Beranda blog Halaman 687

Presiden Sampaikan Empat Arahan Terkait Evaluasi PPKM

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan empat arahan terkait evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pertama, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk menggunakan pendekatan penanganan yang berbeda terkait kenaikan kasus aktif COVID-19 di Tanah Air, utamanya varian Omicron. Menurut Presiden Jokowi, jika melihat karakteristik varian Omicron, maka penguatan bagian hilir harus dilakukan sebagai upaya penanganan jangka pendek.

“Dalam jangka pendek kita harus memperkuat bagian di hilir, sosialisasi, edukasi yang masif untuk masyarakat yang positif tanpa gejala untuk melakukan karantina mandiri dengan konsultasi dokter secara mandiri di puskesmas, di faskes, atau melalui telemedicine. Kemudian stok obat-obatan yang ada di apotek-apotek ini betul-betul harus dikontrol keberadaannya,” kata Presiden, dikutip Selasa (1/2/2022).

Kedua, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk melakukan pencegahan transmisi lokal di dalam negeri, utamanya di enam provinsi yang menjadi penyumbang kasus aktif yang terbesar di Indonesia. Presiden berharap masyarakat tetap tenang dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Tetap tenang, tidak usah panik tapi harus tetap waspada, kemudian juga disiplin protokol kesehatan bersama TNI dan Polri terutama 3M yang masif, dan juga pelacakan kontak erat, ini seperti yang sudah kita lakukan,” ungkapnya.

Ketiga, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya disiplin dalam melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk dan pelaksanaan proses karantina dari luar negeri yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Sedangkan arahan keempat adalah Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh Tanah Air.

“Yang terakhir, terkait dengan vaksin, saya minta terus dipercepat vaksinasi yang satu, dua, tetapi juga saya minta vaksinasi booster juga terus dipercepat, utamanya capaian vaksinasi bagi anak 6-11 tahun dan bagi lansia,” tandasnya.***(dmpku)

Asrama Putra Ponpes Khalid Bin Walid Rohul Terbakar

Penulis
Yusrizal
-
Asrama Putra Ponpes Khalid Bin Walid Rohul Terbakar

Rohul(SegmenNews.com)- Asrama Putra Pondok Pesantren Khalid Bin Walid Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dilahap sijago merah Selasa (1/2/2022) sore

Kebakaran tersebut membuat 80 orang santri di Pondok Pesantren kehilangan tempat menuntut Ilmu.

Sesuai Informasi yang disampaikan saksi Muklas, (30), Pengasuh Pondok Pesantren, Islam dan Ahmad (32 , Guru Ponpes Khalid Bin Walid, bahwa peristiwa kebakaran tersebut tetjadi setelah menunaikan Sholat Ashar.

Pada saat itu terlihat Api dari Lantai II Pondok Ponpes Khalid Bin Walid, kemudian Muklas menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Pematang Berangan Brigadir Yulizar dan menghubungi Kantor Pemadam Kebakaran dan memberitahukan kejadian tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Muklas sumber api berasal dari arus pendek dari Plafon atas Lantai II Gedung Buya Arab (Asrama Putra pondok Ponpes Khalid Bin Walid ) yang terbuat dari bahan Triplek.

Kapolres Rohul melalui Paur Humas Ipda Mardiono SH membenarkan kejadian tersrbut dan mengatakan penyebab kebakaran, sementara diduga arus pendek dari Plafon atas Lantai II

“Kerugian materil diperkirakan lebih kurang Rp.350. Juta ,sedangkan korban Jiwa Nihil,” tutur AIPDA Mardiono P SH

“Sementara luka ringan 1 orang atas nama Arfin Lubis (17), Penghuni Ponpes Asrama Putra, warga Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba (Saat ini sudah ditangani Klinik Ponpes Khalid Bin Walid),” pungkasnya mengakhiri-(Yus)

Komisi III DPRD Kampar Tinjau PKS PT.Tasma Puja

Penulis
Yusrizal
-

Kampar(SegmenNews.com)-Komisi III DPRD Kabupaten Kampar yang membidangi Perkebunan , melakukan peninjauan terhadap Kelancaran Operasional Pabrik Kelapa Sawit(PKS)PT.Tasma Puja yang beroperasi di Desa Padang Pasar Kampar Kecamatan Kampar Provinsi Riau, Senin(31/01/2022)siang.

Hadir Pada Peninjauan tersebut Ketua Komisi III,Zulfan Azmi dan Dua Orang Anggota Bambang Hermanto,Sukardi dan juga tampak hadir Koordinator Komisi III Fahmil.

