutup Adi.***(inf)

Gubernur Abdul Wahid Gelorakan Semangat Musyawarah Mufakat di Munas VII APPSI 2025

Penulis
Redaksi
-

Jakarta(SegmenNews.com)- Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyerukan pentingnya semangat kebersamaan dan musyawarah mufakat dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI tahun 2025 yang digelar di Ruang Flores, Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (23/10/2025).

“APPSI ini adalah organisasi kita semua. Untuk itu, saya sarankan pemilihan Ketua Umum berikutnya dilakukan secara musyawarah mufakat, agar terjalin kekompakan di antara kita,” ujar Abdul Wahid.

Menurut Gubernur, semangat musyawarah mufakat merupakan cerminan nilai-nilai kebersamaan yang harus terus dijaga antar pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Ia menilai, kepemimpinan yang lahir dari kesepakatan bersama akan membawa APPSI menjadi organisasi yang semakin solid dan mampu memperjuangkan kepentingan daerah dengan lebih efektif.

Munas VII APPSI tahun 2025 diikuti oleh Gubernur se-Indonesia dengan mengusung tema “Menjaga Integritas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Kreatif.” Forum strategis ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sekaligus memilih Ketua Umum APPSI periode 2025–2029.

Setelah dilakukan musyawarah mufakat antara 38 pimpinan pemerintah provinsi, forum akhirnya menetapkan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, sebagai Ketua Umum APPSI periode 2025–2029.

Dalam sambutannya, Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh Gubernur se-Indonesia.

“Amanah ini tentunya bukan sekadar penghormatan, tetapi juga sebuah tanggung jawab besar yang telah menanti untuk kita perjuangkan bersama, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, APPSI harus menjadi wadah sinergi nasional yang mampu menyatukan visi dan langkah para kepala daerah dalam memperkuat semangat otonomi daerah yang sehat.

“Harapannya APPSI menjadi jembatan solusi di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke,” pungkasnya.***(adv)

Ketua TP PKK Bengkalis Resmi Buka Stand Bazar

Penulis
Imam R
-
Ketua TP PKK Bengkalis Resmi Buka Stand Bazar

Bantar Laksmana(SegmenNews.com)- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis, Hj. Siti Aisyah, resmi membuka Stand Bazar yang memeriahkan perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-8 tingkat Kecamatan Bandar Laksamana, Rabu 22 Oktober 2025, di halaman Kantor Camat Bandar Laksamana.

Bazar ini diikuti 7 desa dan 1 stand bazar dari Tim Penggerak PKK Kecamatan Bandar Laksamana.

Pembukaan bazar ditandai dengan pemotongan pita oleh Hj. siti Aisyah, disaksikan oleh Ketua DWP Kabupaten Bengkalis, Ira Vandriyani Ersan, Ketua TP-PKK Kecamatan Bandar Laksamana, Rafika Wati, serta para peserta bazar dari berbagai desa.

Tujuh desa berpartisipasi dalam bazar ini, yaitu Bukit Kerikil, Tanjung Leban, Sepahat, Tenggayun, Api-api, Parit Satu Api-Api, dan Temiang, termasuk satu stand bazar kecamatan. Setiap stand menampilkan produk unggulan desa, mulai dari olahan hasil pertanian, kerajinan tangan, makanan khas daerah.

Hj. Siti Aisyah menyampaikan apresiasi atas antusiasme Tim Penggerak PKK desa dalam memperkenalkan hasil karya mereka.

“Bazar MTQ ini adalah ajang yang sangat baik untuk memperkenalkan potensi dan produk lokal. Banyak ide kreatif yang muncul dari masyarakat desa,” ujarnya saat meninjau stand bazar bersama Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso.

Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan program TP-PKK yang berfokus pada pemberdayaan keluarga dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Ia menambahkan bahwa pelaku usaha desa memiliki peluang besar untuk berkembang jika mendapat dukungan dan ruang promosi yang memadai.

“Perempuan dan masyarakat desa memiliki kemampuan luar biasa dalam mengelola potensi lokal. Jika terus didorong, produk UMKM kita bisa bersaing dan dikenal lebih luas,”pungkasnya.