Pada peninjauan tersebut Komisi III Disambut baik oleh Manager PKS Hafis General Maneger Sahrul Didampinggi Asdiv UP Dian Al-Fafhy Dan Dedi H Meneger Kebun PT.Tasma Puja . Bersama beberapa bawahannya

Usai pertemuan yang digalar selama lebih kurang satu Jam Ketua Komisi III Zulfan Azmi menyatakan dari Hasil pertemuan termonitor bahwa PT Tasma Puja tersebut pantas menjadi Contoh bagi PKS yang ada di Kabupaten Kampar.

Hal ini terlihat Prusahaan yang bergerak di Bidang Kelapa sawit tersebut sangat peduli dengan Masyarakat sekelilingnya terutama sekali terkait dengan pembagian CSR yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Baik bantuan di Bidang Sosial,Pemeliharaan Infra Struktur jalan bahkan jalan yang belum diaspal tersebut tidak pernah berlumpur dan berlobang.

,”Sesuai dengan pemaparan dari pihak Manager PT.Tasma Puja tergambar bahwa Perusahaan tersebut cukup Peduli dengan Masyarakat sekelilingnya,bahkan Masyarakat merasa terbantu dengan keberadaan PT. Tasma Puja,”Ujar Zulfan didampingi rekannya.

Disamping itu juga dari hasil peninjauan Komisi III tersebut, Zulfan menyampaikan apresiasi terkait pengelolaan limbah yang telah dilaksanakan pihak perusahaan dengan baik dan sesuai aturan pemerintah.

“Hasilnya cukup baik, namun masih perlu dioptimalkan kembali dalam hal pengelolaan limbah nya,” ucapnya.

Sementara itu Manager PT. Tasma puja Hafis didampingi rekannya mengatakan terkait dengan bantuan CSR yang diberikan kepada Masyarakat adalah kewajiban dari Perusahaan untuk merealisasikannya.

Namun kewajiban tersebut adalah hak masyarakat sekeliling untuk mendapatkannya,”Kita berharap dengan bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi Masyarakat,”imbuhnya.-(Yus)

DPRD Riau Paripurna Penyampaian Ranperda Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)– DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016, tentang tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau dan penyampaian rancangan Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan oleh gubernur, di Ruang Rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho, turut diikuti ketua atau perwakilan komisi dan ketua atau perwakilan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau, seperti Karmila Sari, Parisman Ihwan, Yanti Komalasari, Zulfi Mursal, Sahidin, Syamsurizal, Mardianto Manan, Sofyan Siroj Abdul Wahab, Soniwati, Almainis, Sugeng Pranoto, Eddy A Mohd Yatim, Eva Yuliana, Manahara Napitupulu, Zulkifli Indra, Nurzafri dan Muhammad Aulia.

Pemerintahan Provinsi Riau dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau lainnya.

Paripurna diawali dengan agenda pertama, yakni penyampaian Ranperda tentang perubahan atas perda nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan BUMD Provinsi Riau oleh wakil Gubernur Riau.

“Perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola BUMD Provinsi Riau tersebut diharapkan memberikan dampak yang positif dalam perkembangan BUMD,” ujar Wagubri

Kemudian agenda dilanjutkan dengan penyampaian Ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan oleh Wakil Gubernur Riau, dimana pemerintah daerah berkeinginan untuk memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada penulis atau penerbit daerah untuk menerbitkan buku-buku yang berbasiskan kearifan lokal dengan harapan daerah Riau dapat berdaya saing dengan segala potensi yang di miliki daerah Melayu ini.

Diakhir rapat, Wagubri menyampaikan jika pemerintah Provinsi Riau mengharapkan Ranperda yang disampaikan dapat dibahas bersama dengan anggota dewan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Jika ada hal yang kurang tepat dalam pengaturannya sekiranya bisa kita bahas bersama dalam rapat panitia khusus nantinya,” tutupnya

Rapat diakhiri dengan penyerahan naskah Raperda oleh Wakil Gubernur Riau kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho.***(ADV DPRD Riau)

PLN Konversi 250 MW Pembangkit Diesel ke Surya di 2022

Penulis
Redaksi
-

Jakarta(SegmenNews com)- Komitmen PLN dalam mendongkrak porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) dan juga sejalan dengan menekan angka impor bahan bakar minyak (BBM) melalui konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit EBT di Indonesia.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, program konversi PLTD ke EBT ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, PLN akan mengkonversi sampai dengan 250 Megawatt (MW) PLTD yang tersebar di beberapa titik di Indonesia. Nantinya, PLTD ini akan diganti menggunakan PLTS _baseload,_ yang artinya ada tambahan baterai agar pembangkit bisa nyala 24 jam.