Ditengah peninjauan Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso turut memberikan apresiasi kepada seluruh pelaku UMKM dari delapan Stand Bazar MTQ ke-8 di lingkungan Pemerintah Kecamatan Bandar Laksamana.***(imam/hm)

Satpol PP Beri Penyuluhan Kenakalan Remaja di SMAN 3

Penulis
Imam R
-
Satpol PP Beri Penyuluhan Kenakalan Remaja di SMAN 3(foto:kominfo bengkalis)

Bengkalis(SegmenNews.com)- Ditengah derasnya arus globalisasi dan tantangan moral generasi muda masa kini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis kembali menunjukkan perannya dalam pembinaan karakter pelajar. Melalui Bidang Pembinaan Aparatur dan Masyarakat (PMA), Satpol PP Bengkalis menggelar kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Kenakalan Remaja di SMA Negeri 3 Bengkalis, Selasa, 21 Oktober 2025.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB itu berjalan lancar, aman, dan penuh antusiasme dari para siswa. Sejak pagi, petugas Satpol PP tampak melakukan pemeriksaan kerapian dan barang

bawaan siswa-siswi, guna memastikan tidak ada benda berbahaya seperti rokok, vape, atau barang terlarang lainnya.

Kegiatan penyuluhan ini diikuti oleh seluruh siswa di SMA Negeri 3 Bengkalis. Adapun pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur, Tugas, dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Bengkalis. Program ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun karakter disiplin dan tanggung jawab di kalangan pelajar.

Dalam kegiatan tersebut, Plt Kasatpol PP Bengkalis Ed Effendi, melalui Kabid PMA Satpol PP Bengkalis Awaluddin, memberikan edukasi dengan berbagai topik

seputar kenakalan remaja, mulai dari definisi, bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang sering terjadi di sekolah, dampak negatifnya, hingga strategi pencegahan yang bisa dilakukan bersama antara siswa, guru, dan orang tua.

“Kenakalan remaja tidak muncul begitu saja. Ia berawal dari hal kecil yang dibiarkan. Maka penting bagi kita semua dari orang tua, guru, maupun aparat pemerintahan untuk hadir membimbing mereka dengan kasih, bukan hanya dengan aturan,” ujar Awaluddin di hadapan ratusan pelajar yang mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian.

Usai pemberian materi, para siswa diberikan sesi tanya jawab interaktif yang berlangsung

hangat. Para siswa tampak antusias mengajukan pertanyaan dan berbagi pandangan tentang pergaulan, media sosial, hingga cara menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan.

Diskusi tersebut menjadi ruang refleksi bersama untuk memperkuat karakter dan moral di kalangan pelajar.

Kepala SMA Negeri 3 Bengkalis, Syukran Setiawan, memberikan apresiasinya kepada Satpol PP Kabupaten Bengkalis atas kepedulian terhadap dunia pendidikan.

Menurutnya, pembinaan seperti ini sangat penting untuk memperkuat karakter dan mental para pelajar agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif.

“Kami sangat berterima kasih kepada Satpol PP Kabupaten Bengkalis yang telah turun langsung ke sekolah. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut, karena pembinaan moral dan kedisiplinan tidak hanya tugas guru, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Harapan kami, anak-anak SMANegeri 3 Bengkalis menjadi generasi yang cerdas, berakhlak, dan berani menolak segala bentuk kenakalan remaja,” tutur Syukran Setiawan.

Melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan menjadi langkah preventif mengatasi kenakalan remaja, sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara Satpol-PP dan dunia pendidikan dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan karakter.***(imam/hm)

Bupati Rokan Hulu Terima Penghargaan dari Kemenkumham RI

Penulis
Redaksi
-
Bupati Rokan Hulu Terima Penghargaan dari Kemenkumham RI (foto:diskominfo rohul)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kembali membuahkan penghargaan bergengsi.

Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, menerima langsung Penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atas dukungannya dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan di wilayah Rokan Hulu.

Penghargaan tersebut diserahkan secara resmi pada acara Peresmian Pos Bantuan Hukum dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang digelar di Aula Balai Serindit, Gubernuran Riau, dengan dihadiri jajaran pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta berbagai unsur terkait. Selasa (21/10/2025).

Acara turut dihadiri oleh Dr. Supratman Andi Atgas, S.H., M.H., dari Kementerian Hukum dan HAM RI, serta Sherly Tjoanda selaku Duta Pos Bantuan Hukum yang turut memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Daerah dalam memperluas jangkauan layanan hukum hingga ke tingkat desa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anton menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja bersama seluruh elemen di Kabupaten Rokan Hulu dalam mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat kecil, khususnya dalam akses terhadap keadilan.

“Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh warga, termasuk di pelosok desa, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bantuan hukum. Pos Bantuan Hukum Desa adalah salah satu langkah nyata untuk mewujudkan keadilan yang merata,” ujar Bupati Anton.

Melalui pembentukan Posbakum Desa/Kelurahan, masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, dapat memperoleh pendampingan secara gratis dan profesional melalui lembaga bantuan hukum yang telah terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Langkah ini sejalan dengan semangat Rokan Hulu sebagai Negeri Seribu Suluk, di mana nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kepedulian menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan adanya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, diharapkan Pos Bantuan Hukum yang telah dibentuk dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperluas jangkauan layanan keadilan hingga ke akar desa.***(adv/kmf)

Komitmen Pemko Pekanbaru Bangun Infrastruktur, 29 Ruas Jalan Dioverlay Jelang Akhir Tahun

Penulis
Redaksi
-
Komitmen Pemko Pekanbaru Bangun Infrastruktur, 29 Ruas Jalan Dioverlay Jelang Akhir Tahun

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, dibawah kepemimpinan Agung Nugroho – Markarius Anwar berkomitmen untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur khususnya jalan.

Salah satu perbaikan infrastruktur yang digesa saat ini adalah perbaikan jalan rusak. Pemko Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah melakukan perbaikan jalan rusak di sejumlah wilayah.

Perbaikan dilakukan dengan sistem tambal sulam dan overlay atau pelapisan ulang aspal. Ditargetkan 29 ruas jalan bisa dioverlay hingga akhir tahun ini.

Komitmen Pemko Pekanbaru Bangun Infrastruktur, 29 Ruas Jalan Dioverlay Jelang Akhir Tahun

Pekerjaan dikebut untuk tambal sulam dan overlay rusak jelang akhir tahun. Sejumlah ruas jalan sudah mulai dilakukan overlay sejak sebulan terakhir.

Pengaspalan juga sudah mulai dilakukan pada ruas Jalan Belimbing, Jalan Lion, dan Jalan Garuda pada, Senin (29/9/2025). Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

Agung juga mengimbau masyarakat bisa mencari jalan alternatif selama ruas jalan tersebut dilakukan perbaikan. Masyarakat diimbau bersabar selama perbaikan jalan berlangsung.

“Kami mohon pengertian warga, pekerjaan ini untuk kenyamanan bersama agar jalan aman dilalui,” kata Agung Nugroho.

Pemerintah Kota Pekanbaru, di 2025 ini mengalokasikan anggaran yang cukup besar mencapai Rp200 miliar untuk perbaikan infrastruktur.

“Untuk infrastruktur, kami kira cukup banyak dialokasikan oleh bapak walikota. Saya kira hampir sekitar Rp200 miliar untuk jalan-jalan berlubang, penanganan banjir, sekolah-sekolah yang rusak,” tambah Penjabat Sekretaris Daerah Kota (Pj Sekdako) Pekanbaru Dr.Tr H Zulhelmi Arifin S.STP M.Si.

Ia menyampaikan, anggaran perbaikan infrastruktur ratusan miliar itu sebagai bentuk komitmen Walikota H Agung Nugroho SE MM, agar pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Jadi, kami kira kebijakan APBD sekarang ini lebih banyak berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Di samping itu, terang Ami, sapaan Zulhelmi Arifin, Wali Kota Agung Nugroho juga memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan dengan kembali mengalokasikan bantuan beasiswa.