“Saat ini kami sedang melakukan lelang dalam satu dua bulan ini. Saat ini sudah ada 160 peserta yang _eligible_,” ujar Darmawan.

Darmawan menyatakan, dalam lelang ini PLN membebaskan spesifikasi baterai yang akan dipakai oleh peserta. PLN mengedepankan para peserta bisa meningkatkan inovasi sehingga tercipta baterai yang efisien dan punya keandalan operasi.

“Jadi teknologi mana yang paling andal dan efisien yang paling bagus. Jadi itu yang menang. Ini membangun inovasi,” ujar Darmawan.

Dengan konversi ke PLTS dan baterai, maka kapasitas terpasang di tahap pertama ini bisa mencapai sekitar 350 MW. Sehingga bisa mendongkrak bauran energi terbarukan dan penambahan kapasitas terpasang pembangkit secara nasional.

Dalam tahap dua, PLN akan mengkonversi PLTD sisanya sekitar 338 MW dengan pembangkit EBT lainnya, sesuai dengan sumber daya alam yang menjadi unggulan di daerah tersebut dan keekonomian yang terbaik.

Untuk rencana konversi ke pembangkit berbahan bakar gas, PLN juga bekerja sama dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam upaya konversi ini. Beberapa PLTD yang tahun ini juga digarap bersama PGN mengganti PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU). Program gasifikasi ini menyasar daerah terpencil.

“Kita juga bisa memakai opsi untuk menginterkoneksikan kepada sistem transmisi terdekat yang lebih besar sehingga masyarakat tetap bisa menikmati listrik yang andal,” ujar Darmawan.

Darmawan juga menjelaskan proyek ini targetnya akan rampung pada 2026 mendatang. Harapannya, sekitar 2.130 titik PLTD yang ada saat ini bisa terkonversi ke pembangkit energi bersih ataupun koneksi ke grid.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Darmawan meyakini biaya produksi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia bakal semakin kompetitif dibandingkan dengan pembangkit fosil.

Hal ini bisa dilihat dari terus turunnya harga PLTS dan baterai. Pada tahun 2015 harga PLTS dipatok USD 25 sen per kilowatthour (kWh). Namun saat ini, harga PLTS mampu ditekan berkisar USD 5,8 sen per kWh, bahkan dengan tren saat ini dapat turun dibawah USD 4 sen per kWh.

Sedangkan untuk baterai hari ini harganya mencapai USD 13 sen per kWh yang dulunya sempat di angka USD 50 sen per kWh. Artinya, ada penurunan biaya hampir 80 persen.

Harga rata-rata paket baterai tipe Li-ion pada tahun 2020 adalah 137 USD/kWh yang dulunya sempat di angka 668 USD/kWh pada tahun 2013. Artinya, ada penurunan biaya hampir 80 persen. (“Sumber: BloombergNEF”)

“Perkembangan teknologi dan inovasi mampu menekan mengurangi harga dari pembangkit EBT. Ini menjawab dilema antara energi bersih tapi mahal atau energi kotor tapi murah. Ini bisa dijawab, bahwa dalam kurun waktu energi bersih dan murah bisa dicapai,” tegas Darmawan.***(rl)

Usai Pelatihan, Bupati Asahan Pimpin Apel di Kantor Satpol-PP

Penulis
Redaksi
-
Bupati Asahan Pimpin Apel di Kantor Sat Pol PP Kabupaten Asahan

Asahan(SegmenNews.com)- Bupati Asahan H. Surya, B.Sc mengucapkan selamat kepada Personil Satpol PP Kabupaten Asahan yang telah melaksanakan kegiatan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi peraturan baris berbaris dan pembinaan jasmani.

Ini disampaikan oleh Bupati Asahan H. Surya, B.Sc saat memimpin apel di halaman Kantor Satpol PP Kabupaten Asahan, Senin (31/01/2022) yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kadis Kominfo Kabupaten Asahan, Kasatpol PP Kabupaten Asahan, Subdenpom 1/1-4 Kisaran (Pelatih Pelatih Baris Berbaris Satpol PP Kabupaten Asahan) dan Personil Satpol PP Kabupaten Asahan.