“Untuk bantuan beasiswa, bapak walikota juga sudah menganggarkan di APBD,” tutupnya.

Seperti diketahui, untuk perbaikan infrastruktur jalan, tahun ini terdapat sebanyak 151 ruas jalan yang tersebar di 15 kecamatan di wilayah setempat yang jadi target perbaikan dengan sistem tambal sulam

“Sudah ada 11 ruas jalan mulai pekerjaan overlay. Sudah ada yang masuk base,” kata Plt Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, Rabu (8/10).

Adapun 11 ruas jalan yang sudah mulai dilakukan perbaikan diantaranya Jalan Srikandi, Jalan Lobak, Jalan Lion, Jalan Lion, Jalan Belimbing, Jalan Garuda, Jalan Pembina IV, Tengku Mahmud, Sekuntum Raya dan beberapa ruas lainnya.

Sementara itu, perbaikan juga dilakukan dengan tambal sulam jalan. Total sudah lebih dari 1.300 titik lubang yang dilakukan tambal sulam.

Total ada 29 ruas jalan yang dibenahi secara overlay hingga akhir tahun 2025. Ruas jalan tersebut yakni Jalan Serayu, Jalan Kulim, Jalan Jendral, Jalan Angkasa dan Jalan Garuda.

Kemudian Jalan Samarinda, Jalan Melur, Jalan Cempaka, Jalan Pepaya dan Jalan Lili 1- Jalan Lili 2. Lalu Jalan Teratai, Jalan Lion – Garuda, Jalan Saus, Jalan Tegal Sari dan Jalan Unggas.

Ada juga perbaikan overlay di Jalan Embun Pagi, Jalan Bangau Sakti, Jalan Garuda Ujung, Jalan Srikandi dan Jalan Sekuntum. Lalu Jalan Rajawali, Jalan T. Mahmud II, Jalan Merpati Sakti, Jalan Teladan dan Jalan Belimbing.

Perbaikan jalan berlanjut di Jalan Mandala, Jalan Bawal dan Jalan Pembina IV. Ada juga proyek pembangunan Jalan Taman Simpang Arifin untuk mengurangi kemacetan di Jalan Jendral Sudirman.***(adv)

Pemanen Damar di Inhu Diserang Harimau

Penulis
Redaksi
-
Ilustrasi

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Seorang warga bernama Butet (27) di serang dua ekor harimau, saat mencari damar di kawasan Sungai Balam, Dusun Nunusan, Desa Rantau Langsat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu.

Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Ujang Holisudin, Rabu (22/10) menjelaskan, peristiwa mencekam itu terjadi sekitar pukul 09.00 WIB.

“Lokasi kejadian berada di wilayah yang termasuk dalam zona tradisional Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT). Saat kejadian,” kata Ujang Holisudin.

Korban, sebut Ujang Holisudin, berada di lokasi kejadian saat itu sedang memanen damar untuk menambal perahunya.

Menurut keterangan korban, sebelum ia diserang, sebenarnya Butet sudah mendengar suara raungan harimau dari kejauhan. Namun ia mengabaikannya karena sudah terbiasa mendengar suara satwa liar di kawasan hutan tersebut.

Tak lama kemudian, dua ekor harimau muncul seekor induk dan anaknya. Induk harimau menyerang pergelangan kaki kiri korban, sementara anaknya menggigit lutut kanan.

“Dari pengamatan tim BBKSDA, kemungkinan besar induk harimau sedang mengajarkan anaknya berburu,” jelas Ujang Holisudin.

Dalam kondisi terluka, korban sempat melawan dengan memukul wajah anak harimau hingga terpental. Melihat hal itu, induknya melepaskan cengkeramannya dan pergi meninggalkan lokasi bersama anaknya.

Setelah serangan berakhir, Butet yang berlumuran darah berjalan kaki menuju permukiman warga. Sekitar pukul 12.30 WIB, ia ditemukan dan segera dibawa ke Desa Rantau Langsat, lalu dirawat di Puskesmas Siberida sebelum dirujuk ke RSUD Indrasari Rengat pada pukul 15.30 WIB untuk perawatan intensif.

Setelah menerima laporan kejadian tersebut, Tim BBKSDA Riau bersama Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh langsung turun ke lapangan untuk memantau lokasi kejadian serta menemui korban dan keluarganya.

Selain itu, tim BBKSDA kepada warga sekitar juga mengimbau agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sekitar kawasan hutan.

“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak beraktivitas sendirian di dalam atau sekitar hutan, dan segera melapor kepada aparat desa atau petugas jika menemukan tanda-tanda keberadaan satwa liar,” pesan Ujang.

Ia juga menegaskan bahwa harimau sumatera merupakan satwa endemik yang berstatus critically endangered (sangat terancam punah) menurut daftar merah IUCN. Konflik antara manusia dan harimau di Riau, katanya, kerap terjadi di wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi akibat semakin sempitnya ruang jelajah satwa tersebut.

“Pasca insiden, BBKSDA Riau bersama pemerintah desa dan pihak TNBT terus melakukan pemantauan intensif untuk memastikan keamanan warga sekaligus menjaga kelestarian harimau sumatera agar tetap hidup harmonis di habitat alaminya,” pungkas Ujang.***(mr)

Kolaborasi PLN – KAI, Siap Elektrifikasi Jalur Kereta Indonesia

Penulis
Chardian CH
-
Kolaborasi PLN – KAI, Siap Elektrifikasi Jalur Kereta Indonesia

Jakarta(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) berkomitmen untuk mendukung terciptanya transportasi publik rendah emisi sekaligus efisiensi energi di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan _Memorandum of Understanding_ (MoU) tentang Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Jalur Kereta Api bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dan Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi di Jakarta Railway Center pada Senin (20/10). Melalui MoU tersebut, PLN dan KAI akan membentuk tim kerja bersama untuk menyusun kajian teknis, finansial, dan operasional termasuk pemetaan jalur prioritas elektrifikasi di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi mengapresiasi inisiatif kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan transportasi publik rendah karbon. Melalui elektrifikasi ini, tentunya akan menciptakan sistem transportasi publik yang semakin modern, aman, dan ramah lingkungan.

“Apa yang kita lakukan salah satunya adalah mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ke depannya kereta api sudah tidak perlu lagi menggunakan solar, bahan baku fosil sehingga ketergantungan kita akan impor bahan bakar minyak menjadi berkurang ataupun tidak sama sekali khususnya untuk kereta api,” ujar Dudy.

Dudy mengatakan, elektrifikasi jalur kereta api tidak hanya menghadirkan fasilitas transportasi massal berbasis energi rendah karbon, tetapi juga mendukung efisiensi negara melalui pengurangan impor bahan bakar fosil. Dirinya berharap nota kesepahaman antara kedua pihak ini dilanjutkan dalam bentuk kerja sama untuk membangun elektrifikasi jalur kereta api di seluruh Indonesia.

“Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi langkah dari PT Kereta Api maupun dari PT PLN yang berinisiatif untuk menyediakan layanan publik yang bersih,” ucapnya.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyebut kerja sama dengan PLN ini sebagai lompatan besar dalam sejarah perkeretaapian nasional. Ia mengatakan elektrifikasi jalur kereta ini merupakan terobosan pertama yang dilakukan tanpa dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“ini merupakan salah satu _breakthrough_. Pertama kali elektrifikasi dari jalur kereta tidak melibatkan pemerintah. Di mana elektrifikasi jalur kereta ini kita lakukan _business to business_, antara PT Kereta Api dengan PT PLN,” ujar Bobby.

Bobby menjelaskan, melalui kerja sama ini PT KAI dapat memperluas jaringan layanan kereta api berbasis listrik dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk pelanggan.