Semoga dengan pelatihan ini personil Satpol PP Kabupaten Asahan dapat memperbaiki sikap mental dan kesigapan personil dalam menjalankan tugas sehingga dapat menghasilkan praja wibawa yang profesional dan berkarakter dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Satpol PP.

Bupati Asahan juga mengatakan Program kegiatan ini merupakan bagian dari visi dan misi Pemkab Asahan membentuk SDM yang berkarakter. Selanjutnya Bupati Asahan mengatakan sebagai garda terdepan dalam menegakkan dan menjaga Peraturan Daerah, diharapkan Satpol PP memiliki sifat tanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

kepada Satpol PP Kabupaten Asahan memiliki rasa solidatitas kepada sesama personil Satpol PP Kabupaten Asahan, dedikasi terhadap pekerjaan dan loyalitas kepada pimpinan, sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai yaitu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan “mewujudkan Asahan Sejahteta yang Religius dan Berkarakter, Ucap Bupati”.

Lebih lanjut Bupati Asahan mengatakan, dalam melaksanakan tugas dan menjalankan roda Pemerintahan di Kabupaten Asahan saya menerapkan 3T (Tertib Administrasi, Tertib Anggaran, Tertib Bertugas) dan saya berharap kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dapat mengikuti apa yang saya terapkan.

Menutup bimbingan dan arahannya Bupati Asahan menghimbau kepada personil Satpol PP agar tetap menjaga protokol kesehatan dalam menjalankan tugas dan menjadi penegak Peraturan Daerah khususnya penanganan atau pencegahan Covid-19 di wilayah Kabupaten Asahan.(ric)

41.425 Anak di Pekanbaru Selesai Vaksin Pertama

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Sebanyak 41.425 anak berusia 6-11 tahun sudah berhasil divaksinasi Covid-19 untuk dosis pertama. Hal ini berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru, Jumat (28/1).

“Sudah 41.425 anak atau 40,2 persen. Sedangkan dosis vaksin lengkap sudah 1.207 anak,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru dr Zaini Rizaldy Saragih.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru menggelar vaksinasi anak dengan berkoordinasi bersama pihak sekolah. Vaksinasi juga bisa didapatkan melalui Puskesmas.

“Vaksinasi anak ada di sekolah, Puskesmas, termasuk di tempat khusus yang kita adakan dengan kerjasama BIN, TNI dan Polri. Namun, kita menyarankan agar tetap dilakukan terkoordinir di sekolah masing-masing,” jelasnya.

Ia menjelaskan, koordinasi dengan pihak sekolah penting dilakukan untuk mencegah kesalahan data. Sehingga anak yang sudah vaksin dapat terdata dan mendapatkan sertifikatnya.***(DM)

Update Capaian Vaksinasi dan Penanganan Kasus COVID-19 di Riau per 30 Januari 2022

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Satgas Penanganan COVID-19 di Provinsi Riau terus mengupdate data terbaru penanganan COVID-19 di wilayahnya. Yang mana, pada hari Minggu (30/01/2022), kasus Covid-19 di Riau melonjak, bertambah 61 kasus terkonfirmasi COVID-19 dalam sehari.

“Hari ini, ada 3.180 sampel dan 2.771 orang yang diperiksa. Hasilnya terdapat 61 kasus,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Provit Riau, Masrul Kasmy di Pekanbaru, Minggu malam.

Sedangkan, pasien sembuh bertambah satu orang dan kasus kematian karena COVID-19 tercatat nihil.

“Sehingga total terkonfirmasi COVID-19 di Riau menjadi 128.702 kasus. Dengan rincian, pasien isolasi mandiri 112 orang, rawat di RS 8 orang, sembuh 124.457 orang dan 4.125 meninggal dunia,” jelasnya.

Lalu, untuk pencapaian vaksinasi COVID-19 Provinsi Riau Tahap I, II dan III bagi Tenaga Kesehatan, Lansia dan Pelayan Publik, sebagai berikut :

a. Capaian vaksinasi 1 Covid-19 di Provinsi Riau per tanggal 30 Januari 2022 mencapai 86,85% dan capaian vaksinasi 2 COVID-19 mencapai 56,31%. Kabupaten/kota yang memiliki capaian vaksinasi 1 COVID-19 di atas 90% adalah Kota Dumai (93,07%) dan Kota Pekanbaru (108,55%). Kabupaten/kota yang memiliki capaian vaksinasi 2 COVID-19 di atas 80% adalah Kota Pekanbaru (83,06%).

b. Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi Tenaga Kesehatan dengan sasaran 32.923 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 45.489 (138,17%), vaksinasi dosis kedua sebesar 43.679 (132,67%) dan vaksinasi dosis ketiga sebesar 29.014 (88,13%).

c. Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi Lansia dengan sasaran 322.466 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 202.023 (62,65%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 128.323 (39,79%).

d. Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi Pelayan Publik dengan sasaran 349.418 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 496.171 (142,00%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 456.143 (130,54%).

e. Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat Umum dengan sasaran 3.451.350 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 2.504.187 (72,56%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 1.564.855 (45,34%).

f. Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi Ibu Hamil dengan sasaran 29.418 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 186 (0,63%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 165 (0,56%).

g. Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi Disabilitas dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 101 (0,00%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 88 (0,00%).

h. Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat berumur 12-17 Tahun dengan sasaran 684.190 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 644.056 (94,13%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 466.011 (68,11%). ***(Mc)

PLN Operasikan SPKLU Kedua di Kaltim, Kampanye Kendaraan Listrik Makin Masif

Penulis
Achiruddin
-
PLN Operasikan SPKLU Kedua di Kaltim, Kampanye Kendaraan Listrik Makin Masif

Samarinda(SegmenNews.com)– PT PLN (Persero) menambah pengoperasian Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPKLU) di Kalimantan Timur. Keberadaan fasilitas tersebut akan memudahkan para pengguna kendaraan listrik mengisi ulang daya baterai.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Utara (UIW Kaltimra), Saleh Siswanto mengatakan, PLN terus membuktikan komitmennya untuk mengkampanyekan _electrifying lifestyle_ melalui penggunaan kendaraan listrik. Sejalan dengan hal tersebut, PLN juga terus menambah pengoperasian satu unit SPKLU yang terletak di halaman kantor PLN UP3 Samarinda, ini merupakan SPKLU kedua di Kalimantan Timur.

“Ini adalah peran aktif PLN dalam menyediakan sarana pendukung kendaraan listrik di Indonesia. Kami harap dengan bertambahnya SPKLU dapat mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik,” terang Saleh.

Keberadaan SPKLU diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pemilik kendaraan listrik dalam mengisi daya. Sebab, SPKLU bekerja dengan sistem _fast charging_, dimana pelanggan dapat mengisi daya kendaraan dengan waktu relatif lebih cepat. Di tahun ini, PLN UIW Kaltimra akan terus menambah titik-titik SPKLU di Tenggarong, Bontang, Berau hingga di Kalimantan Utara demi membuat ekosistem kendaraan listrik semakin masif.

Kepala Dinas ESDM Kalimantan Timur, Christianus Benny menyambut baik dimulainya era kendaraan listrik di Kalimantan Timur. Sebab semakin bertambahnya jumlah pengguna kendaraan bermotor akan meningkatkan polusi udara.

“Maka sangat penting dilakukan peralihan dari kendaraan BBM menjadi berbahan bakar listrik yang ramah lingkungan,” kata Benny.

Benny pun meyakini, dengan semakin bertambahnya SPKLU di Kalimantan Timur, maka ekosistem kendaraan listrik akan meningkat.

*Konvoi Kendaraan Listrik*

Dalam rangkaian peresmian SPKLU, PLN menggandeng sejumlah _stakeholders_ untuk melakukan konvoi kendaraan listrik. Walikota Samarinda Andi Harun, Kepala Dinas ESDM Kalimantan Timur Christianus Benny, Kapolres Samarinda Kombes Pol Ari Fadly, bersama General Manager PLN UIW Kaltimra Saleh Siswanto membuktikan keunggulan berkendara menggunakan mobil listrik.

Konvoi yang terdiri dari 4 mobil listrik, 30 motor dan _scooter_ listrik ini merupakan bagian dari program _electrifying lifestyle_ yang terus disosialisasikan oleh PLN.

Konvoi dimulai dari rute Kantor PLN UP3 Samarinda  – Taman Samarendah – Kantor Pos – Kantor Gubernur – Jembatan Mahakam – berakhir di Hotel Harris Samarinda

Saleh mengatakan, konvoi dilakukan untuk meningkatkan _awareness_ masyarakat tentang keberadaan kendaraan listrik. Saat ini PLN tengah gencar untuk mengenalkan kendaraan listrik agar penggunaannya semakin familiar di kalangan masyarakat.

“Dengan terus mengenalkan kendaraan listrik ke masyarakat kami berharap semakin banyak _support_ untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan kendaraan _zero carbon_ melalui penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan,” kata Saleh.