“Salah satu programnya kita dengan PLN ini adalah melakukan elektrifikasi dari beberapa jalur kereta yang penting. Antara lain, _quick win_ yang akan kita lakukan itu adalah Padalarang-Cicalengka, yaitu sekitar 40 kilometer. Kemudian kita bicara juga Rangkasbitung Area, kita bicara juga yang ke Timur, yang ke arah Cikampek. Kemudian kita bicara juga bagaimana nanti kita melakukan peningkatan elektrifikasi jalur yang ada di Jawa Tengah,” jelas Bobby.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, sebagai _backbone_ ketenagalistrikan nasional, PLN siap mendukung Pemerintah dalam memperkuat infrastruktur transportasi publik yang lebih hijau. Upaya ini sekaligus mendukung dekarbonisasi di sektor transportasi, selaras dengan target _Net Zero Emissions_.

“PLN berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon di sektor transportasi. Melalui kerja sama ini, ke depan kereta api akan menjadi transportasi publik masa depan yang semakin efisien dan ramah lingkungan,” ucapnya.

Darmawan menambahkan, elektrifikasi kereta akan memberikan manfaat strategis dari sisi efisiensi energi dan kemandirian nasional.

“Kalau lokomotifnya diubah menjadi energi listrik, efisiensinya 70 persen lebih murah. Jadi, emisi gas rumah kacanya akan semakin rendah. Dari energi impor menjadi domestik, energi mahal menjadi murah, sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.***(rl)

Gubri Raih Anugerah Kebudayaan Indonesia 2025

Penulis
Redaksi
-

Jakarta(SegmenNews.com)- Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid dianugerahi penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) 2025 dari Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), kategori pemerintah daerah.

AKI 2025 yang diberikan kepada Gubri Abdul Wahid itu atas komitmen dan kontribusi Pemprov Riau dalam upaya memajukan kebudayaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau.

Penghargaan AKI 2025 tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syahrial Abdi dalam perhelatan tahunan AKI 2025, yang diselenggarakan di Plasa Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025) malam.

Selain Pemprov Riau, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga diganjar penghargaan yang sama untuk kategori pemerintah daerah kabupaten/kota.

Adapun tema yang diangkat AKI 2025 ini yaitu ‘Merawat Harmoni Budaya, Menginspirasi Dunia’, apresiasi tersebut dipersembahkan oleh Kemenbud kepada para pelaku budaya yang telah menjaga untuk mengembangkan nilai-nilai budaya.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengatakan bahwa penghargaan AKI bertujuan untuk mengapresiasi baik itu lembaga, pemerintah, dan individu yang berjasa dalam pengembangan kebudayaan di Indonesia.

Dia menyebutkan, Indonesia adalah negara megadiversity dan jantung peradaban, sehingga kebudayaan merupakan fondasi yang penting dan bukan hanya sekedar embel-embel.

Untuk itu, dia mengharapkan majunya kebudayaan sebagai mesin penggerak ekonomi, sumber inovasi, dan perekat persatuan bangsa.

Sehingga sektor kebudayaan diproyeksikan menjadi tren dalam pergerakan ekonomi Indonesia melalui cultural economy and cultural industry, atau ekonomi budaya yang berkelanjutan.

“Saya harap dengan adanya Anugerah Kebudayaan Indonesia banyak masyarakat yang semakin peduli dengan budaya. Kita juga ingin pemerintah provinsi/kota juga ikut aktif dalam memajukan budaya masing-masing,” ucapnya.

Diketahui, beberapa daerah lainnya yang menerima AKI 2025 diantaranya Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah Bali, Pemerintah Daerah Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Bengkulu, Pemerintah Daerah Jawa Timur.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Jambi, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, dan terkahir Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.***(adv)

Sidang Uji Materi UU Pers, PWI Minta MK Pertegas Perlindungan Wartawan

Penulis
Hasran
-
Sidang Uji Materi UU Pers, PWI Minta MK Pertegas Perlindungan Wartawan

Jakarta(SegmenNews.com)- PWI Pusat menegaskan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat konstitusional dan masih sangat relevan, namun pelaksanaannya perlu diperkuat.

“Agar wartawan benar-benar terlindungi dalam menjalankan profesinya,” ujar Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir.

Hal itu disampaikan Akhmad Munir, saat hadir sebagai pihak terkait dalam sidang lanjutan uji materi Pasal 8 UU Pers di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Sidang ini merupakan kelanjutan dari permohonan yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), yang menilai bahwa ketentuan Pasal 8 tentang perlindungan hukum bagi wartawan masih multitafsir dan belum memberikan jaminan perlindungan yang memadai.

Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim, Akhmad Munir menegaskan bahwa Pasal 8 UU Pers sudah memberikan dasar hukum yang jelas bagi perlindungan wartawan, tetapi implementasinya di lapangan belum optimal.

“Pasal 8 Undang-Undang Pers adalah norma fundamental yang harus dipertahankan. Namun pelaksanaannya perlu diperkuat agar wartawan memperoleh perlindungan hukum yang nyata di lapangan,” ujar Munir.

Ia menekankan bahwa perlindungan wartawan harus dimaknai sebagai kewajiban aktif negara, bukan sekadar tanggung jawab moral atau sosial.
Perlindungan itu, kata Munir, meliputi keamanan fisik, keamanan digital, serta perlindungan dari tekanan dan kriminalisasi atas karya jurnalistik yang sah.

“Ketika wartawan menghadapi ancaman atau tekanan, seharusnya ada mekanisme cepat dan jelas antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi untuk memberikan perlindungan,” tegasnya.

Tantangan: Lemahnya Koordinasi Antar-Lembaga

Menurut PWI, tantangan terbesar bukan pada teks Pasal 8 UU Pers itu sendiri, melainkan pada lemahnya koordinasi antar-lembaga dalam pelaksanaannya.
PWI menilai perlu adanya mekanisme terpadu antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi wartawan agar setiap perkara yang menyangkut kegiatan jurnalistik diselesaikan sesuai Undang-Undang Pers.

Dalam sidang tersebut, PWI Pusat juga menyerahkan keterangan tertulis resmi kepada Mahkamah Konstitusi, yang berisi enam pokok pikiran utama, yakni:

1. Pasal 8 UU Pers harus dipertahankan sebagai norma konstitusional yang menjamin kemerdekaan pers.

2. Perlindungan hukum bagi wartawan adalah kewajiban negara.

3. Perlindungan tidak berarti kekebalan hukum.

4. Koordinasi antar-lembaga perlu diperkuat agar pelaksanaan perlindungan berjalan efektif.

5. Perlindungan hukum harus mencakup aspek digital dan psikologis.

6. Negara wajib memastikan perlindungan wartawan berjalan adil dan berkelanjutan.

Ketua Umum PWI Pusat hadir bersama jajaran pengurus pusat, antara lain:
Anrico Pasaribu (Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum), Edison Siahaan (Ketua Satgas Anti Kekerasan), Baren Antoni Siagian (Komisi Hukum dan HAM), Jimmy Endey (Komisi Kajian dan Litbang), Rinto Hartoyo Agus (Ketua Seksi Hukum PWI Jaya), serta Rizal Afrizal (Komisi Pangan dan Energi).

Kehadiran delegasi lengkap tersebut menunjukkan komitmen PWI untuk memastikan posisi pers nasional tetap terlindungi secara hukum dan etika profesional.

*Komitmen PWI*

Menutup keterangannya, Akhmad Munir menyampaikan bahwa PWI Pusat akan terus memperkuat fungsi advokasi, pendidikan etika jurnalistik, dan pembinaan hukum bagi wartawan di seluruh Indonesia.

“Perlindungan wartawan bukanlah keistimewaan, tetapi mandat konstitusi. Negara harus hadir untuk memastikan kemerdekaan pers berjalan seiring dengan keadilan dan tanggung jawab,” pungkas Munir.

Sidang uji materi Pasal 8 UU Pers ini juga menghadirkan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai pihak terkait lainnya.

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan melanjutkan pemeriksaan perkara pada agenda berikutnya sebelum memasuki tahap pembacaan putusan.***(rl)

1...505152...3,059Halaman 51 dari 3,059
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media