Konvoi yang digelar di Samarinda ini merupakan kali kedua gelaran konvoi kendaraan listrik di Kalimantan Timur, setelah sebelumnya dilaksanakan di Balikpapan pada Desember 2021.

“Harapan kami semoga dapat mempercepat penetrasi pasar kendaraan listrik di Indonesia. Semoga ini juga memacu semangat _stakeholders_ di bidang transportasi untuk bersiap mengimplementasikan penggunaan kendaraan listrik untuk digunakan sehari-hari,” tambah Saleh.

Setelah mengikuti konvoi kendaraan listrik, Walikota Samarinda Andi Harun pun memberikan testimoninya. Menurutnya, kendaraan listrik nyaman digunakan, karena tidak ada suara.

“Rasanya nyaman berkendara dengan mobil listrik ini, tidak ada suara, suspensinya juga enak, nyaman digunakan,” kata Andi.***(rl).

Gubernur Kepri Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Ketua Mahkamah Agung RI Syarifuddin

Penulis
Adek Syahputra
-
Gubernur Kepri Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Ketua Mahkamah Agung RI Syarifuddin

Kepri(SegmenNews.com)- Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 yang di dalamnya turut mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau dan pembentukan Pengadilan Tinggi (PT) Kepulauan Riau, maka akan dibangun kantor kedua instansi pemerintah tersebut di Kepri, Sabtu (29/01/2022).

Dalam rangka menunjang percepatan pembangunan kedua gedung kantor tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyediakan lahan di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang untuk dihibahkan kepada Kepala Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan kepada Kepala Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing seluas 1,5 Ha.

Sebagai bentuk komitmen, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad menyerahkan tanah dan sertifikat tanah calon lokasi Pembangunan Pengadilan Tinggi Kepri dari Pemprov Kepri kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) RI H.M. Syarifuddin di Natra Bintan, Jumat (28/1) malam. Sedangkan sertifkat tanah hibah yang diperuntukkan bagi Pengadilan Tinggi Agama Kepri masih dalam proses penyelesaian.

Acara disejalankan dengan ramah tamah yang dihadiri juga oleh jajaran pimpinan pusat Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua III DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Panusunan Harahap, para Ketua Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Pj. Sekdaprov Kepri Eko Sumbaryadi, Kakanwil BPN Kepri Askani, serta Para Asisten, Staf Khusus Gubernur, dan Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Kepri.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar menyampaikan masyarakat Kepulauan Riau sangat bersyukur dengan disahkannya kedua Undang-Undang tersebut karena akan mendekatkan birokrasi pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Dengan keberadaan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kepri dan Kantor Pengadilan Tinggi Kepri di Kota Tanjungpinang, maka diharapkan akan mempersingkat rentang kendali dan rentang waktu pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan di Provinsi kita” kata Gubernur Ansar.

Selanjutnya, menurut Gubernur Ansar walaupun urusan hukum adalah salah satu dari enam urusan yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, namun daerah memiliki tanggung jawab bersama-sama untuk memberikan pelayanan hukum terbaik untuk masyarakat.

“Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, itulah tujuan utama yang ingin kita capai. Untuk itu kita telah menyediakan lahan untuk pembangunan kedua instansi tersebut di lokasi strategis di pusat pemerintahan Provinsi Kepri” ujar Gubernur.

Kemudian Ketua Mahkamah Agung RI, Syarifuddin saat itu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyerahan hibah lahan tersebut. Ia berharap dengan disediakannya lahan, akan mempercepat pembangunan kedua gedung pengadilan tingkat banding ini.

“Mudah-mudahan seluruh proses akan berjalan sesuai dengan perencanaan sehingga terbangunnya dua instansi pengadilan tingkat banding ini akan segera terwujud di Kepri” ujarnya.

Ketua MA kemudian memaparkan progres pembangunan 85 kantor Pengadilan Negeri (PN) yang baru dibentuk pada tahun 2018 lalu. Di tahun 2020, telah dibangun sebanyak 25 gedung kantor, namun dikarenakan pandemi dilanjutkan di tahun 2021 sebanyak 12 gedung sehingga di akhir tahun ini ada 37 PN yang telah dibangun gedungnya.

“Tahun ini direncanakan pembangunan 26 gedung, di tahun 2023 akan membangun 22 gedung serta ditambah 13 gedung pengadilan tingkat banding yang baru saja diundangkan” tutup Syarifuddin.(DK/ As)

1...686687688...3,059Halaman 687 dari 3,059
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media